Dilema Dedi Mulyadi, Prabowo, dan Gerindra

Lonjakan Elektabilitas Dedi Mulyadi: Menguji Petahana dan Gerindra

Oleh: Andang Subaharianto
Dosen Antropolog, Dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember

Pilpres 2029 masih tiga tahun lagi. Namun, dinamika menuju Istana lewat Pilpres 2029 mulai bisa dibaca.

Setidaknya berdasarkan hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang dilakukan pada 5-19 Juli 2026. 

Mengejutkan

Hasil survei SMRC bisa dibilang mengejutkan. Bila Pilpres diselenggarakan pada pertengahan Juli 2026 (waktu survei), Dedi Mulyadi lah pemenangnya. Prabowo sebagai petahana dikalahkan Gubernur Jawa Barat.   

Sebuah anomali besar yang belum pernah terjadi dalam lanskap politik elektoral kita.

Seorang tokoh daerah mampu menyalip elektabilitas seorang presiden petahana yang aktif menjabat. Ironisnya, keduanya bernaung di bawah bendera partai yang sama: Gerindra.

• Angka lonjakan Dedi terbilang signifikan. Dalam simulasi semi terbuka yang melibatkan banyak nama, elektabilitas Dedi Mulyadi melonjak pesat ke angka 35%, naik tajam dari hanya 19,7% pada November tahun lalu. 

• Pada saat sama, Presiden Prabowo Subianto justru mengalami kontraksi elektoral cukup dalam. Angka keterpilihannya merosot tajam dari 34,9% menjadi 14,5%.

• Dalam simulasi dua nama (head-to-head), Dedi memperoleh dukungan 59%. Unggul jauh dari Prabowo meraih 28,3%.

Fenomena ini, saya kira, bukan sekadar fluktuasi statistik biasa, melainkan sebuah sinyal pergeseran persepsi pemilih kita.

Saya membaca, fenomena ini merefleksikan kejenuhan publik sekaligus “hukuman awal” untuk Prabowo Subianto sebagai petahana. 

Penurunan elektabilitas petahana berbanding lurus dengan merosotnya tingkat kepuasan publik (approval rating) terhadap kinerja pemerintah yang kini tertahan di angka 51 persen.

Angka ini adalah batas psikologis yang rawan bagi seorang petahana.

Saya melihat, bukan masyarakat di tingkat akar rumput (grassroots) saja yang sensitif terhadap fluktuasi ekonomi domestik, melainkan juga kelas menengah.

Ketika lapangan kerja baru tak kunjung tercipta secara masif, dan harga kebutuhan pokok merayap naik, lalu program-program populis tak kunjung beres serta kebijakan-kebijakan lain yang hanya menghadirkan kegaduhan, masyarakat di akar rumput maupun kelas menengah tentu saja berteriak.  

Carut-marut eksekusi program populis, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), menciptakan celah antara ekspektasi tinggi masyarakat dan realitas di lapangan.

Publik tidak sabar mulai mencari figur alternatif yang dianggap memiliki pendekatan berbeda.

Di sinilah Dedi Mulyadi hadir mengisi kekosongan ruang tersebut.

Mantan Bupati Purwakarta yang kini Gubernur Jawa Barat itu membawa gaya politik bertolak belakang dengan lembaga kepresidenan. 

Pendekatan komunikasi politiknya membumi, berbasis pemecahan masalah di lapangan, serta amplifikasi masif di media sosial, terbukti menjadi penawar bagi dahaga publik akan sosok pemimpin responsif secara personal.

Data SMRC menyajikan potret kontras yang menarik dari sisi perbandingan variabel popularitas (pengenalan) dengan tingkat kesukaan (favorability).

Sebagai presiden aktif, tingkat pengenalan publik terhadap Prabowo hampir mutlak, mencapai 98,8 persen. 

Namun, tingkat kesukaan atau favorabilitasnya berada di angka 68,1 persen. Ada jarak sekitar 30 persen antara orang yang mengenal dan orang yang menyukai.

Sebaliknya, Dedi Mulyadi mencatatkan angka fenomenal. Dengan tingkat pengenalan sebesar 88,2 persen, angka favorabilitasnya menyentuh 88,3 persen.

Secara statistik, berarti hampir setiap orang mengenal Dedi Mulyadi otomatis menyukai figurnya.

Konversi nyaris sempurna ini menunjukkan bahwa narasi politik dan personalitas yang dibangun Dedi memiliki penetrasi sosial sangat kuat.

Saya melihat, Dedi tidak hanya dikenal sebagai politisi, tetapi juga diadopsi sebagai representasi harapan baru.

Sementara itu, publik membaca gaya komunikasi Prabowo.

Prabowo dan Istana kerap melontarkan pernyataan yang bersifat defensif, satire, bahkan menyindir balik suara-suara kritis dari masyarakat sipil. 

Publik menangkap sinyal adanya kecenderungan antikritik dan defisit empati dari sang Presiden dan para pembantunya yang seharusnya mengayomi seluruh spektrum pendapat warga negara.

