BOP ANTEK ISRAEL? Calon Polisi Gaza ‘Diseleksi’ Oleh Shin Bet

UEA Transfer $100 Juta untuk Pelatihan Pasukan Polisi Baru Gaza

Uni Emirat Arab telah mentransfer dana sebesar $100 juta kepada Board of Peace (Dewan Perdamaian) dalam beberapa hari terakhir. Dana ini ditujukan untuk membiayai kontrak pelatihan pasukan polisi Palestina yang baru di Gaza, menurut keterangan seorang pejabat AS dan diplomat Timur Tengah kepada The Times of Israel minggu ini.

https://www.timesofisrael.com/uae-sends-board-of-peace-100-million-for-training-of-new-gaza-police-force-officials

Transfer tersebut merupakan jumlah terbesar yang diterima Board of Peace hingga saat ini, setelah sebelumnya mengumumkan janji bantuan sebesar $17 miliar dalam konferensi donor yang dipandu oleh Presiden AS Donald Trump pada bulan Februari lalu.

Meskipun dana yang ditransfer masih kurang dari satu persen dari total angka tersebut, pihak Board of Peace membantah adanya masalah pendanaan. Seorang sumber yang mengetahui masalah ini mengatakan bahwa badan internasional pimpinan AS—yang bertugas mengawasi pengelolaan Gaza pasca-perang—tidak berniat mengumpulkan seluruh janji bantuan sekaligus, melainkan akan mencairkannya sesuai kebutuhan.

Prioritas Keamanan dan Pemerintahan

Pembentukan pasukan polisi Palestina dipandang sebagai prioritas utama bagi Board of Peace. Langkah ini merupakan bagian dari upaya untuk membangun badan pemerintahan dan keamanan baru guna mengeluarkan Hamas dan Pasukan Pertahanan Israel (IDF) secara bertahap dari Gaza.

Rencananya, pasukan polisi ini akan berada di bawah naungan Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG), yaitu panel teknokrat Palestina yang ditugaskan untuk memerintah Jalur Gaza pasca-perang.

Hingga saat ini, NCAG belum memasuki Gaza meski sudah tiga bulan dibentuk. Hal ini dikarenakan Board of Peace tampaknya bertekad untuk terlebih dahulu membujuk Hamas agar menerima kerangka kerja penonaktifan senjata.

Proses Rekrutmen dan Pelatihan

Proposal tersebut membayangkan pasukan polisi Gaza yang baru akan ikut serta dalam pengumpulan senjata di Gaza. Namun, pembicaraan mengenai hal ini terhenti karena Hamas berargumen bahwa Israel harus mematuhi persyaratan fase pertama dari gencatan senjata yang mengakhiri perang selama dua tahun di wilayah kantong tersebut.

Beberapa poin penting terkait pasukan baru ini antara lain:

• Peminat Tinggi: Pada bulan Februari, NCAG mulai merekrut personel, dan utusan Gaza untuk Board of Peace, Nickolay Mladenov, menyatakan bahwa ribuan warga Palestina telah mengajukan lamaran dengan cepat.

• Proses Verifikasi: Warga Palestina yang sebelumnya bekerja sebagai pegawai sipil Hamas diizinkan melamar, namun mereka harus menjalani pemeriksaan ketat (vetting) oleh Shin Bet untuk mendapatkan persetujuan. Shin Bet adalah badan keamanan internal dan kontra-intelijen Israel.

• Lokasi Pelatihan: Para rekrutan dijadwalkan akan dilatih di Mesir dan Yordania.

• Pelaksana: Sebuah perusahaan keamanan asal Emirat ditugaskan untuk membangun kekuatan yang ditargetkan mencapai sekitar 27.000 petugas.

Kesimpulannya, ini adalah programnya Israel, karena:

• Keterlibatan Shin Bet: Teks tersebut menyebutkan secara spesifik bahwa para pelamar harus menjalani pemeriksaan keamanan atau verifikasi oleh Shin Bet (badan keamanan internal Israel) untuk bisa disetujui menjadi anggota pasukan.

• Target Seleksi: Pemeriksaan ini terutama ditekankan bagi warga Palestina yang sebelumnya pernah bekerja sebagai pegawai sipil di bawah pemerintahan Hamas.

• Tujuan: Proses vetting atau penyaringan ini bertujuan untuk memastikan bahwa personel yang masuk ke dalam pasukan polisi baru tersebut tidak memiliki catatan keamanan yang dianggap membahayakan atau keterlibatan aktif dalam sayap militer kelompok yang ditentang Israel.

Meskipun pasukan ini nantinya berada di bawah payung Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG) dan dilatih oleh perusahaan keamanan dari Uni Emirat Arab di Mesir atau Yordania, Israel tetap memegang kendali dalam proses penyaringan personelnya.

Jadi jelaslah bahwa programnya BoP ini sebenarnya di bawah pengawasan Israel.

(Ustadz Anshari Taslim)