Sampai Kapanpun MBG Akan Bermasalah

“Sampai Kapanpun MBG Akan Bermasalah”

Kata mbah Google:

Kekhawatiran Anda sangat beralasan, karena pemerintah sendiri secara terbuka mengakui bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) saat ini memang sedang menghadapi masalah tata kelola yang sangat serius.

Rentetan kasus keracunan massal yang berulang di berbagai daerah, tata kelola anggaran, hingga kesiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi sorotan tajam publik. Kritik keras dari berbagai lembaga pengawas, seperti MBG Watch, menilai bahwa program ini terburu-buru dan salah dalam desain sejak awal.

Berikut adalah poin-poin utama kritik dari MBG Watch terhadap program MBG:

1. Masalah Sistemik

• Tuntutan Penghentian Sementara: MBG Watch mendesak pemerintah untuk menghentikan sementara program MBG akibat maraknya kasus keracunan makanan yang berulang di berbagai daerah. Mereka mencatat adanya puluhan ribu siswa yang menjadi korban.
• Kegagalan Quality Control: Kasus keracunan dinilai bukan sekadar kesalahan teknis di dapur, melainkan kegagalan sistemik dalam tata kelola keamanan pangan dan pengawasan dari awal rantai pasok hingga penyimpanan.
• Ketidaksesuaian Iklim: Sistem distribusi makanan dinilai tidak cocok dengan iklim Indonesia. Makanan yang dimasak pagi hari dan ditutup rapat di wadah ompreng rentan basi dalam waktu 1–2 jam sebelum dikonsumsi anak-anak.

2. Kebocoran Anggaran dan Potensi Korupsi

• Akuntabilitas: MBG Watch mengkritik keras adanya dugaan kebocoran anggaran dan potensi inefisiensi yang sangat besar. Mereka menyebut alokasi anggaran Rp15.000 per siswa rawan tidak utuh karena adanya pemotongan untuk insentif dapur.
• Minimnya Naskah Akademik: Program ini dianggap berjalan tanpa kajian dan naskah akademik yang kuat sejak awal, sehingga mengabaikan mitigasi risiko korupsi yang sebenarnya sudah diingatkan oleh para ahli.

3. Buruknya Tata Kelola dan Konflik Kepentingan

• Konflik Kepentingan di SPPG: MBG Watch menyoroti pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Struktur kepemilikan dan pengelolaan operasional dapur rentan ditunggangi konflik kepentingan kelompok tertentu (politik rente) yang mengorbankan kualitas makanan.
• Keterlibatan Aparat: Pelibatan aktif unsur TNI dan Polri dalam program publik non-pertahanan seperti ini dinilai kurang tepat dan disayangkan.

MBG Watch telah melayangkan somasi kepada Presiden RI dan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melakukan moratorium atau penghentian total.