Akal akalan Suket Gibran dapat dibongkar Bonatua Silalahi. Ahli kebijakan publik ini sungguh cerdas

Polemik mengenai surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali mencuat ke ranah hukum setelah digugat secara resmi ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada 10 September 2026.

Selain Denny Indrayana, salah satu yang turut menjadi penggugat adalah pengamat kebijakan publik, Bonatua Silalahi.

Bonatua sebelumnya telah memenangkan gugatan keterbukaan informasi di Komisi Informasi Pusat (KIP).

Ratusan Alat Bukti: Tim penggugat telah menyiapkan 101 alat bukti untuk memperkuat argumen mereka mengenai kejanggalan dokumen pendidikan tersebut.

Inti Temuan dan Argumen Kebijakan Publik

• Penyetaraan Kemampuan, Bukan Ijazah: Berdasarkan analisis terhadap dokumen dari Kementerian Pendidikan, Dasar, dan Menengah (Kemendikdasmen), Bonatua menyoroti bahwa surat yang dimiliki Gibran adalah surat keterangan penyetaraan kemampuan yang setara SMK jurusan manajemen, bukan ijazah kelulusan formal.
• Dugaan Cacat Prosedur: Sebagai ahli kebijakan publik, Bonatua menilai ada indikasi kuat terjadinya cacat prosedur dalam penerbitan surat keterangan tersebut, sehingga keabsahan syarat administrasinya sebagai pemimpin nasional dipertanyakan.

Akal-akalan Aturan

Bonatua juga mengungkap ‘akal-akalan’ yang dilakukan KPU Pusat dengan membuat aturan bahwa ijazah SMA tidak perlu disertakan/ditunjukkan jika sudah punya ijazah Sarjana (S1).

Namun akal-akalan aturan ini dibuat saat Pilpres 2024, dan belum dibuat saat Gibran maju Pilwalkot Solo, sehingga kata Bonatua “kalau aman di pilpres, kenanya di pilkada, ya memang yang namanya akal-akalan gak kemana-mana (akhirnya akan kena juga)”.

SIMAK SELENGKAPNYA VIDEO BINCANG-BINCANG BONATUA DI SINDONEWS: