MEMBUKA TABIR JATUHNYA ‘SANG PANGERAN CENDANA’ HINGGA LARI KE YORDANIA

✍🏻Balqis Humaira

Buat ngomongin ini wajib banget Kita putar waktu balik ke bulan Mei tahun 1998.

Suasana Jakarta waktu itu bukan cuma sekadar panas, tapi bener-bener kayak neraka yang lagi bocor. Asap di mana-mana, orang-orang pada teriak di jalanan, dan yang paling krusial: kekuasaan absolut Soeharto yang udah bertahan tiga dekade lebih mendadak runtuh dalam hitungan hari.

Di titik inilah, nasib seorang Pangkostrad yang lagi ada di puncak kejayaannya, Prabowo Subianto, langsung berputar 180 derajat.

Biar konteksnya bener-bener telanjang dan brutal, kita harus bedah anatomi jatuhnya Sang Pangeran Cendana ini dari dalam ring satu kekuasaan, gaess.

Waktu Soeharto mundur pada 21 Mei 1998 dan BJ Habibie naik jadi Presiden, posisi Prabowo itu ibarat anak macan yang kehilangan induknya di tengah sarang serigala.

Mertuanya udah nggak berkuasa, sementara faksi militer saingannya yang dipimpin oleh Jenderal Wiranto selaku Panglima ABRI saat itu, lagi dapet angin segar dan kepercayaan penuh dari Habibie.

Fakta pertamanya dimulai dari paranoia tingkat tinggi di Istana.

Sehari setelah Habibie dilantik, tanggal 22 Mei, suasana bener-bener tegang. Laporan intelijen masuk ke meja Presiden kalau ada pergerakan pasukan liar dari luar kota menuju Jakarta. Pasukan Kostrad dan Kopassus kelihatan ngepung titik-titik vital, termasuk kediaman Habibie di Kuningan dan Istana Negara.

Di saat yang sama, Jenderal Wiranto ngebisikin ke Habibie kalau pergerakan pasukan ini ada di luar kendalinya sebagai Panglima, dan telunjuknya mengarah ke satu nama: Prabowo.

Nggak pakai nunggu lama, Habibie yang takut terjadi kudeta militer langsung ngambil keputusan paling fatal buat karier Prabowo hari itu juga: dia dicopot dari jabatan Pangkostrad.

Kebayang nggak sih, gaess, rasanya jadi Prabowo saat itu?

Dia yang memegang komando pasukan tempur terbesar di Indonesia, dilucuti kekuasaannya cuma dalam waktu kurang dari 24 jam setelah mertuanya lengser.

Dia sempat datang ke Istana dengan seragam lengkap, lengkap sama senjatanya yang akhirnya diminta dilucuti sebelum masuk ruangan, buat protes ke Habibie.

Dialog mereka itu legendaris banget di kalangan sejarahwan militer. Prabowo nanya kenapa dia dicopot, dan Habibie cuma jawab singkat kalau itu permintaan Panglima ABRI.

Momen itu adalah titik mati pertama. Prabowo langsung digeser ke jabatan “kulkas” alias dibekukan jadi Komandan Sekolah Staf dan Komando ABRI (Sesko ABRI) di Bandung. Dari pemegang bedil utama, jadi cuma ngurusin buku dan kurikulum.

Tapi, gaess, digeser ke Bandung itu baru pemanasan. Ancaman benerannya mulai meledak ketika borok soal penculikan aktivis pro-demokrasi mulai kebongkar ke publik secara masif. Operasi gelap yang dijalankan oleh Tim Mawar dari Grup IV Kopassus itu terbongkar. Beberapa aktivis yang diculik berhasil kembali dan mulai berani ngomong ke media. Tekanan dari mahasiswa, LSM, dan dunia internasional bener-bener gila-gilaan menuntut pertanggungjawaban.

ABRI waktu itu lagi di titik terendah secara reputasi, mereka dihujat di mana-mana. Jenderal Wiranto butuh banget cara buat nyelamatin wajah institusi militer. Caranya? Ya harus ada yang dikorbankan.

Dibentuklah Dewan Kehormatan Perwira atau DKP. Ini bukan pengadilan biasa, gaess. Ini adalah sidang para jenderal untuk mengadili sesama jenderal. Isinya orang-orang top semua, ada Subagyo HS, Agum Gumelar, Fachrul Razi, sampai Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Sidang ini bener-bener nguliti habis keterlibatan Prabowo dalam kasus penculikan itu. Dari dokumen DKP yang akhirnya sempat bocor ke publik bertahun-tahun kemudian, terungkap fakta brutal bahwa Prabowo dianggap melampaui kewenangannya, menjalankan operasi tanpa sepengetahuan Panglima ABRI, dan menggunakan pasukan untuk kepentingan yang di luar rantai komando resmi.

