Rusaknya Penguasa Disebabkan Oleh Rusaknya Para Ulama

Ulama itu penasihat penguasa. Bila penasihatnya rusak, maka rusaklah penguasa. Bila pengauasa rusak maka rakyat yang teraniaya.

Redaksi dalam kitab Iḥyā’ ‘Ulūm al-Dīn (Juz 2, hlm. 238 & 357) berbunyi:

“Rusaknya rakyat disebabkan oleh rusaknya para penguasa. Rusaknya para penguasa disebabkan oleh rusaknya para ulama. Dan rusaknya para ulama disebabkan oleh kecintaan kepada harta dan kedudukan.” (wa fasad al-ra’aya bi fasad al-muluk, wa fasad al-muluk bi fasad al-‘ulama’, wa fasad al-‘ulama’ bi istila’ hubbi al-mal wa al-jah).

Imam Al-Ghazali membangun sebuah rantai sebab-akibat yang sistematis:
Ulama ➡️ Penguasa ➡️ Rakyat

• Kerusakan rakyat adalah dampak akhir (gejala) dari kebijakan penguasa yang zalim.

• Kerusakan penguasa adalah penyebab langsung, karena pemimpin tanpa kendali moral akan menciderai rakyatnya.

• Kerusakan ulama adalah akar penyebab utama. Karena ulama berfungsi sebagai “conscience” (hati nurani) bangsa dan penasihat penguasa. Ketika fungsi ini hilang, penguasa kehilangan pengingat moralnya, sehingga leluasa berbuat kerusakan.

Mengapa Ulama Menjadi Faktor Awal?

Bagi Al-Ghazali, ulama bukan sekadar pengajar ritual agama, melainkan penjaga nilai-nilai etika dan kebenaran. Mereka memiliki tiga fungsi kritis:

1. Mengingatkan penguasa ketika menyimpang dari keadilan.
2. Memberikan legitimasi moral terhadap kebijakan yang benar.
3. Berani menolak kezaliman meskipun berisiko secara pribadi.

Kerusakan ulama terjadi ketika mereka kehilangan integritas karena mengejar kekuasaan, popularitas, atau kekayaan. Al-Ghazali secara tegas menyebut akar kerusakan itu adalah kecintaan pada harta (al-mal) dan kedudukan/jabatan (al-jah).

Kriteria Ulama Su’ (Ulama yang Rusak)

Al-Ghazali tidak menyerang semua ulama, tetapi mengkritik tipe ulama su’ dengan ciri-ciri:

• Menjadikan ilmu sebagai alat untuk meraih jabatan dan fasilitas duniawi.
• Membenarkan kezaliman demi kedekatan dengan penguasa (ulama istana).
• Menyembunyikan kebenaran karena takut kehilangan status sosial.
• Menjadikan agama sebagai alat legitimasi politik, bukan sebagai kritik.

Dalam keadaan ini, ilmu tidak lagi membimbing kekuasaan, tetapi justru melayani kepentingan kekuasaan.

Meskipun lahir di abad ke-11, gagasan ini sangat relevan.

Dalam ilmu politik, gagasan ini menegaskan bahwa “checks and balances” hukum saja tidak cukup; negara juga membutuhkan pengawasan etis dari otoritas moral yang berani mengatakan benar itu benar, dan salah itu salah.