PANAS! Kader Demokrat: Nga ada parcok emang PSI bisa apa?

Perseteruan antara Partai Demokrat dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kembali memanas dipicu oleh putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan ijazah SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Meskipun kedua partai berada dalam satu koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran, perbedaan tajam muncul dalam menafsirkan konsekuensi hukum dari putusan tersebut hingga berujung pada aksi saling sindir di ruang publik.

Berikut adalah kronologi, argumen kedua belah pihak, serta isu politik yang menyeret nama Agus Harimurti Yudhoyono (AHY):

1. Pemicu: Putusan MA Soal Suket Ijazah Gibran

Ketegangan ini bermula saat MA mengeluarkan putusan kasasi yang menyatakan bahwa Surat Keterangan (Suket) penyetaraan ijazah SMA Gibran tertanggal 6 Agustus 2019 tidak sah dan batal demi hukum. Bahkan, dalam salah satu poin amar putusannya, hakim memerintahkan agar dokumen suket tersebut dimusnahkan.

2. Argumen Partai Demokrat: Legitimasi Wapres Gugur

Sejumlah politikus Partai Demokrat menilai putusan MA ini memiliki implikasi hukum yang sangat serius terhadap status jabatan Gibran.

• Jansen Sitindaon (Wasekjen Demokrat): Berpendapat secara pribadi bahwa karena surat penyetaraan ijazahnya batal demi hukum, maka secara letterlijk (harfiah) Gibran sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden berdasarkan Pasal 7A UUD 1945. Jansen menyebut ada dua opsi: Gibran mundur secara terhormat atau DPR/MPR mengaktifkan mekanisme pemberhentian.
• Benny K. Harman: Anggota Komisi III DPR ini juga menyuarakan hal senada lewat media sosialnya, menyatakan bahwa kedudukan Gibran sebagai wapres secara hukum otomatis gugur karena syarat formalnya dibatalkan oleh MA.

3. Respons PSI: Menuding Ada Misi Politis untuk AHY

PSI, yang selama ini menjadi salah satu pembela utama Gibran, langsung bereaksi keras terhadap pernyataan-pernyataan kader Demokrat tersebut.

• Bestari Barus (Ketua DPP PSI): Mengkritik Demokrat karena dinilai terlalu terburu-buru melempar polemik ini ke publik dan memicu kegaduhan sebelum ada kepastian hukum yang menyeluruh.
• Tudingan Politis: Bestari secara blak-blakan menduga ada motif politik terselubung di balik sikap ofensif Demokrat, yaitu misi untuk mendorong Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), naik mengisi posisi kursi Wakil Presiden menggantikan Gibran.

4. Tanggapan Balik Demokrat Soal Isu AHY

Tudingan PSI mengenai “ambisi AHY” langsung ditepis oleh petinggi Partai Demokrat lainnya.

• Andi Arief (Politikus Demokrat): Menegaskan bahwa pendapat Jansen merupakan argumen hukum yang sah dan didukung oleh pandangan para pakar hukum tata negara. Terkait tuduhan PSI tentang kursi wapres, Andi Arief menyatakan bahwa AHY tidak sedang mengejar posisi wapres lewat polemik ini. AHY dipersiapkan untuk berkompetisi secara sehat melalui pemilu setelah era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berakhir.

Di media sosial perseteruan antara kader PSI vs kader Demokrat juga terjadi.

Kader PSI berharap nasib Partai Demokrat di pemilu 2029 seperti PPP di 2024 yang tersingkir dari parlemen.

“Bagus juga kalau Demokrat nasibnya seperti PPP yang akhirnya tersingkir dari Parlemen. Mari kita lihat bagaimana pemilu 2029 memainkan perang stategisnya. Ingat, rakyat bukan hanya monitor tapi mereka mencatat,” kata kader PSI @DedynurPalakka.

Cuitan ini ditanggapi kader Demokrat.

“Kader partai nga pernah lolos parlemen mendoakan partai yang dari awal muncul sudah bisa masuk parlemen agar nga lolos parlemen? Ini kocak. Ampunnn guru! Mending loe @DedynurPalakka sama nabi loe Jokowi usaha masuk parlemen dulu aja deh. Nga ada parcok emang PSI bisa apa?” balas kader PD @panca66.

*CATATAN: Kader PSI @DedynurPalakka pernah bikin heboh dengan menyatakan JOKOWI SUDAH MEMENUHI SYARAT JADI NABI.