Pak Pur, Pak Pur…
Saya baca pernyataan Menkeu Purbaya soal pajak baru di 2027 kalau ekonomi tumbuh 6%.
Saya coba pahami logikanya, Purbaya bilang ruang pajak baru terbuka lebar kalau pertumbuhan dua kuartal berturut-turut tembus 6 %.
Target penerimaan pajak 2027 sendiri udah dipatok Rp2.591,4 T naik 12,1 % dari tahun ini.
Jadi skenarionya begini: Pemerintah kejar pertumbuhan 6%, pakai itu sebagai pembenaran, lalu tarik pajak baru.
Ini bukan soal daya beli masyarakat yang Purbaya sebut-sebut, tapi soal gimana menambal defisit Anggaran akibat program-program besar yang selama ini digeber seperti MBG dan Kopdes.
Saya khawatir ini yang disebut “rekayasa pertumbuhan”.
Pertumbuhan yang dipaksakan lewat belanja konsumtif, bukan dari perputaran ekonomi rakyat.
Ini seperti orang yang paksa badannya gemuk biar bisa bilang “sehat”, padahal di dalamnya kosong.
Tahun ini pertumbuhan kuartal I 5,61%, tapi rakyat di bawah masih merasakan beban ekonomi yang berat.
Kalau pertumbuhan 6% itu hanya angka di atas kertas, lalu dipakai sebagai alasan untuk pajak baru, yang terjadi bukan sejahtera, tapi beban ganda.
Rakyat yang pendapatannya gak naik, malah harus bayar pajak lebih banyak.
Saya setuju, negara butuh penerimaan. Tapi jangan jadikan pertumbuhan 6% sebagai kambing hitam untuk membenarkan pungutan baru.
Pertumbuhan ekonomi yang sehat seharusnya diikuti daya beli yang naik, bukan malah dijadikan alasan untuk menarik lebih banyak uang dari rakyat.
(M Maki)
