Mengapa Putusan MK soal MBG berlaku 2028? Sementara Putusan MK Usia Cawapres Gibran langsung berlaku hanya dalam 9 hari setelah diputuskan?

Anda tahu berapa lama jarak waktu antara pembacaan putusan MK tentang perubahan batas usia Capres-Cawapres dengan pendaftaran pasangan Prabowo-Gibran? 9 Hari. Anda tidak salah baca. Hanya 9 hari dari pembacaan putusan MK, Gibran langsung dicalonkan jadi wakil presiden. Silahkan cek Google jika saya salah.

Putusan lain, pada Agustus 2025 MK memutuskan wakil menteri tidak boleh rangkap jabatan komisaris BUMN, tapi putusan MK tidak langsung berlaku. MK memberi tenggang waktu 2 tahun agar putusan ini dijalankan, sampai Agustus 2027. Per-Juni 2026 masih ada 30 wakil menteri yang rangkap jabatan menjadi komisaris di BUMN.

Kini anggaran MBG sudah diputuskan jangan diambil dari anggaran pendidikan, tapi MK memberikan jangka waktu 2 tahun untuk menerapkannya, tidak langsung diterapkan.

“TOO BIG TO FAIL”
Taktik Manipulatif Prabowo dan Jokowi

Oleh: Farid Gaban

Mahkamah Konstitusi menilai salah proyek Makan Bergizi Gratis (MBG) memakai anggaran pendidikan. Tapi, masih memberi kelonggaran kepada pemerintah untuk melanggar konstitusi hingga 2028. Mengapa begitu?

MK dan mungkin kita semua sudah terperangkap dalam permainan manipulatif Presiden Prabowo: program MBG terlalu besar untuk dihentikan seketika, karena memiliki konsekuensi yang sangat luas.

Presiden Prabowo sebenarnya meniru taktik Jokowi ketika meluncurkan proyek-proyek populisnya. Taktik seperti apa? Bikin proyek itu sebesar atau sekolosal mungkin, sehingga sulit dihentikan di tengah jalan. Orang akan berpikir keras untuk menghentikannya meski ada banyak kekurangan atau menjadi ajang korupsi. Orang pasti akan menimbang bagaimana dengan dana besar yang sudah dikeluarkan, apa tidak mubazir kalau tidak dihentikan?

Prabowo menerapkan itu dalam proyek MBG dan Koperasi Desa Merah-Putih (KDMP), dua proyek berskala kolosal yang menghabiskan anggaran yang kolosal pula.

Di masa Jokowi, taktik ini sukses dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan kereta api cepat “whoosh”. Anggarannya sangat besar sehingga sulit dihentikan di tengah jalan. Taktik seperti ini juga diterapkan oleh Jokowi dalam konteks lain.

Masih ingat kata-kata Presiden Jokowi kepada Menteri Nadiem Makarim agar memperbanyak anggaran riset? “Anggarannya diperbesar…. (agar) presiden yang akan datang pasti mau tidak mau (akan) melanjutkan. Presiden yang akan datang (enggak akan berani) motong (anggaran itu). Enggak berani,” kata Jokowi dalam video rekaman pidatonya di forum Temu Tahunan Forum Rektor Indonesia pada 15 Januari 2024.

Intinya, buat skala yang cukup besar untuk fait accompli. Orang akan berpikir terlalu sayang untuk dihentikan atau dianggap gagal, no matter what, karena ukurannya yang besar. Too big to fail.

Taktik ini membutuhkan resep lain agar mudah diterima publik sejak awal: mengelabuhi masyarakat. Jokowi menjajakan IKN dan Whoosh sebagai proyek bisnis/investasi B-to-B tanpa APBN. Warga mudah menerima proyek itu karena menganggap tidak ada risiko terhadap uang pajak mereka. Semua itu terbukti bohong.

Prabowo juga menjajakan proyek MBG dan KDMP sebagai proyek mulia yang dibiayai lewat efisiensi anggaran dan “uang yang diselamatkan dari korupsi”. Sebagian publik menerima ini dengan anggapan toh itu gratis dan tidak ada tambahan beban APBN. Mereka tidak sadar telah dikelabuhi bahwa apa yang diklaim sebagai gratis dan kemurahan pemerintah ternyata ada harga yang harus dibayar: penyunatan anggaran pendidikan dan dana desa.

Apa pelajaran yang bisa dipetik? Pertanyakan dengan kritis sejak awal proyek-proyek yang kedengaran manis, “too good to be true”, dan punya skala yang kolosal. Apalagi jika proyek itu tidak dibicarakan secara menyeluruh dan tidak melibatkan banyak stake-holder.

Proyek-proyek seperti MBG dan KDMP yang tidak didasarkan pada kajian dan rencana yang matang (malah kabarnya berasal dari wangsit) sudah seharusnya ditolak sejak awal. Kita tidak akan bisa mengoreksinya setelah berjalan.

(*)