Zulhas: Kopdes Dipastikan Tidak Jadi Minimarket, Tapi Jual Barang Subsidi Pemerintah dan Penyaluran Bansos

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan alias Zulhas, mengatakan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas memutuskan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKM) atau Kopdes tidak akan menjadi supermarket. Nantinya, Kopdes akan menjual barang-barang subsidi pemerintah.

Hal ini disampaikan Zulhas usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/7/2026).

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKM/Kopdes) secara resmi bukanlah supermarket atau toko ritel modern, melainkan berfungsi sebagai infrastruktur pemerintah untuk menyalurkan barang subsidi dan bantuan sosial.

Keputusan strategis ini diambil langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan. Langkah ini bertujuan memperjelas fungsi koperasi agar tidak tumpang tindih atau mematikan bisnis ritel lokal yang sudah ada.

Menilik 2 Fungsi Utama Kopdes Merah Putih

Pemerintah menetapkan model bisnis Kopdes yang berfokus pada pelayanan publik dan penguatan pangan desa:

  • Menjadi Jalur Distribusi Subsidi & Bansos
    • Menyalurkan bantuan pangan seperti beras 10 kg langsung ke masyarakat desa.
    • Menjadi simpul resmi distribusi pupuk bersubsidi, benih, hingga alat mesin pertanian (alsintan).
    • Memastikan penyaluran bantuan sosial lebih merata dan tepat sasaran.
  • Bertindak Sebagai Pembeli Siaga (Off-taker)
    • Menyerap hasil produksi pertanian, peternakan, dan nelayan setempat.
    • Membeli gabah atau jagung jika harga pasar anjlok di bawah standar minimum pemerintah.
    • Melindungi stabilitas pendapatan petani dari permainan harga tengkulak.

Mengapa Konsep Supermarket Dibatalkan?

Pemerintah mengubah haluan konsep fisik Kopdes karena beberapa pertimbangan mendasar:

  1. Menghindari Persaingan dengan Ritel Lokal: Format supermarket berisiko mematikan warung tradisional dan toko kelontong milik warga desa.
  2. Efisiensi Rantai Pasok: Pemerintah ingin memotong rantai distribusi logistik pangan yang panjang agar bantuan sampai lebih cepat.
  3. Fokus Pemberdayaan Pangan: Keberhasilan Kopdes diukur dari efektivitasnya menjaga ketahanan pangan desa, bukan dari omzet penjualan barang komersial

Proyeksi Dampak Ekonomi

Pemerintah menargetkan operasional penuh jaringan koperasi ini secara bertahap. Melalui perputaran dana dari penyaluran subsidi dan penyerapan hasil tani, perputaran ekonomi di tingkat desa diproyeksikan bisa meningkat hingga Rp223 triliun per tahun.

[VIDEO]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

4 komentar

  1. Msh ada yg percaya omongan pak ndas? Model pembentukannya sj sdh salah, koperasi itu yg dibentuk masyarakat sekitar dg modal iuran masing2 anggota, disesuaikan dg kebutuhannya, lah ini KDMP yg bikin siapa, yg ngurus siapa, yg modalin siapa? Msh inget mbg? Bilangnya buat pemberdayaan masyarakat sekitar, bahan makanan diambil dr lingkungan sekitar, kenyataannya? Susu olahan dr pabrik besar yg masuk, ciki2an, roti bikinan pabrik terkenal, dll. Pak ndas ini kalo ngomong mirip emak2 naik motor, sen kiri belok kanan …

  2. untuk yg ini sepakat, sebab tetangga sy ada yg jualan warung sembako hanya di teras rumah nya, sedangkan kopdes msk ke desa2, masa negara saingan sama rakyat nya jualan kelontong.