Apa yang terjadi di Aceh Hari ini? ini kata JK

Peringatan Hari Damai Aceh ke-21 di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Sabtu (15/8/2026), berakhir ricuh akibat bentrokan antara massa aksi dan aparat keamanan. Insiden ini dipicu oleh ketegangan terkait pengibaran bendera Bulan Bintang.

Apakah ini akumulasi kekecewaan Rakyat Aceh atas penanganan bencana?

Isu bencana alam memang menjadi salah satu pemantik keresahan masyarakat di Aceh belakangan ini, namun posisinya adalah sebagai salah satu dari sekian banyak tuntutan yang berjalan beriringan:

Aksi Masyarakat Sipil Sebelumnya: Beberapa hari sebelum Hari Damai (12-14 Agustus 2026), koalisi masyarakat sipil dan Aliansi Aneuk Nanggroe (AAN) memang menggelar demonstrasi di Kantor Gubernur Aceh. Mereka menuntut percepatan pemulihan pasca-bencana ekologis Sumatera, kepastian hunian tetap, transparansi anggaran rehabilitasi, serta pemenuhan hak-hak korban pelanggaran HAM masa lalu.

Tuntutan Bergeser ke Internal: Tokoh perdamaian nasional, Jusuf Kalla (JK), menjelaskan bahwa kericuhan di Hari Damai tidak murni mengarah kepada protes terhadap pemerintah pusat. Menurutnya, ada akumulasi ketidakpuasan lokal terhadap pimpinan daerah dan elite eks-kombatan GAM di internal Aceh sendiri terkait pembagian kesejahteraan dan keadilan ekonomi yang dinilai belum merata setelah 21 tahun perdamaian.

Pernyataan JK

Wakil Presiden RI ke 10 dan 12 Jusuf Kalla (JK) menanggapi bentrokan yang pecah dalam peringatan 21 tahun Hari Damai Aceh di depan Masjid Raya Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Sabtu.

JK yang juga merupakan Tokoh Perdamaian Aceh menilai bentrokan di Hari Damai Aceh berkaitan dengan dinamika internal kelompok di Aceh, bukan bentuk penolakan terhadap pemerintah pusat. Ia mengungkan sumber masalah karena ada sebagian kelompok yang merasa tidak puas terhadap kepemimpinan di daerah.

“Ini adalah ekspresi antara ketidaksenangan dan juga keinginan yang masih ada kelompok-kelompok, walaupun kecil, tetapi dapat memprovokasi masyarakat di sana,” kata JK, Sabtu (15/8/2026), dilansir ANTARA.

Ia juga menyoroti saat bentrokan berlangsung tokoh utama Aceh tidak berada di Banda Aceh. Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) berada di Kuala Lumpur untuk menjalani pengobatan, sedangkan Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud menjalani pengobatan di Penang.

“Jadi hampir tidak ada pimpinan yang berpengaruh berada di Banda Aceh pada saat ini. Hanya wakil gubernur dan tentu pihak kepolisian,” ungkapnya.

Menurut dia, selama 21 tahun terakhir kepemimpinan Aceh banyak diisi oleh tokoh-tokoh yang berasal dari mantan kelompok atau ekskombatan dan telah dipilih secara demokratis lewat Pemilu.

“Namun mungkin ada ketidakpuasan dalam hal ini, maka terjadilah kejadian tadi,” ujarnya.

Meski demikian, JK menegaskan aksi tersebut tidak mewakili suara mayoritas masyarakat Aceh yang menginginkan perdamaian.

Ia mengingatkan bahwa perdamaian telah membawa banyak perubahan positif bagi Aceh.

“Yang penting masyarakat memahami bahwa perdamaian telah membawa kemajuan dan kesejahteraan. Jangan sampai apa yang sudah dicapai selama 21 tahun ini terganggu,” ujarnya.

“Rakyat Aceh selalu ingin damai,” tandasnya.

Ia berharap masyarakat Aceh dapat mengambil pelajaran dari perjalanan perdamaian yang sudah berlangsung lebih dari dua dasawarsa. Sebabnya, berbagai hak dan dukungan pemerintah pusat melalui dana otonomi khusus telah memberikan manfaat besar bagi pembangunan Aceh.