Katanya ada yang sudah 3 hari keliling ke sana ke mari cari perlindungan 😁😁

“Ada yg sudah mau 3 hari, keliling ke sana ke mari, cari perlindungan. 😁😁 Mampus kali ini. Semoga tak ada yang mau melindungi,” cuit akun X @ferrykoto.

Lalu ada netizen yang komen dengan memposting video Nusron Wahid.

Nama Menteri ATR Nusron Wahid memang lagi santer jadi perbincangan pasca OTT KPK pada Senin 14 September lalu.

Sebagai info hingga saat ini, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid belum ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, namun namanya terseret setelah KPK mengungkap keterlibatan empat orang kepercayaannya dalam kasus dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Agung.

Penyidikan bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK di lingkungan Kementerian ATR/BPN pada Senin, 14 September 2026.

Berikut adalah poin-poin penting terkait posisi Nusron Wahid dalam pusaran kasus ini:

1. Keterlibatan Orang Terdekat

KPK menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus suap dan gratifikasi layanan pertanahan ini. Empat tersangka di antaranya diidentifikasi sebagai orang kepercayaan Nusron Wahid yang diduga bertindak sebagai struktur bayangan untuk mengumpulkan uang. Mereka adalah:

Arif Sugiyanto (Mantan Bupati Kebumen)
Fahd El Fouz (Fahd A. Rafiq)
Erwin
Muhammad Fakhry

2. Klaim Kepemilikan Uang Ratusan Miliar

Dalam pemeriksaan awal setelah penangkapan, tersangka Arif Sugiyanto mengklaim kepada penyidik bahwa uang tunai rupiah dan valas senilai Rp106,3 miliar yang ditemukan dalam boks, kardus, dan 20 koper merah di rumahnya merupakan milik Nusron Wahid.

3. Skema Pengepulan Dana

KPK mengungkap skema pengepulan duit di mana aliran uang dari berbagai pengurusan sertifikat tanah—termasuk HGB Summarecon di Kabupaten Bogor—diduga ditampung oleh jaringan orang-orang kepercayaan tersebut sebelum mengalir lebih jauh. Selain itu, ditemukan juga keterlibatan pejabat internal kementerian seperti Lampri (Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang) yang kopernya ikut disita.

4. Langkah dan Sikap KPK

Belum Ada Bukti Keterlibatan Langsung: Plt. Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, menegaskan bahwa KPK belum menemukan keterlibatan langsung Nusron Wahid secara hukum pidana, meski namanya terus muncul dalam pemeriksaan.
Pendalaman Alur Perintah: Tim penyidik sedang mendalami alur perintah dan aliran dana untuk melihat apakah ada instruksi langsung dari menteri dalam mengonstruksikan perkara suap ini.
Rencana Pemanggilan: KPK menyatakan bahwa pemanggilan Nusron Wahid untuk diperiksa sebagai saksi akan sepenuhnya bergantung pada kebutuhan tim penyidik ke depan.
Penggeledahan Kantor: KPK telah menggeledah kantor Kementerian ATR/BPN dan menyasar tiga ruang Direktur Jenderal, namun ruang kerja menteri belum digeledah karena fokus awal pada direktorat teknis terkait.