Bahlil dan Harta Rp300 Miliar-nya

Gurita Bisnis Bahlil Lahadalia yang Seperti Hantu, Antara Ada dan Tiada

Sebelum namanya dikenal luas sebagai menteri, Bahlil Lahadalia telah lebih dulu aktif di dunia bisnis. Namun, jejak bisnisnya justru menimbulkan banyak tanda tanya. Sejumlah kalangan menilai, gurita usahanya seperti “hantu” — ada tapi sulit dilacak wujud nyatanya.

Jejak Bisnis yang Menggurita

Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) mengungkapkan bahwa Bahlil memiliki perusahaan induk bernama PT Rifa Capital, yang menaungi berbagai entitas di sektor pertambangan, logistik, properti, hingga media. Beberapa di antaranya disebut mencakup PT Bersama Papua Unggul dan PT Meta Mineral Pradana, dengan kepemilikan saham yang signifikan.

Namun, upaya penelusuran terhadap legalitas perusahaan-perusahaan tersebut oleh JATAM disebut buntu. Enam bulan pencarian data melalui Direktorat Jenderal AHU Kemenkumham tidak membuahkan hasil. Beberapa perusahaan yang dikaitkan dengan Bahlil bahkan tak ditemukan dalam catatan publik.

Kedekatan dengan Kekuasaan

Selain dikenal sebagai pengusaha, Bahlil juga dikenal dekat dengan lingkar kekuasaan politik. Hubungannya dengan Presiden Joko Widodo disebut sudah terjalin sejak lama, bahkan sebelum dirinya terjun ke kabinet.

Kedekatan itu menimbulkan sorotan terhadap potensi konflik kepentingan, terutama karena sejumlah perusahaan yang disebut berada di bawah kendalinya bergerak di sektor tambang — bidang yang sangat terkait dengan kebijakan yang juga menjadi ranah kementeriannya. JATAM menilai bahwa struktur politik dan bisnis yang tumpang tindih dapat membuka peluang penyalahgunaan kewenangan dan “jalan pintas” perizinan.

Antara Fakta dan Bayangan

Julukan “gurita bisnis seperti hantu” muncul karena sulitnya memverifikasi secara publik seluruh jejak korporasi yang dikaitkan dengan Bahlil. Di satu sisi, banyak nama perusahaan yang muncul dalam laporan dan pemberitaan; di sisi lain, bukti legal formalnya tidak mudah ditemukan.

Situasi ini menimbulkan pertanyaan besar tentang transparansi pejabat publik yang memiliki latar belakang bisnis kuat. Publik berharap adanya keterbukaan penuh agar potensi konflik kepentingan bisa dihindari.

Data LHKPN Bahlil Lahadalia

Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) terbaru yang diumumkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk periode 2023, Bahlil tercatat memiliki total kekayaan sebesar Rp 310,42 miliar.

Rinciannya sebagai berikut:

  • Tanah dan bangunan: Rp 291,61 miliar (terdiri atas aset di Jayapura, Jakarta Selatan, Sragen, dan Gianyar)
  • Alat transportasi & mesin: Rp 98,4 juta (mobil Toyota Harrier 2007 dan Honda CR-V 2010)
  • Surat berharga: Rp 1,61 miliar
  • Kas & setara kas: Rp 17,09 miliar
  • Utang: nihil

Dalam lima tahun terakhir, kekayaan Bahlil meningkat sekitar Rp 15,27 miliar, dari Rp 295,15 miliar pada 2019 menjadi Rp 310,42 miliar pada 2023.

Komentar