Orang sotoy tak paham ilmu ekonomi yang penting jilat rezim

𝐊𝐮𝐫𝐬 𝐑𝐮𝐩𝐢𝐚𝐡 𝐓𝐞𝐫𝐝𝐞𝐩𝐫𝐞𝐬𝐢𝐚𝐬𝐢 = 𝐓𝐢𝐝𝐚𝐤 𝐌𝐞𝐧𝐠𝐚𝐩𝐚?

Oleh: Arsyad Syahrial

Argumen dalam postingan terlampir ingin melakukan “normalisasi” terhadap angka IDR 17.400 per USD dengan membandingkannya ke tahun 1998. Namun, kalau kita bedah secara ìlmu ekonomi, maka argumen itu jelas hanya bisa ditulis orang yang sotoy tak paham ìlmu ekonomi tapi sok-sok bicara tentang ekonomi.

Mari kita bahas…

🔴 Pertama soal latar belakang pelemahan kurs IDR itu sendiri.

Tahun 1998 kurs mengalami depresiasi karena “kejutan” mendadak (sudden shock), adapun di tahun 2026 kurs menyentuh 17.400 secara gradual namun terus-menerus turun, itu menunjukkan adanya masalah struktural dalam manajemen ekonomi yang gagal menjaga fundamental IDR. Menyalahkan faktor global adalah bentuk lepas tangan, karena negara-negara tetangga tidak mengalami pelemahan mata uang sedalam kita — hal ini terbukti kurs IDR mengalami depresiasi terhadap mata uang Malaysia (MYR), Vietnam (VND), Thailand (THB), Singapura (SGD), bahkan Laos (LAK). Satu-satunya yang IDR mengalami apresiasi hanyalah terhadap Filipina (PHP). Silakan cek sendiri infonya di situs: https://www.xe.com/

Jadi, memperbandingkan kinerja ekonomi dari rezim Pemerintah tahun 2026 dengan tahun 1998 itu adalah sebuah kesalahan logika (false equivalence), sebab tahun 1998 adalah titik nadir sejarah ekonomi Indonesia karena adanya guncangan politik dan kerusuhan sistemik (shock), sedangkan apa yang terjadi di 2026 ini adalah “gradual decline”. Menganggap depresiasi yang terjadi di 2026 ini “tidak separah krisis moneter terbesar bangsa” itu artinya standar kesuksesannya sangat rendah, sebab kinerja rezim Pemerintah seharusnya dibandingkan dengan target stabilitas makro dan janji-janji kampanye, bukan dengan kinerja zaman hampir 30 tahun lalu.

🔴 Kedua, kurs adalah itu hakikatnya adalah “rapor kepercayaan global” dari investor, bukan sekadar angka untuk membeli beras di pasar.

Ketika kurs IDR menembus angka Rp 17.400 (rekor terlemah sepanjang sejarah), itu adalah sinyal bahwa pasar modal dan investor asing melihat ada risiko besar di kebijakan ekonomi rezim sekarang. Depresiasi IDR ini membuat biaya investasi meningkat dan memicu pelarian modal keluar (capital outflow), yang ujung-ujungnya memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional.

Memahaminya begini: jadi pada yang namanya setiap surat utang itu ada yang namanya “risk premium”. Ketika IDR terdepresiasi menyentuh Rp 17.400, maka investor melihat risiko memegang aset IDR meningkat. Agar mereka tidak kabur ke mata uang lain (yang dianggap sebagai risk-free asset), maka Pemerintah IDN harus menaikkan risk premium dengan menawarkan imbal hasil (yield) surat utang negara (SBN / SUN) yang jauh lebih tinggi. Artinya, Negara harus membayar bunga utang yang lebih mahal kepada investor. Uang rakyat di APBN yang seharusnya untuk membangun infrastruktur akan habis hanya untuk membayar cicilan bunga & pokok utang akibat dari kurs yang tidak stabil.

Itu satu hal, lebih lanjut adalah jika risk premium naik, maka suku bunga kredit di bank-bank lokal biasanya akan ikut naik pula. Akibatnya, pengusaha lokal yang mau ekspansi usaha pasti terbebani bunga pinjaman yang tinggi. Ini jelas menghambat pertumbuhan ekonomi. Jadi, kurs 17.400 itu bukan cuma soal “harga beras”, tetapi soal “biaya modal” yang semakin mahal bagi seluruh pelaku usaha di IDN.

Bagaimana jika Pemerintah IDN tidak menaikkan imbal hasil SBN / SUN ketika kurs IDR terus terdepresiasi?

Jadi ketika kurs terus terdepresiasi, maka selisih (spread) antara instrumen investasi IDN (SBN / SUN) dibanding dengan risk-free rate global (seperti US Treasury Bond) jadi tidak menarik lagi bagi investor asing. Risikonya adalah terjadi “capital flight” (pelarian modal) ke luar. Saat modal keluar, maka kurs IDR akan semakin hancur karena mengalami tekanan depresiasi. Pemerintah IDN terjebak dalam “lingkaran setan”: harus terus menaikkan suku bunga untuk menahan pelarian modal, tetapi tingkat bunga yang tinggi justru malah mencekik perekonomian domestik.

🔴 Ketiga, fakta bahwa banyak komponen perekonomian IDN yang terikat pada USD.

Sederhana saja, IDN itu hampir tak ada memproduksi barang-barang kapital (barang modal untuk memproduksi). Artinya pabrik-pabrik itu harus membeli mesin-mesin dari LN, dan itu tentunya pakai USD. Belum lagi kebanyakan industri manufaktur di IDN itu hanya memproduksi finished goods (barang jadi) saja, yang mana komponen untuk produksinya harus diimpor, dan tentunya impor itu pakai USD. Ketika IDR terdepresiasi, maka harga beli barang impor akan jadi lebih mahal, dan mau tidak mau pilihannya terhadap barang hasil manufaktur adalah menaikkan harga atau mengurangi keuntungan.

Kemudian perkara BBM, maka untuk memenuhi kebutuhan BBM nasional sebagian besar harus impor (baik crude maupun BBM) sebab lifting minyak nasional itu hanya ≈ 1/3 saja dari kebutuhan BBM nasional. Kita tahu kalau perdagangan minyak internasional itu pakai USD. Jadi ketika kurs IDR jeblok terdepresiasi, maka hal itu memaksa Pemerintah IDN harus memilih antara menaikkan harga BBM (yang bikin rakyat susah) atau menambah beban subsidi di APBN (yang bikin ruang fiskal semakin sempit).

Belum lagi kalau melihat cicilan utang IDN yang yang sangat besar yaitu ≈ Rp 1.433,4 trilyun (cicilan bunga ≈ Rp 599,44triliun, cicilan pokok ≈ Rp 833,96trilyun). Ketika kurs IDR terdepresiasi, maka jumlah Rupiah yang harus dikeluarkan oleh Negara untuk membayar cicilan bunga dan pokok utang juga akan membengkak (karena porsi utang dalam valuta asing yang harus dikonversi menjadi jauh lebih mahal dalam IDR).

🔴 Keempat, “Imported Inflation Trap”.

Sebenarnya narasi “dulu 16.000 dapat 4kG beras” justru malah menyerang balik rezim Pemerintah IDN yang sekarang. Sebab, jika sekarang 17.400 hanya dapat 1kg beras, maka itu adalah bukti nyata bahwa kesejahteraan rakyat menurun drastis!

Harga barang-barang yang ada komponen impornya (kedelai, gandum, alat elektronik, suku cadang kendaraan, hingga bahan baku industri) akan naik ketika kurs IDR terdepresiasi. Jika kenaikan pendapatan masyarakat tidak secepat kenaikan harga-harga tersebut, maka argumen “kurs tidak apa-apa” dari si pemosting tersebut menjadi tidak relevan bagi rakyat yang daya belinya terus tergerus oleh inflasi.

Demikian, semoga paham di mana letak kesesatan pemikiran dari para penjilat rezim penguasa itu.