Indonesia tawarkan pajak 0% selama 50 tahun bagi investor untuk saingi Singapura dan Bubai, langkah sia-sia

✍️Erizeli Jely Bandaro

Pemerintah menawarkan insentif pajak hingga 0% selama 50 tahun untuk menarik investor global melalui Pusat Keuangan Internasional Indonesia (PFII). Seolah-olah dengan menghapus pajak, Indonesia otomatis dapat bersaing dengan Singapura, Dubai, atau Swiss.

Padahal, pusat keuangan internasional tidak dibangun di atas kemurahan pajak, melainkan di atas kepercayaan terhadap hukum dan institusi negara.

Investor global mengelola dana miliaran hingga triliunan dolar. Bagi mereka, penghematan pajak bukan prioritas utama apabila kepastian hak milik, penegakan kontrak, independensi pengadilan, dan perlindungan terhadap intervensi politik masih dipertanyakan.

Singapura menjadi pusat keuangan internasional bukan semata-mata karena insentif fiskal. Negara itu menawarkan kepastian hukum, birokrasi yang efisien, pengawasan keuangan yang kredibel, serta tingkat korupsi yang relatif rendah. Dubai melalui DIFC bahkan membangun kerangka hukum komersial dan pengadilan tersendiri untuk memberikan kepastian kepada investor internasional.

Indonesia justru menghadapi tantangan mendasar pada kualitas penegakan hukum, konsistensi regulasi, tata kelola, dan persepsi korupsi. Semua ini tercermin dalam berbagai indikator internasional, termasuk Corruption Perceptions Index dan ukuran rule of law.

Bagi investor, pajak adalah biaya yang dapat dihitung. Tetapi ketidakpastian hukum adalah risiko yang sulit diberi harga.

Masih gak paham juga.