BGN Akui Sistemnya Buruk, Mau Rombak Sistem?

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan setelah pemerintah mengakui perlunya evaluasi besar-besaran dalam pelaksanaannya. Wacana perombakan skema program ini mencuat seiring arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta pengetatan sasaran penerima manfaat agar lebih tepat guna.

Program yang sebelumnya dirancang sebagai intervensi besar dalam pembangunan sumber daya manusia itu kini memasuki fase evaluasi. Badan Gizi Nasional (BGN) diminta menertibkan dapur MBG sekaligus meninjau ulang siapa saja yang benar-benar berhak menerima bantuan. Langkah ini menandai pergeseran dari pendekatan yang cenderung merata menjadi lebih terarah.

Evaluasi ini dinilai penting karena tanpa perbaikan tata kelola, program sebesar MBG berpotensi tidak efisien. Sementara itu, kebutuhan untuk memperbaiki gizi anak di Indonesia masih mendesak. Data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menunjukkan angka stunting masih berada di kisaran 21,5% pada 2024. Di sisi lain, Badan Pusat Statistik mencatat kelompok masyarakat miskin masih kesulitan mengakses makanan bergizi.

Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, menjelaskan bahwa pemerintah telah membentuk tim khusus untuk memperbaiki pelaksanaan program di lapangan. Tim ini bertugas mengevaluasi dapur MBG sekaligus memastikan bantuan diterima oleh pihak yang tepat.

Dalam menentukan penerima, pendekatan yang digunakan tidak hanya berbasis data statistik, tetapi juga kondisi nyata di lapangan. Misalnya, sekolah swasta dengan mayoritas siswa dari keluarga mampu tidak menjadi prioritas. Sementara di sekolah negeri yang lebih heterogen, digunakan metode kuesioner untuk menyaring penerima manfaat.

Namun, pendekatan ini juga memunculkan tantangan, terutama terkait validitas data dan potensi bias dalam pengisian kuesioner. Karena itu, pemerintah menekankan pentingnya konsolidasi data lintas lembaga.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa pemerintah masih fokus menyatukan data sebelum kebijakan dijalankan secara penuh. Ia menyebut akurasi data menjadi kunci agar bantuan benar-benar tepat sasaran dan tidak salah distribusi.

Dari sisi ekonomi, langkah evaluasi ini dinilai sebagai koreksi yang tepat. Ekonom dari INDEF, Muhammad Rizal Taufikurahman, menilai program MBG selama ini terlalu luas sehingga berisiko tidak efisien. Dalam kondisi fiskal yang tertekan, dengan defisit anggaran mendekati 1% PDB, kebijakan yang lebih terarah dianggap mendesak.

Meski begitu, ada risiko jika program terlalu selektif. Kesalahan dalam pendataan bisa membuat kelompok yang seharusnya menerima bantuan justru terlewat, atau dikenal sebagai exclusion error.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies, Bhima Yudhistira Adhinegara, menilai perubahan ini sebagai momentum reformasi besar. Ia memperkirakan potensi penghematan anggaran bisa mencapai Rp230 triliun jika program dibuat lebih tepat sasaran.

Studi Celios juga menemukan adanya inclusion error hingga 34,2%, yang berarti sebagian penerima bantuan justru bukan kelompok yang paling membutuhkan. Selain itu, ia mengkritik skema dapur SPPG yang dinilai mahal dan kompleks, serta mengusulkan pemanfaatan fasilitas yang sudah ada seperti kantin sekolah dan posyandu.

Menurutnya, reformasi MBG bukan sekadar perubahan teknis, melainkan perubahan cara pandang dalam kebijakan sosial. Pemerintah dituntut menyeimbangkan antara efisiensi anggaran dan perlindungan terhadap kelompok rentan.

Dengan jumlah penduduk miskin yang masih signifikan, tantangan terbesar program ini adalah memastikan bantuan benar-benar sampai kepada yang membutuhkan. Ke depan, keberhasilan MBG tidak lagi diukur dari banyaknya makanan yang dibagikan, tetapi dari dampaknya terhadap kesehatan dan masa depan anak-anak Indonesia.

Kini, pertanyaannya bukan lagi apakah program ini perlu diperbaiki, melainkan seberapa cepat dan seberapa tepat pemerintah mampu merombak sistem yang ada.