HASIL PEMILU ISRAEL

By Ayman Rashdan Wong

Apa yang akan terjadi dalam pemilihan umum Israel hari ini?

Banyak pihak memperkirakan Netanyahu akan kalah, dengan Gadi Eisenkot berpotensi muncul sebagai Perdana Menteri yang baru.

Disebutkan bahwa banyak warga Israel merasa tidak puas dengan cara Netanyahu menangani perang di Gaza serta konflik dengan Iran, yang memicu keinginan untuk adanya pergantian kepemimpinan.

Namun, Eisenkot bukanlah sosok yang bisa dianggap “baik”. Ia adalah mantan Kepala Staf Umum Pasukan Pertahanan Israel (IDF) dan pernah menjabat sebagai anggota kabinet Netanyahu setelah peristiwa 7 Oktober 2023.

Ia mengundurkan diri pada Juni 2024 karena tidak setuju dengan strategi Netanyahu yang mengejar “kemenangan mutlak”—ia lebih memilih untuk memprioritaskan penyelamatan para sandera.

Meski demikian, keduanya merupakan Zionis garis keras yang tidak akan ragu untuk menindas dan melakukan kekejaman terhadap rakyat Palestina.

Faktanya, Eisenkot adalah perancang “Doktrin Dahiya”—sebuah strategi militer IDF yang menargetkan infrastruktur dan warga sipil. Tangannya telah berlumuran darah rakyat Palestina dan Lebanon.

Selama masa kampanyenya, Eisenkot secara eksplisit menyatakan niatnya untuk melumpuhkan sayap militer Hamas dalam waktu 18 bulan.

Oleh karena itu, sekalipun Netanyahu kalah, sama sekali tidak ada alasan bagi kita untuk merayakannya.

Namun, ada kemungkinan pemerintahan baru akan mengurangi atau mengakhiri keterlibatan langsung Israel dalam konflik dengan Iran—sebuah upaya yang kini semakin dipandang sebagai pengalihan dari tujuan utama: kendali penuh atas tanah Palestina. (Gadi Eisenkot tidak setuju dengan perang Iran dan menyebut Iran tidak punya senjata nuklir).

Dunia mungkin akan berkurang dengan isu Iran (jika Eisenkot jadi PM), namun penindasan terhadap rakyat Palestina akan terus berlanjut tanpa henti.

Walaupun Netanyahu tampak sangat tidak populer saat ini, tidak ada jaminan bahwa ia tidak akan tetap menjabat sebagai Perdana Menteri.

Israel menganut sistem demokrasi parlementer. Dalam sistem ini, siapa pun yang mendapatkan dukungan dari mayoritas anggota parlemen dapat membentuk pemerintahan.

Parlemen Israel (Knesset) memiliki 120 kursi; oleh karena itu, siapa pun yang berhasil mengamankan dukungan dari setidaknya 61 anggota Knesset dapat menjadi Perdana Menteri. Misalkan partai Anda hanya memenangkan 2 kursi—jika mayoritas anggota parlemen (minimal 61 kursi) mendukung Anda sebagai Perdana Menteri, Anda akan menduduki posisi tersebut, meskipun ada partai lain yang memenangkan 40 kursi.

Politik Israel sangat terfragmentasi. Sepanjang sejarahnya, belum pernah ada satu partai pun yang berhasil memenangkan 61 kursi secara mandiri; pembentukan koalisi dengan partai-partai lain menjadi suatu keharusan.

Akibatnya, siapa yang menjadi Perdana Menteri tidak ditentukan pada malam hasil pemilihan umum, melainkan melalui negosiasi antar partai peraih kursi parlemen yang berlangsung setelahnya. Penting untuk memahami poin ini.

Netanyahu berhasil bertahan sebagai Perdana Menteri selama 19 tahun justru karena ia sukses membentuk koalisi sayap kanan yang memberikan dukungan teguh kepadanya.

Blok sayap kanan ini mencakup partai Likud, Shas, United Torah Judaism, HaTzionut HaDatit (Zionisme Religius), dan Otzma Yehudit (Kekuatan Yahudi).

Semua partai ini menjunjung tinggi kedaulatan mutlak Israel. Sebagian besar di antaranya adalah kelompok ekstremis religius yang meyakini bahwa hak atas tanah Israel telah ditetapkan oleh Tuhan dalam kitab suci mereka—sehingga membuat negosiasi perdamaian apa pun dengan Palestina menjadi mustahil.

HaTzionut HaDatit dan Otzma Yehudit adalah kelompok yang paling ekstrem; mereka merupakan pihak yang paling vokal dan agresif dalam upaya melakukan kolonialisasi di Palestina.

Meskipun tindakan mereka terkadang membuat pemerintah Netanyahu merasa malu di mata Barat—seperti perilaku tidak beradab yang ditunjukkan oleh Ben-Gvir—Netanyahu membiarkannya terus berlanjut karena kelangsungan posisinya sebagai Perdana Menteri bergantung pada dukungan mereka.

Sementara itu, pihak oposisi didominasi oleh kelompok sekuler, liberal, dan sentris—termasuk Eisenkot beserta partai barunya, Yashar.

Yashar merupakan kelompok pecahan dari partai sentris Blue and White. Belum jelas apakah partai ini mampu mengalihkan suara dari kubu sayap kanan.

Blok sekuler-sentris menilai kebijakan nasional berdasarkan kepentingan terkini dan keamanan, bukan berdasarkan sentimen keagamaan. Hal ini membuka ruang bagi kompromi dan negosiasi; faktanya, faksi-faksi sekulerlah yang memelopori Perjanjian Oslo. Bagi kubu sekuler, kendali atas Palestina dipandang semata-mata dari sudut pandang keamanan nasional, bukan sebagai “misi suci” sebagaimana dibayangkan oleh kelompok sayap kanan.

Akan tetapi, perbedaan ideologis ini menyulitkan para pendukung sayap kanan untuk mengalihkan dukungan mereka ke kubu sekuler-sentris, karena kubu tersebut dianggap kurang tegas dalam membela Israel.

Pergeseran masyarakat Israel yang semakin condong ke arah sayap kanan dan ekstremis justru menjadi alasan mengapa isu Palestina begitu sulit diselesaikan.

Di masa lalu—bahkan di bawah kepemimpinan tokoh yang dikenal kejam seperti Ariel Sharon—masih terdapat ruang politik untuk melakukan penarikan diri dari permukiman ilegal (seperti penarikan dari Gaza pada tahun 2005) demi kepentingan strategi nasional.

Namun saat ini, masyarakat Israel telah menjadi semakin fanatik. Istilah “Solusi Dua Negara” bahkan tidak lagi disinggung.

Di antara berbagai partai Zionis, hanya HaDemokratim (yang saat ini memegang empat kursi) yang masih menyuarakan Solusi Dua Negara.

Akibatnya, pemilihan umum Israel kali ini tidak akan membawa perubahan berarti bagi nasib rakyat Palestina.

Tidak perlu mengikuti narasi media Barat yang merayakan gagasan bahwa “kelompok sayap kanan telah kalah.”

Zionisme—baik sayap kanan maupun sayap kiri—tetaplah menjadi kanker bagi kemanusiaan dan stabilitas global.