Tempo menemukan indikasi Perry Warjiyo melepas jabatan Gubernur BI karena ada tekanan Istana

Investigasi Majalah Tempo menemukan indikasi kuat bahwa Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo melepas jabatannya karena adanya tekanan dari pihak Istana, meskipun pemerintah mengklaim pengunduran diri tersebut murni karena alasan pribadi.

Berikut adalah poin-poin utama dari laporan utama Tempo mengenai ontran-ontran pengunduran diri Perry Warjiyo pada akhir Juli 2026:

1. Intervensi dan Pesan dari Petinggi Partai

• Pertemuan Rahasia: Petinggi Partai Gerindra ditengarai sempat bertemu langsung dengan Perry Warjiyo untuk menyampaikan pesan khusus dari otoritas kekuasaan sebelum ia mengirimkan surat pengunduran diri.
• Pertaruhan Independensi: Mundurnya Perry di tengah masa jabatan yang seharusnya berlangsung hingga Mei 2028 memicu kekhawatiran pasar mengenai goyahnya independensi bank sentral dari intervensi politik praktis.

2. Benturan Kebijakan Likuiditas & Ekonomi

• Kekeringan Likuiditas Perbankan: Kebijakan pengetatan moneter BI melalui penerbitan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dituding membuat likuiditas perbankan menjadi kering kerontang.
• Penghambatan Program Strategis: Istana menilai kebijakan ketat Perry tersebut menghambat program ekonomi unggulan Presiden Prabowo Subianto, salah satunya terkait program koperasi desa.
• Perseteruan dengan Otoritas Fiskal: Hubungan moneter dan fiskal meruncing karena adanya benturan pandangan. Otoritas pemerintah menghendaki likuiditas longgar demi memacu pertumbuhan ekonomi, sementara BI fokus menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah yang sempat tertekan.

3. Rencana Restrukturisasi Lembaga Keuangan

• Keterlibatan Badan Baru: Ketegangan ini membuat Presiden meminta Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk melibatkan badan investasi baru, Danantara, dalam setiap rapat dan pengambilan keputusan strategis.
• Wacana Kontroversial: Muncul pula indikasi bahwa pemerintah sempat mencetuskan ide untuk mengembalikan posisi Bank Indonesia ke dalam kontrol langsung pemerintahan (di bawah eksekutif) seperti era Orde Baru.

Bantahan Resmi Istana

Di sisi lain, Istana melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membantah keras adanya tekanan politik tersebut. Pemerintah menegaskan bahwa Perry Warjiyo mundur secara sukarela per 25 Juli 2026 atas alasan pribadi, dan posisi pimpinan kini dipegang sementara oleh Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti.