Di Rapat DPR, MBG Watch Minta Proyek MBG Dihentikan

MBG Watch merupakan inisiatif masyarakat sipil yang bertujuan memastikan setiap dana APBN digunakan secara tepat dan efisien.

MBG Watch menilai program Makam Bergizi Gratis (MBG) harus dihentikan agar ada evaluasi total terhadap program itu.

“Untuk menuju ke evaluasi total, maka sudah sepatutnya proyek makan bergizi gratis ini harus dihentikan,” kata anggota MBG Watch, Agus, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi IX DPR RI, Jakarta, Kamis (15/7/2026).

Agus Sarwono mengungkapkan sejak awal koalisinya telah memprediksi munculnya konflik kepentingan, terutama dalam praktik jual beli Satuan Pelayanan Pangan Gizi (SPPG) yang melibatkan berbagai kelompok kepentingan, mulai dari aparat keamanan, partai politik, hingga tim pemenangan.

“Tidak ada alasan penguat apa pun untuk melanjutkan program makan bergizi gratis,” tandasnya.

[VIDEO]

Peneliti Transparency International Indonesia tersebut juga menyoroti ketiadaan studi landasan (baseline studies) dan studi kelayakan yang jelas dari program MBG.

Selain masalah mendasar pada perencanaan, Agus menyoroti risiko korupsi yang masif, terlebih karena Badan Gizi Nasional (BGN) merupakan lembaga baru yang dibentuk pada Agustus 2024 hanya berlandaskan Peraturan Presiden (Perpres) untuk mengelola anggaran yang sangat besar.

Kondisi tersebut diperparah dengan kasus hukum yang melibatkan para petinggi lembaga tersebut.

“Bahwa kemudian BGN hadir ke KPK beberapa waktu yang lalu, pada akhirnya setidaknya kami dari Transparency International itu memotretnya bahwa pada akhirnya BGN hanya melakukan seremonial pencegahan korupsi,” imbuhnya.

Ia juga menyayangkan sikap BGN yang dinilai tidak transparan dan menutup diri dari masukan publik.

Sepanjang tahun 2024 hingga pertengahan 2025, koalisi MBG Watch mengaku telah bersurat sebanyak lima kali untuk meminta informasi dan mengundang diskusi, namun tidak pernah mendapatkan respons.

“Per hari ini, Badan Gizi Nasional tidak melakukan submit terhadap Rencana Aksi Nasional Pencegahan Korupsi di Indonesia,” ungkapnya.

Atas dasar rentetan persoalan tersebut, Agus meminta Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan refleksi mendalam dan mengevaluasi total asas manfaat program ini bagi masyarakat luas.

MBG Watch juga mendorong Komisi IX DPR RI untuk mengambil sikap tegas terhadap pemerintah terkait kelanjutan program MBG.

“Kami dari Koalisi Masyarakat Sipil mengharapkan teman-teman di Komisi IX DPR RI untuk bersikap tegas dan keras terhadap pemerintah,” tegasnya.

[Kompas]