Kode “Malaikat” Untuk Korupsi

✍🏻Ruly Achdiat Santabrata

20 tahun saya bolak-balik urus dokumen residensi — Singapura, London, Dubai.

Employment Pass, PR, Tier 2 Visa, ILR, Emirates ID. Panjang prosesnya, ribet paperwork-nya.

Tapi satu hal yang sama di ketiga negara itu: nggak ada satu sen pun yang diminta di luar tarif resmi. Nggak ada yang nelpon bisik-bisik. Nggak ada “biaya percepatan.”

Lalu kita denger berita kemarin.

YANG KETANGKEP

Silmy Karim, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, ditahan KPK 4 Juni 2026 bareng 7 pejabat Ditjen Imigrasi lainnya.

Kasusnya: pemerasan terstruktur pengurusan izin tinggal WNA, berlangsung sejak 2022.

Yang bikin saya berhenti bukan angkanya — meski Rp145,5 miliar itu bukan angka kecil.

Yang bikin saya berhenti adalah betapa 𝒓𝒂𝒑𝒊𝒏𝒚𝒂.

Ada hierarki jelas, ada kode-kode internal biar nggak ketahuan. “Malaikat” buat nyebut pejabat tinggi yang dapet jatah. Terus ada kode konser band — vokalis dapat sekian, gitaris dapat sekian, backing vocal dapat sekian, koreografer dapat sekian. Dibagiin rutin tiap Jumat. Rapi kayak gajian.

Ini bukan oknum. Ini 𝒔𝒊𝒔𝒕𝒆𝒎 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒅𝒊𝒅𝒆𝒔𝒂𝒊𝒏.

YANG NGGAK MASUK BERITA

Yang nggak pernah disebut di konferensi pers KPK adalah si ekspatriat yang dua tahun lalu ngurus ITAS buat kerja di Jakarta. Yang bayar “biaya percepatan” karena bos-nya di luar negeri butuh dia mulai kerja minggu depan.

Dia nggak lapor. Karena lapor bikin urusannya makin lama. Dia cuma cerita ke temen-temennya di negara asal.

Dan temen-temennya itu, waktu ada keputusan investasi yang harus dibuat, ingat cerita itu.

Begitu reputasi negara terbentuk. Bukan dari laporan resmi. Tapi dari obrolan yang nggak pernah bisa kita kontrol.

Kita terus nanya kenapa IHSG lesu, rupiah loyo, investasi asing nggak rame masuk. Jawabannya sebenernya sederhana banget — tapi nggak enak diakui.

Mekanisme yang bikin ini bisa jalan empat tahun tanpa ada yang ngomong dari dalam — itu yang saya uraikan di esai lengkapnya.

Baca selengkapnya: https://tulis.simei.uk/malaikat-di-pintu-masuk/