Oleh Stephen Quillen
Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan menjatuhkan hukuman finansial terhadap negara mana pun yang memberikan “penyelamat” ekonomi bagi Iran, seraya mencanangkan “D-Day ekonomi” terhadap Teheran.
Ancaman ini—yang muncul saat konflik AS dengan Iran yang memakan biaya besar telah berlangsung selama enam bulan—merupakan upaya terbaru Trump untuk menggunakan kekuatan ekonomi AS demi mencapai tujuan kebijakan luar negerinya, menyusul serangkaian perang dagang yang merugikan pada awal masa jabatan keduanya.
Namun, menurut para analis, daya tawar Trump terhadap Tiongkok dan Rusia—dua mitra dagang penting Iran—terbatas. Rusia sudah berada di bawah sanksi menyeluruh AS dan sebagian besar beroperasi di luar kerangka ekonomi yang dipimpin AS. Sementara itu, Tiongkok telah berulang kali menunjukkan kesediaannya untuk mengabaikan sanksi AS jika tindakan tersebut menguntungkan kepentingan ekonominya sendiri.
Paul Musgrave, seorang profesor madya bidang pemerintahan di Georgetown University di Qatar, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa “akan sangat sulit” bagi Trump untuk menjalankan kampanye penekanannya secara efektif.
“Trump mencoba menerapkan secara sepihak sanksi terkoordinasi yang biasanya memerlukan koordinasi multilateral; hal itu berarti harus melibatkan Tiongkok, Rusia, serta P5 Dewan Keamanan PBB,” ujar Musgrave, merujuk pada lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB.
‘Konsekuensi ekonomi yang sangat besar’
Dalam sebuah unggahan di platform Truth Social miliknya pada hari Selasa, Presiden AS tersebut menyatakan bahwa kampanyenya melawan Iran akan menjadi “operasi ekonomi paling melumpuhkan yang pernah dilakukan terhadap negara mana pun”.
Selain itu, ia mengatakan akan ada “konsekuensi ekonomi yang sangat besar” bagi negara-negara yang membantu Iran mengakali sanksi AS, dengan menyebutkan berbagai metode seperti “penyelundupan minyak, fasilitas pertukaran mata uang (swap lines), transfer tunai, perusahaan penukaran valuta asing, pendaftaran kapal, [dan] perusahaan boneka”.
“Semua ini harus dihentikan SEKARANG,” tulis Trump.
Pada hari yang sama, Uni Emirat Arab—negara yang selama ini menjadi andalan Iran untuk impor vital dan akses ke pasar komersial—mengumumkan embargo perdagangan tanpa batas waktu terhadap Teheran. Langkah ini diambil setelah mereka menuduh militer Iran meluncurkan dua rudal balistik ke wilayahnya.
Nader Habibi, seorang profesor ekonomi Timur Tengah di Universitas Brandeis, meyakini bahwa AS “sangat mendorong atau membujuk” UEA untuk menerapkan embargo perdagangan tersebut. Ia juga menilai AS mungkin akan berupaya menekan mitra dagang Iran lainnya, termasuk mitra terbesarnya, Tiongkok.
‘Gencatan senjata sementara’
Setiap rencana AS untuk mengganggu perdagangan antara Tiongkok dan Iran kemungkinan besar akan menghadapi hambatan yang signifikan.
Menurut data dari perusahaan analitik Kpler, Tiongkok membeli 80 persen minyak yang dikirim Iran pada tahun 2025. Namun, menargetkan kilang minyak Tiongkok sering kali sulit dilakukan karena sebagian besar kilang tersebut beroperasi secara independen dan tidak terlalu bergantung pada sistem keuangan AS.
Selain itu, meskipun penerapan sanksi terhadap bank-bank besar Tiongkok yang memproses dana Iran—seperti yang diancamkan oleh Departemen Keuangan AS—akan memberikan dampak berat, langkah tersebut juga dapat mendorong Tiongkok untuk membalas di tengah situasi diplomatik yang sensitif.
Yu Jie, peneliti senior di Program Tiongkok dan Asia-Pasifik pada lembaga pemikir Chatham House, mengatakan bahwa ancaman Trump untuk menargetkan sekutu ekonomi Iran “tidak akan mengubah keterlibatan Tiongkok maupun hubungan perdagangan yang sudah terjalin dengan Iran”.
“Trump berniat menstabilkan hubungan dengan Tiongkok, sementara Beijing juga berupaya mencapai gencatan senjata sementara dengan Washington,” ujar Yu kepada Al Jazeera.