Hasil sidang DKP itu keluar di bulan Agustus 1998, dan putusannya adalah merekomendasikan Pemberhentian dari Dinas Keprajuritan. Surat keputusannya ditandatangani, dan karier militer yang dibangunnya dari nol, ambisinya untuk jadi jenderal bintang empat, semuanya tamat hari itu juga. Secara administratif, dia udah dibuang.

Nah, di sinilah esensi dari pelariannya mulai nemu titik terang yang paling logis.

Publik dan mahasiswa saat itu nggak puas cuma ngeliat Prabowo dipecat. Diberhentikan itu sanksi administratif, gaess, bukan sanksi pidana. Aktivis-aktivis yang temennya masih pada hilang (dan sampai hari ini 13 orang itu masih nggak jelas nasibnya) nuntut lebih jauh. Mereka mau Prabowo diseret ke Mahkamah Militer atau pengadilan Hak Asasi Manusia. Mereka mau lihat komandan yang merintahkan penculikan itu pakai baju tahanan dan dijebloskan ke penjara. Anak buahnya di Tim Mawar aja udah mulai disidang, masa aktor intelektualnya dibiarin melenggang bebas?

Ancaman Mahkamah Militer inilah yang jadi teror paling nyata dan menakutkan.

Kalau Prabowo tetap nekat ada di Jakarta, tekanan publik bakal maksa pemerintah buat beneran nangkep dia. Di dunia operasi intelijen dan militer, ada satu skenario horor yang namanya “Mutual Assured Destruction” alias kehancuran yang saling dipastikan. Kalau lo paksa gue mati sendirian, gue bakal tarik kalian semua ikut masuk ke jurang bareng gue. Prabowo ini jenderal yang tahu terlalu banyak rahasia negara. Dia tahu betul anatomi kekuasaan Orde Baru.

Coba lo bayangin kalau beneran diadain pengadilan militer terbuka buat Prabowo. Kalau dia duduk di kursi terdakwa dan mulai ngerasa dipojokkan, dia bisa aja “nyanyi” selantang-lantangnya. Dia bisa ngebongkar habis siapa aja petinggi militer atau pejabat sipil di atasnya yang sebenarnya ngasih izin operasi itu. Dia bisa buka-bukaan soal dana operasi, soal perintah lisan dari elit-elit Cendana, atau soal borok-borok jenderal lain yang lagi enak-enakan duduk di pemerintahan baru Habibie. Kalau kotak pandora itu sampai dibuka di ruang sidang, bukan cuma karier Wiranto atau jenderal lain yang hancur, tapi seluruh bangunan institusi negara waktu itu bisa ikut rubuh karena krisis kepercayaan publik bakal makin nggak terkendali.

Makanya, terbangnya dia ke luar negeri itu sebenarnya adalah sebuah kompromi diam-diam yang sangat kotor tapi efektif buat semua pihak elit. Dengan absennya Prabowo dari Indonesia, yurisdiksi hukum untuk sementara waktu terputus.

Pihak lawan di internal militer bisa bernapas lega karena mereka sukses nyingkirin saingan terbesar mereka tanpa harus takut rahasia mereka dibongkar di pengadilan. Sementara buat Prabowo, ini adalah langkah evakuasi darurat buat nyelametin lehernya dari jeruji besi.

Terus kenapa Yordania? Kenapa nggak ngumpet di Eropa atau Amerika? Ini bagian dari kecerdasan kalkulasi intelijennya yang bener-bener bikin merinding, gaess. Dia nggak asal beli tiket dan kabur ke negara random. Dia butuh benteng perlindungan absolut yang nggak bisa ditembus sama tekanan politik dari Jakarta atau bahkan tekanan HAM internasional. Yordania adalah jawaban yang paling sempurna.

Hubungan Prabowo sama Yordania itu bukan sekadar urusan bisnis biasa. Jauh sebelum 1998, waktu dia masih perwira muda yang lagi naik daun, dia banyak ngabisin waktu di Fort Benning, Amerika Serikat, buat sekolah pasukan khusus. Di sana, dia berteman akrab sama sesama perwira muda dari Timur Tengah. Salah satu teman nongkrong dan kawan karibnya adalah Pangeran Abdullah dari Yordania, anak dari Raja Hussein. Mereka ini ngebangun koneksi brotherhood antarpasukan khusus yang sangat intim. Keduanya sama-sama pangeran militer di negaranya masing-masing. Prabowo menantu penguasa Indonesia, Abdullah anak penguasa Yordania. Mereka sering saling kunjung, latihan militer bareng, bahkan Kopassus punya kedekatan spesial sama pasukan khusus Yordania gara-gara pertemanan mereka ini.

