Ambang Batas Parlemen 5 Persen, Untuk Jegal PSI?

Wacana menaikkan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) menjadi 5 persen muncul dari kesepakatan awal partai-partai koalisi pemerintah dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu.

Sekjen Partai Gerindra Sugiono menyampaikan perihal pertemuan para ketua umum partai politik (ketum parpol) membahas RUU Pemilu. Sugiono menyampaikan dalam pertemuan itu Gerindra sepakat ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) di angka 5%.

“Satu hal yang sepertinya semua sepakat tapi saya kira saya tidak bisa berbicara atas nama partai-partai lain, tapi Gerindra juga sepakat soal PT 5%,” kata Sugiono kepada wartawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (16/9/2026).

Sugiono mengatakan Partai Golkar dan PKS juga menyampaikan gagasan tersebut. Sugiono menilai semua parpol yang hadir sepakat dengan angka itu.

Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) di DPR RI juga secara tegas menyatakan kesepakatannya terhadap usulan kenaikan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dari 4 persen menjadi 5 persen dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu. Langkah ini dinilai krusial untuk efektivitas kerja parlemen dan penyederhanaan partai politik.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Komarudin Watubun, menegaskan bahwa angka 5 persen dianggap ideal. “Kalau ideal ya kurang lebih sekitar itu. Angka 5 persen itu agak ideal lah,” ujar Komarudin di kompleks parlemen, Rabu (16/9). Menurutnya, ambang batas ini akan membuat kerja-kerja parlemen lebih efektif dan efisien.

Terkait tudingan bahwa aturan ini dibuat untuk menjegal Partai Solidaritas Indonesia (PSI), opini publik dan pandangan para tokoh terbelah menjadi beberapa perspektif:

1. Pandangan Pengamat Politik dan Opini Publik

Berdasarkan laporan media dan respons masyarakat, isu penjegalan ini ramai dibahas karena posisi PSI yang dinilai rentan:

• Tantangan Berat Partai Nonparlemen: Pengamat politik dari Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menilai bahwa kenaikan menjadi 5% akan membuat partai baru dan partai nonparlemen—termasuk PSI—semakin sulit untuk lolos ke Senayan. Menurutnya, ada pandangan di masyarakat bahwa aturan ini memang berpotensi membendung “partai nonparlemen yang selama ini terkesan merasa besar” alias PSI.
• Rekam Jejak Suara PSI: Pada Pemilu 2024, PSI hanya memperoleh 2,81% suara nasional. Dengan ambang batas lama sebesar 4% saja PSI belum berhasil masuk DPR, sehingga kenaikan menjadi 5% otomatis memperkecil peluang mereka jika tidak ada lonjakan suara yang signifikan pada Pemilu 2029.

2. Respons dari Pihak PSI

Menyikapi perkembangan ini, pihak PSI menyatakan bahwa perubahan regulasi kepemiluan dan parliamentary threshold harus dibahas secara transparan. Mereka juga menekankan pentingnya mempertimbangkan suara rakyat agar aspirasi pemilih pada pemilu mendatang tidak hangus terbuang begitu saja.

“Jangan sampai angka threshold hanya menjadi kesepakatan elite partai tanpa pembahasan yang transparan dan mempertimbangkan suara rakyat,” ujar Wakil Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Badaruddin Andi Picunang kepada awak media di Jakarta, Rabu, 16 September 2026.

Ia menambahkan, setiap kenaikan ambang batas parlemen berpotensi membuat suara pemilih dari partai politik yang tidak memenuhi ambang batas tidak terkonversi menjadi kursi di DPR.

“Karena setiap kenaikan threshold berpotensi membuat suara pemilih dari partai yang tidak mencapai ambang batas tidak terkonversi menjadi kursi DPR,” imbuh Andi.

“Pada akhirnya, keputusan mengenai parliamentary threshold harus dibahas secara terbuka dalam proses revisi UU Pemilu, dengan melibatkan DPR, pemerintah, partai politik, akademisi, masyarakat sipil, dan tentu memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi,” pungkasnya.

Secara keseluruhan, bagi pengamat dan netizen, kenaikan ini sulit dipisahkan dari dampaknya yang langsung mengancam posisi partai sekelas PSI.