Musgrave mengatakan bahwa sanksi sekunder “agresif” apa pun yang diterapkan AS terhadap Iran akan berdampak sangat besar. Namun, ia menilai Trump kemungkinan tidak ingin membahayakan hubungan ekonomi AS-Tiongkok, mengingat kedua negara saat ini sedang berada dalam situasi yang menyerupai “Perang Dingin ekonomi”.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Lin Jian, menanggapi kampanye tekanan ekonomi Trump dengan menyatakan bahwa penambahan sanksi “tidak akan membantu menyelesaikan masalah”.
“Tiongkok menyerukan kepada pihak-pihak terkait untuk mengambil langkah-langkah yang bertanggung jawab dan menyelesaikan masalah melalui jalur diplomatik serta politik,” kata Lin.
AS berupaya meredam ketegangan dengan Tiongkok menjelang rencana kunjungan Presiden Tiongkok Xi Jinping ke Washington bulan depan. Dalam pertemuan tersebut serta dua pertemuan potensial lainnya antara para pemimpin yang dijadwalkan berlangsung akhir tahun ini, “konflik berkepanjangan di kawasan Teluk merupakan salah satu topik yang akan dibahas oleh kedua belah pihak,” ujar Yu, “namun itu bukanlah topik yang paling utama.”
Hubungan paralel Rusia
Rusia menghadirkan tantangan yang berbeda bagi Washington.
Meskipun Rusia merupakan mitra dagang yang lebih kecil bagi Iran dibandingkan Tiongkok, Moskow dan Teheran telah bertahun-tahun membangun hubungan komersial dan militer penting yang tidak melibatkan pihak Barat.
Pada Januari 2025, kedua negara yang dikenai sanksi berat tersebut menandatangani perjanjian kemitraan berdurasi 20 tahun, yang turut mendorong peningkatan volume perdagangan mereka hingga mencapai US$4,8 miliar dalam 11 bulan pertama tahun 2025, menurut Menteri Energi Rusia Sergey Tsivilev.
Selain perdagangan minyak yang terkena sanksi, Rusia dan Iran juga dilaporkan telah saling bertukar senjata dan peralatan militer melalui Laut Kaspia.
Pada hari Senin, NBC News mengutip sebuah dokumen pemerintah Eropa yang menyatakan bahwa Rusia telah mengirimkan “komponen drone, amunisi, dan TNT” ke Iran melalui jalur laut.
AS telah menjatuhkan sanksi ekonomi menyeluruh terhadap Rusia.
‘Terorisme ekonomi’
Menteri Luar Negeri Iran pada hari Rabu mengecam keras kampanye ekonomi Trump terhadap negaranya, seraya menyebutnya sebagai kelanjutan dari “kebijakan gagal” Washington yang akan berujung pada “kekalahan lebih lanjut”.
“Terorisme ekonomi AS mengancam ekonomi global dan kedaulatan di seluruh dunia,” tulis Abbas Araghchi dalam sebuah unggahan di platform X.
Sebagai anggota organisasi BRICS—yang juga mencakup Rusia, Tiongkok, India, Brasil, dan kekuatan global lainnya—Iran berupaya memanfaatkan posisinya di sana untuk mencari jalur keuangan baru.
Pekan lalu, Gubernur Bank Sentral Iran Abdolnaser Hemmati menyatakan bahwa Iran berencana bergabung dengan New Development Bank (NDB) milik BRICS, langkah yang akan membuka lebih banyak peluang pendanaan di luar pasar Barat.
Ia juga mengatakan bahwa Iran meyakini negara-negara BRICS dapat bertransaksi menggunakan mata uang mereka sendiri, dan bahwa Teheran sedang menjajaki kerja sama moneter bilateral maupun trilateral dengan sesama anggota BRICS.
NDB belum memberikan komentar mengenai potensi keanggotaan Iran, yang nantinya akan memerlukan proses aksesi.
Ali Akbar Dareini, seorang analis di Pusat Studi Strategis (Center for Strategic Studies) di Teheran, mengatakan bahwa Iran akan mencari cara untuk terus melangkah maju meskipun menghadapi sanksi AS yang “menyesakkan”.
“Trump terjebak dalam perang yang tidak bisa ia menangkan dan tidak bisa ia tinggalkan,” ujar Dareini kepada Al Jazeera.
Sumber: Al Jazeera
hubungan mereka murni karna manfaat, jadi kapan saja bisa berbalik arah jika kepentingan masing2 tidak tercapai.
hanya ikatan aqidah yg sebenar benarnya ikatan persaudaraan, dari dunia hingga akhirat dan tanoa kepentingan di dalamnya murni karena Allah SWT.
tapi sayangnya ikatan aqidah pudar dan pisah2 oleh ikatan nasionalisme warisan penjajah