Pas tahun 1998 hidup Prabowo lagi di titik nadir, dihujat satu negara dan mau diseret ke pengadilan, Pangeran Abdullah (yang nggak lama setelah itu naik takhta jadi Raja Abdullah II waktu ayahnya meninggal di awal 1999) adalah pihak yang dengan tangan terbuka nyediain suaka. Yordania itu negara dengan sistem monarki. Kekuasaan Raja di sana itu mutlak, gaess. Kalau Raja udah bilang orang ini adalah tamu kehormatan kerajaan, nggak bakal ada satu pun negara atau interpol yang berani asal ekstradisi apalagi cuma desakan dari mahasiswa di Indonesia.

Di Yordania, Prabowo diperlakukan kayak saudara sendiri. Dia dikasih perlindungan penuh, difasilitasi, bahkan sempat ditawari untuk jadi warga negara Yordania secara resmi biar status hukumnya makin tebal dan nggak bisa disentuh sama hukum Indonesia. Walaupun tawaran pindah warga negara itu akhirnya ditolak karena dia masih punya ambisi politik di masa depan, tapi perlindungan dari Raja Abdullah II itu udah lebih dari cukup buat bikin semua aparat hukum di Jakarta gigit jari dan pura-pura lupa sama agenda pengadilan militer buat dia.

Sementara itu, buat publik di Indonesia, mesin public relations alias humasnya terus jalan. Dinarasikanlah ke media kalau kepergian mantan Danjen Kopassus itu murni untuk urusan bisnis, buat menenangkan diri, buat ngurusin usaha keluarganya (keluarga Djojohadikusumo emang punya jejaring bisnis internasional yang kuat), dan buat menghindari perpecahan di tubuh bangsa. Narasi “bisnis dan cooling down” ini dikemas cantik banget, manis banget buat dikonsumsi sama awam. Padahal, kalau kita bedah pakai logika telanjang, bisnis apa yang tiba-tiba harus diurus secara mendadak di Timur Tengah bertepatan banget dengan momen ketika anak buahnya lagi divonis penjara dan namanya diteriakkan di setiap demo mahasiswa buat diadili?

Itu semua murni perception management, gaess. Manajemen persepsi. Sebuah ilmu dasar psikologi massa yang dipakai buat ngebiasin fakta asli. Dengan dia ngilang dari layar TV, ngilang dari peredaran di Jakarta, perlahan-lahan kemarahan publik kehilangan target fisiknya. Media di Indonesia akhirnya sibuk ngeberitain hal lain. Mulai dari transisi pemerintahan Habibie, konflik Ambon, krisis Timor Timur, sampai naiknya Gus Dur. Seiring berjalannya waktu, memori kolektif masyarakat soal dosa-dosa penculikan itu mulai terkubur sama hiruk-pikuk politik yang baru.

Dia membeli waktu pakai pelarian itu. Mengasingkan diri di Amman, Yordania, sambil terus memantau situasi politik di Indonesia lewat jejaring intelijen dan orang-orang kepercayaannya yang masih ada di dalam negeri. Begitu dia ngerasa tensi udah benar-benar turun, Presiden udah ganti berkali-kali, dan elit-elit militer yang dulu ngehancurin dia udah pada pensiun atau beralih jadi politisi juga, barulah pelan-pelan dia nyusun skenario buat pulang kampung.

Jadi, fakta telanjangnya dari awal sampai akhir itu bener-bener soal pelarian dari palu hakim militer, gaess.

Dia dikunci secara politik lewat DKP, lalu menghindari kunci hukum pidana dengan kabur berlindung di balik jubah kekuasaan absolut sahabatnya di Yordania.

Narasi bisnis itu cuma kosmetik.

Ini adalah manuver strategic retreat yang paling sukses di sejarah politik modern kita.

Dia rela ngerasain aib dibuang dan dicap pengecut sesaat, demi ngehindarin pakai baju tahanan yang bakal ngehancurin kesempatannya buat comeback selamanya.

Dan ironisnya, strategi berdarah dingin ini berhasil total.

Dia pulang, bikin partai, nyuci namanya perlahan lewat media dan kampanye gila-gilaan, sampai akhirnya sejarah ngebawa dia ke titik yang sekarang.

Sementara 13 nyawa aktivis yang hilang itu, ya selamanya cuma tinggal nama di spanduk-spanduk pudar tiap aksi Kamisan.

Begitulah kejamnya realita kekuasaan kalau kita berani telanjangin sampai ke akar-akarnya.

(Sumber: fb)