Pergeseran persepsi tersebut, saya duga, paling tampak terjadi pada tiga kluster pemilih utama.

• Pertama, pemilih sub-urban dan pedesaan yang kecewa dengan situasi ekonomi mikro. 

• Kedua, pemilih muda generasi Z dan milenial sangat dipengaruhi oleh lanskap digital. Dedi yang adaptif terhadap algoritma media sosial berhasil merebut perhatian anak muda yang mengandalkan visualisasi kerja cepat di layar gawai mereka.

• Ketiga, sentralisasi kekuatan di Jawa Barat. Survei LSI Juli 2026 bahkan mencatat tingkat kepuasan kinerja regional Dedi di wilayah lumbung suara terbesar nasional itu menyentuh 95,4 persen. 

Akibatnya, basis pertahanan tradisional yang dahulu menjadi modal utama kemenangan Prabowo kini telah bertransformasi menjadi benteng elektoral Dedi.

Ujian Petahana dan Gerindra

Bagi Partai Gerindra, situasi ini bagaikan pisau bermata dua. Di satu sisi, dominasi partai besutan Prabowo ini kian kokoh.

Di Jawa Barat, misalnya, data Litbang Kompas menunjukkan, elektabilitas Gerindra meroket hingga 32,6 persen, menempatkannya di posisi puncak mengungguli partai-partai mapan lainnya (Kompas.id, 24/08/2025). 

Namun, di sisi lain, kesuksesan ini melahirkan dilema satu bendera: bagaimana parpol mengelola eksistensi dua tokoh yang berpotensi menjadi matahari kembar dalam satu struktur kepemimpinan?

Secara organisatoris, hierarki partai politik di Indonesia umumnya tegak lurus pada figur ketua umum.

Lonjakan elektabilitas kader yang melampaui posisi ketua umum—apalagi sang ketua umum adalah presiden petahana—adalah sebuah anomali struktural. 

Hal itu boleh jadi akan memunculkan resistensi atau pengucilan politik terhadap Dedi.

Bagi elite partai, menjaga stabilitas dan wibawa pemerintahan petahana adalah prioritas utama.

Mengizinkan narasi kompetisi internal berkembang liar tentu saja berpotensi memperlemah posisi tawar politik pemerintah di hadapan koalisi partai lain maupun di mata publik.

Karena itu, pertanyaan krusialnya: apakah dinamika survei Juli 2026 itu akan bertahan hingga hari pendaftaran pemilu mendatang?

Tentu saja banyak faktor penentu. Politik Indonesia selalu bergerak dalam koridor yang cair dan penuh kejutan.

Bagi petahana, hasil survei terebut tidak boleh dibaca sebagai vonis kekalahan, melainkan sebagai alarm peringatan dini (early warning system) meskipun yang mengungguli kader sendiri. Prabowo tidak bisa meremehkannya. 

Pemerintahan Presiden Prabowo masih memiliki waktu, otoritas, dan instrumen kebijakan sangat luas untuk melakukan evaluasi.

Jika dalam bulan-bulan ke depan pemerintah mampu membalikkan sentimen publik—misalnya dengan menstabilkan harga pangan, mempercepat serapan kerja, dan membuktikan efektivitas program Makan Bergizi Gratis di sekolah-sekolah atau KDMP di desa-desa—maka peluang terjadinya pembalikan (rebound) elektabilitas petahana tetap terbuka lebar. 

Kinerja nyata yang dirasakan langsung rakyat adalah obat paling mujarab untuk menyembuhkan penurunan elektabilitas.

Di samping itu, Prabowo dan Istana juga perlu memperbaiki gaya komunikasinya.

Dari gaya yang terkesan sinis, meremehkan, dan angkuh, menjadi gaya yang bersahabat dan menenangkan.

Kritik publik tak selayaknya direspon dengan gaya yang mudah dibaca sebagai antikritik. 

Sementara bagi Dedi Mulyadi—bila berkehendak maju terus dengan berbagai alasan dan pertimbangan—ujian sesungguhnya adalah konsistensi jangka panjang dan seni berdiplomasi dengan elite parpol. 

Mengelola popularitas tinggi di tengah masa jabatan pemerintahan yang sedang berjalan membutuhkan kalkulasi sangat matang.

Langkah terlalu agresif bisa memicu serangan balik politik merugikan, sementara langkah terlalu pasif bisa membuat momentum emas menguap begitu saja.

Saya mencatat hal penting dari hasil survei tersebut. Fenomena pergeseran suara menegaskan satu hal penting dalam demokrasi kita: pemilih Indonesia kian pragmatis dan kritis.

Mereka tidak lagi memberikan cek kosong atas dasar loyalitas masa lalu.

Siapa pun pemimpin yang dinilai paling responsif terhadap urusan dapur dan masa depan publik, dialah yang potensial merebut panggung politik nasional.

(Sumber: KOMPAS)