Center of Economic and Law Studies (CELIOS) merilis hasil survei evaluasi kinerja satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Hasilnya, pemerintahan Prabowo-Gibran hanya mendapatkan skor 3 dari 10.
CELIOS merilis hasil Evaluasi Kinerja Satu Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran yang menilai:
- Pencapaian program
- Kepemimpinan
- Tata kelola anggaran
- Komunikasi kebijakan, dan
- Penegakan hukum.
Evaluasi dilakukan melalui survei panel terhadap 120 jurnalis dari 60 media nasional serta survei publik terhadap 1.338 responden di seluruh Indonesia.
Hasilnya menunjukkan rapor merah di hampir semua sektor:
- Prabowo Subianto mendapat nilai 3 dari 10
- Gibran Rakabuming Raka 2 dari 10
- Polri 2 dari 10, dan
- TNI 3 dari 10.
- Sebanyak 56% publik menilai janji politik hanya sebagian kecil yang dijalankan, 43% menilai tidak ada yang berhasil sama sekali.
- Elektabilitas Prabowo turun 34% akibat ketidaksesuaian antara janji dan kebijakan.
◼️Kinerja pemerintahan dinilai buruk oleh 72 persen responden (43 persen buruk dan 29 persen sangat buruk), sementara 80 persen menilai kebijakan tidak sesuai kebutuhan publik dan 64 persen menilai kualitas kepemimpinan rendah.
◼️Dalam tata kelola dan komunikasi kebijakan, 81 persen menilai pengelolaan anggaran tidak transparan dan 91 persen menilai komunikasi pemerintah buruk atau sangat buruk.
◼️Di bidang hukum, 75 persen publik menilai penegakan hukum makin tumpul dan 43 persen menilai pemberantasan korupsi tidak efektif. Reformasi sektor keamanan dinilai belum berjalan, sementara Polri dan TNI dianggap masih bekerja dengan pendekatan represif.
◼️Dalam bidang ekonomi, 84 persen responden menyebut pajak dan pungutan pemerintah memberatkan, dan 53 persen menilai stimulus serta bantuan ekonomi tidak membantu kebutuhan harian. Ketimpangan antara kebijakan fiskal dan kondisi riil masyarakat semakin terasa, terutama bagi kelas menengah dan bawah.
Sebagian besar publik mendesak koreksi arah kebijakan. Sebanyak 96 persen mendukung reshuffle kabinet, 98 persen mendukung pemangkasan nomenklatur kementerian, dan 58 persen menilai koordinasi antar lembaga tidak serasi. Isu paling mendesak yang disorot publik ialah penciptaan lapangan kerja (23,5 persen) dan pengendalian harga kebutuhan pokok (22,4 persen).
Sumber: https://celios.co.id/rapor-kinerja-1-tahun-prabowo-gibran/
Komentar