Sell Singapore, Kata Mereka

𝗦𝗲𝗹𝗹 𝗦𝗶𝗻𝗴𝗮𝗽𝗼𝗿𝗲, 𝗞𝗮𝘁𝗮 𝗠𝗲𝗿𝗲𝗸𝗮

✍️Ruly Achdiat Santabrata

Tagar itu muncul di timeline saya malam minggu lalu. Ratusan komentar. Sebagian marah, sebagian bangga. Saya scroll pelan-pelan, lalu berhenti.

Saya tinggal di Singapura 2006–2016 sebagai Permanent Resident (status imigrasi yang memberikan izin kepada warga negara asing untuk tinggal, bekerja, dan belajar di suatu negara secara permanen tanpa batas waktu -red). Dua dari empat anak saya lahir di sana. Saya bekerja sebagai architect consultant di IRAS, DBS, OCBC, Citibank, Singapore Airlines. Bahkan pernah jadi platform architect untuk ESB-nya IRAS sendiri — sistem pajak digital yang jadi tulang punggung compliance jutaan wajib pajak di sana.

Saya tahu dari dalam apa yang mereka bangun.

Dan justru karena itu, tagar #SellSingapore membuat saya ingin nulis panjang.

SOAL SELL INDONESIA DULU

Sebelum bahas #SellSingapore, kita perlu jujur soal yang memicunya.

Narasi “Sell Indonesia” bukan konspirasi media Singapura. Ia lahir dari Bloomberg dan Straits Times, 5 Juni 2026 — yang mengutip pernyataan George Boubouras, manajer hedge fund AUSTRALIA yang kelola aset US$4,3 miliar. Kalimatnya: “I have zero exposure to Indonesia. I will not give them the opportunity.”

Boubouras orang Melbourne, bukan Singapura. Tapi ia ngomong ke Bloomberg, dan Bloomberg nyiar ke semua trading desk dunia.

Capital outflow dari bursa kita? Rp 61,3 triliun sepanjang 2026. IHSG turun 36% dari rekor tertinggi. Rupiah tembus Rp 18.000. Ini bukan sentimen — ini data.

TAPI KEMARAHAN ITU TIDAK SEPENUHNYA SALAH

Saya paham frustrasinya. Singapura memang memposisikan diri sebagai intermediary regional. Modal dari AS, Eropa, China masuk ke Indonesia LEWAT Singapura, bukan langsung. Mereka capture fee dari struktur itu. Ini desain yang disengaja, bukan kebetulan.

Dan soal kekayaan orang Indonesia yang tertimbun di sana — itu nyata. Tax amnesty 2016: orang Indonesia deklarasi Rp 117,3 triliun aset di Singapura. Yang direpatriasi? Hanya 12%. Sisanya tetap di sana.

Tapi ada dua masalah berbeda yang sering dicampur jadi satu tagar.

Yang pertama: Singapura sebagai hub intermediary — legal, by design. Yang kedua: kekayaan yang dipindahkan secara tidak semestinya dari Indonesia — musuhnya bukan Singapura. Musuhnya ada di sini.

Para buzzer pemerintah yang ramai mempromosikan #SellSingapore? Mereka tahu perbedaan ini. Mengaburkannya jauh lebih nyaman dari menjawab pertanyaan yang sebenarnya.

YANG TIDAK PERNAH ADA: ROADMAP

Singapura tidak punya SDA. Yang mereka punya: kepercayaan yang dikodifikasi menjadi sistem. HDB sejak 1961 (Housing & Development Board adalah lembaga pemerintah di bawah Kementerian Pembangunan Negara yang bertanggung jawab menyediakan perumahan publik yang terjangkau dan berkualitas di Singapura) — harga perumahan terkontrol, 80% penduduk tinggal di sana. Temasek sejak 1974. Green corridor yang terlindungi UU. Madrasah yang standarnya sama dengan sekolah umum. Playground yang terawat — bukan mewah, tapi tanda bahwa sistem bekerja sampai ke level terkecil.

Dan yang paling krusial: pergantian PM (penguasa) tidak menghapus fondasi itu. Ia terlindungi hukum, bukan loyalitas personal.

Indonesia punya semua potensi untuk jadi hub — ekonomi digital terbesar ASEAN, populasi Muslim terbesar dunia untuk Islamic finance, SDA untuk green finance. Tapi potensi bukan kapabilitas.

Yang selalu tidak ada adalah roadmap yang dilindungi hukum, yang tidak bisa dihapus presiden berikutnya.

Saya tulis lebih panjang di Tulis — termasuk tiga hambatan struktural yang selalu menghentikan Indonesia di level wacana, dan roadmap tiga fase yang konkret. Singapura butuh tiga generasi. Kita tidak mulai dari nol — tapi kita perlu mulai dari fondasi yang benar.

BACA SELENGKAPNYA: https://tulis.simei.uk/sell-singapore