Ketika Islam Mulai Diberi Nama Penguasa

Ketika Islam Mulai Diberi Nama Penguasa

Ada yang terasa ganjil ketika sebuah buku diberi judul Islam ala Prabowo. Cara Prabowo Subianto Mengamalkan Ajaran Islam. Buku itu diluncurkan dalam Rakornas BAZNAS 2025. Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar menjadi salah satu inisiatornya bersama Ketua MPR Ahmad Muzani. Ketua BAZNAS Noor Achmad ikut dalam peluncurannya.

Tentu tidak ada yang salah menulis buku tentang kehidupan beragama seorang presiden. Prabowo pun berhak diceritakan sebagai seorang Muslim sebagaimana tokoh lainnya. Yang menjadi pertanyaan justru institusinya. BAZNAS bukan penerbit biografi presiden. Ia adalah badan yang mengelola zakat—uang umat yang di dalamnya terdapat hak fakir miskin dan mustahik. MUI juga bukan lembaga hubungan masyarakat istana. Otoritas moralnya justru bernilai karena masyarakat berharap ia mampu berdiri pada jarak yang sehat dari kekuasaan.

Karena itu persoalannya bukan Prabowo. Persoalannya adalah agama yang terlalu dekat dengan kekuasaan selalu berisiko kehilangan kemampuan untuk menegur kekuasaan. Hari ini mungkin hanya sebuah buku. Besok masyarakat mulai terbiasa mendengar bahwa kebijakan pemerintah merupakan manifestasi nilai agama. Lusa kritik kepada pemerintah perlahan terasa seperti kritik kepada agama. Di situlah persoalan serius dimulai.

Islam sudah mempunyai Al-Qur’an, Sunnah, fikih, tasawuf dan tradisi intelektual lebih dari seribu tahun. Ada Al-Ghazali, Imam Syafi’i, Imam Nawawi, Ibn Khaldun dan ribuan ulama yang menghabiskan hidup untuk ilmu. Islam tidak kekurangan referensi sampai harus mencari identitas dari nama seorang presiden.

Presiden justru seharusnya dinilai dengan nilai Islam, bukan Islam yang diberi label berdasarkan presiden. Bedanya tipis dalam kalimat, tetapi sangat jauh secara filosofis. Yang pertama menempatkan nilai di atas kekuasaan. Yang kedua berisiko menempatkan kekuasaan sebagai penafsir nilai.

Sejarah berkali-kali memperlihatkan bahayanya ketika ulama terlalu dekat dengan istana. Bukan karena setiap penguasa jahat dan bukan pula karena setiap ulama yang dekat pemerintah kehilangan integritas. Tetapi karena kekuasaan selalu membutuhkan legitimasi, sementara agama memiliki legitimasi yang tidak bisa dibeli dengan APBN. Karena itulah jarak diperlukan.

BAZNAS sebaiknya sibuk memastikan zakat sampai kepada orang miskin. MUI sebaiknya menjaga umat dan menjadi suara moral, termasuk ketika pemerintah keliru. Dan Presiden cukup menjadi presiden yang baik. Tidak perlu ada “Islam ala” siapa pun.

Sebab presiden datang dan pergi. Kekuasaan berganti. Nama pejabat berubah. Tetapi agama seharusnya tetap mempunyai keberanian untuk berdiri di hadapan siapa pun dan berkata: yang benar tetap benar, sekalipun penguasa tidak menyukainya; dan yang salah tetap salah, sekalipun dilakukan oleh orang yang sedang berkuasa. Itulah mengapa agama harus dekat dengan manusia, tetapi tidak boleh menjadi terlalu nyaman di kursi kekuasaan.

(Erizeli Jely Bandaro)