Prabowo Lagi-lagi Prank Guru Indonesia: Janji Gaji Naik 300% Hanya Sekadar Slip of the Tongue

Jakarta – Momen haru yang sebentar itu kembali menjadi bahan olok-olok publik. Dalam pidatonya baru-baru ini, Presiden Prabowo Subianto sempat mengumumkan kenaikan gaji guru hingga hampir 300 persen, sebelum langsung meralatnya dengan “EEEEE… hakim-hakim kita.” Ribuan guru yang mungkin sempat berbinar harapan di depan layar televisi atau ponsel langsung kecewa berat. Lagi.

Klip video pidato tersebut dengan cepat menyebar luas di media sosial. Netizen ramai menyebutnya sebagai “Prankbowo Subianto” edisi terbaru. Guru-guru yang selama bertahun-tahun menjadi tulang punggung pendidikan bangsa, tapi sering kali mendapat perlakuan sebagai prioritas kesekian, kembali merasakan kekecewaan yang sama.

Padahal, janji peningkatan kesejahteraan guru menjadi salah satu andalan kampanye Prabowo-Gibran di Pilpres 2024. Ribuan guru honorer dan PNS bahkan ikut berjuang mendukung pasangan tersebut dengan harapan perubahan nasib yang lebih baik.

Namun, realitas di tahun 2026 ini justru menunjukkan arah yang berbeda. Pemerintah dengan bangga mengumumkan kenaikan gaji hakim hingga 280-300 persen. Alasan yang disampaikan adalah untuk mencegah suap dan memperkuat independensi yudikatif. Hakim junior kini diklaim mendapat gaji lebih tinggi daripada rekan mereka di Malaysia, bahkan ada yang mendekati Singapura. Rumah dinas pun disiapkan. Semua berjalan cepat dan mulus ketika menyangkut profesi yang dianggap strategis bagi penegakan hukum pemerintahan saat ini.

Sementara itu, nasib guru tetap terkatung-katung. Masih banyak guru honorer yang hidup dengan honor di bawah UMR, bahkan ada yang hanya mendapat ratusan ribu per bulan. Tunjangan profesi yang dijanjikan sering kali terlambat atau tidak merata. Beban kerja guru semakin berat dengan kurikulum yang terus berubah, administrasi berlapis, dan fasilitas sekolah yang minim, terutama di daerah terpencil.

Pendidikan yang seharusnya menjadi investasi utama bangsa justru terkesan menjadi sektor yang selalu “disabarkan”.

Kritikus menyebut kebijakan ini mencerminkan prioritas pemerintahan Prabowo yang lebih condong kepada penguatan aparat penegak hukum daripada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan. Naikkan gaji hakim agar “tidak bisa disogok” memang terdengar muluk. Tapi ketika korupsi masih merajalela di berbagai sektor dan putusan-putusan pengadilan kerap dipertanyakan publik, apakah kenaikan gaji semata mampu menyelesaikan masalah struktural peradilan?

Sementara guru, yang sehari-hari membentuk karakter dan kecerdasan generasi muda, terus dibiarkan berjuang dengan kesejahteraan ala kadarnya.

Slip of the tongue dalam pidato presiden sebenarnya mengungkapkan sesuatu yang lebih dalam: betapa mudahnya profesi guru terlupakan di tengah gemerlap prioritas kekuasaan. Guru bukan hanya butuh apresiasi verbal atau janji kampanye. Mereka butuh kebijakan nyata yang konsisten, bukan sekadar momen “hidayah menyelip bibir” yang berlangsung beberapa detik sebelum kembali ke agenda utama.

Kekecewaan guru kali ini bukan hanya soal gaji. Ini soal martabat. Ketika negara dengan mudahnya mengguyur ratusan persen kenaikan untuk hakim tapi ragu-ragu untuk para pendidik, pesan yang tersampaikan kepada rakyat adalah jelas: pendidikan bukan prioritas utama. Generasi emas yang sering didengungkan hanya akan sulit terwujud jika para pengajarnya sendiri hidup dalam ketidakpastian.

Pemerintah sebaiknya segera memberikan klarifikasi dan langkah konkret. Jangan biarkan slip of the tongue ini menjadi simbol kegagalan janji. Guru Indonesia telah terlalu sering disabarkan. Sudah saatnya prioritas berubah, sebelum kepercayaan publik benar-benar pupus.