MBG Tidak Mungkin Dibubarkan Karena Semua Parpol Memiliki SPPG?

✍️Arsyad Syahrial

Beredar meme yang mengatakan bahwa MBG tidak mungkin dibubarkan karena semua partai memiliki SPPG…

⚠ Walaupun saya tak yakin ybs mengucapkan perkataan yang demikian, namun saya menyetujui apa yang dikatakan di meme itu.

Sebab kalau melihat laporan yang dikeluarkan oleh ICW pada tanggal 29 Desember 2025 lalu maka terlihat di balik topeng populis “kesejahteraan masyarakat” program tersebut sebenarnya menyimpan sebuah kalkulasi politik yang penuh kelicikan.

Sangat banyak pihak yang heran mengapa program raksasa yang membebani keuangan negara (10% APBN) ini sangat sulit untuk dihentikan, yang ternyata alasan utamanya sama sekali bukan karena program itu terlalu mulia atau berhasil, melainkan karena adanya desain “jebakan sistemik” yang sengaja mengunci seluruh elemen politik ke dalam pusaran ekosistem pelaksanaannya.

Sebenarnya taktik menyebarkan keterlibatan ini merupakan replika modern dari konspirasi Dārun-Nadwah yang terjadi di masa Baginda Nabi ﷺ. Konspirasi Dārun-Nadwah yang digagas oleh Abū Jahl (dan di dalam riwayat didukung penuh oleh Iblīs yang menyamar sebagai seorang kakek tua dari Najd). Abū Jahl kala itu mengeluarkan ide untuk membuat konspirasi culas dalam rangka mengeksekusi Baginda Nabi ﷺ tanpa bisa dituntut balik oleh kabilah Àbdu Manaf. Abū Jahl mengusulkan agar setiap suku mengirimkan pemuda terbaiknya untuk menyerang Baginda Nabi ﷺ secara bersamaan.

Apa tujuannya?

Tujuannya adalah agar tanggung jawab atas tumpahnya darah Baginda Nabi ﷺ tersebut terpencar di antara seluruh kabilah, sehingga pihak kabilah Àbdu Manaf (kabilahnya Baginda Nabi ﷺ) dibuat jadi serba salah karena tak mungkin memerangi semua suku sekaligus sehingga terpaksa menerima “diyah” (blood money, ganti rugi yang wajib dibayarkan karena pembunuhan oleh para pelaku kepada ahli waris korban).

Hari ini, strategi “membagi-bagi darah” tersebut dijalankan secara rapi lewat pembagian kue anggaran negara yang sangat fantastis. Laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) tersebut di atas membongkar bagaimana kucuran dana jumbo —mencapai Rp 71trilyun pada 2025 dan direncanakan melonjak hingga Rp 335trilyun pada 2026— menjadi komoditas patronase politik yang mengikat banyak faksi.

Bagaimana tidak?

Dari 102 yayasan mitra pelaksana MBG yang ditelusuri oleh ICW, ditemukan bahwa sekitar 27,45% di antaranya terafiliasi langsung dengan partai-partai politik.

Proyek ini sengaja didistribusikan ke berbagai “kabilah” partai politik tanpa memandang kubu. Dengan menyeret para politisi, anggota legislatif aktif, hingga lingkar luar kelompok relawan Pilpres ke dalam jaring bisnis pangan ini, arsitektur program ini berhasil membangun benteng pertahanan kolektif.

Ketika hampir semua faksi mendapat bagian dari aliran anggaran ini, maka otomatis insentif untuk mengkritisi apalagi menghentikan program menjadi sangat lemah atau hilang — bukan karena program ini berhasil, melainkan karena menghentikannya berarti memotong sumber daya yang sudah mengalir ke jaringan masing-masing.

Konstelasi di seputar program MBG memperlihatkan secara gamblang bagaimana kelicikan strategi à la Dārun-Nadwah diadopsi secara sempurna untuk menyandera Negara. Ketika seluruh “kabilah” penting —mulai dari élite partai politik, barisan mantan penyeimbang, barisan oposisi ecek-ecek, aparat penegak hukum, faksi militer, hingga ormas keagamaan— diberi akses mengelola SPPG (satuan pelayanan pemenuhan gizi), fungsi kontrol dan pengawasan praktis telah lumpuh.

Bagaimana mungkin sebuah kebijakan dapat dievaluasi secara objektif jika institusi dan aktor pengawasnya sendiri ikut menjadi eksekutor di lapangan?

Kelicikan ini bahkan melangkah jauh melampaui batas etika dengan membiarkan para tenaga ahli internal Badan Gizi Nasional (BGN) merangkap sebagai penyedia, dan ada yang melibatkan figur-figur yang memiliki rekam jejak kelam dalam kasus korupsi.

Pada akhirnya, MBG tidak layak lagi dipandang sebagai kebijakan visioner demi hajat hidup orang banyak. Karena hakikatnya ia adalah sebuah arsitektur politik yang —apabila temuan ICW akurat— dirancang bukan untuk melayani publik, melainkan untuk mengunci dan menyandera secara masal seluruh aktor kunci ke dalam satu skema ekosistem ketergantungan anggaran yang sulit dibongkar.

Dengan menyebarkan aliran dana ke segala lini, program ini sengaja menciptakan kondisi impunitas mutlak.

Siapa pun pemimpin rezim berikutnya yang mencoba mengevaluasi atau membubarkan program ini, ia akan berhadapan dengan tembok besar, karena meruntuhkan MBG berarti mengusik periuk nasi seluruh kabilah kekuasaan yang mengelilinginya.

Pola ini —jika benar terjadi— menunjukkan bagaimana anggaran publik bisa beralih fungsi dari instrumen kesejahteraan menjadi instrumen konsolidasi élite politik, padahal beban utang, penyimpangan, dan risiko kegagalan sepenuhnya ditanggung oleh seluruh rakyat.

(Sumber: fb penulis)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

17 komentar

  1. 🗣️ “daripada uang-uang dikorupsi, lebih baik rakyat saya bisa makan”❌

    🗣️ “daripada rakyat saya bisa makan, lebih baik uang-uang dikorupsi ✔️

    1. Mental dan Kelakuan Warga Konoha

      Uang Negara disalurkan ke Pemerintah daerah, tidak disalurkan dengan program, malah disimpan di Bank Daerah oleh pejabatnya, bunga nya diambil pejabat

      Uang Negara disalurkan ke BUMN, 80 % uangnya malah digunakan rapat sana sini oleh pejabatnya

      Uang Negara disalurkan ke bank, malah hanya dipinjamkan ke pengusaha besar saja, rakyat tetap sulit pinjam untuk usaha

      Uang negara disalurkan dalam bentuk uang / BLT ke tiap keluarga, malah dibuat beli rokok bapaknya.

      yang paling sedikit mudhorotnya dan persentase tersalur ke rakyat 70-90 % adalah program MBG.

      seandainya pemerintah memberikan pendidikan gratis sampai S1 seperti yg mereka ributkan hari ini, niscaya mereka tetap tidak akan pernah mau bersyukur dan akan selalu mencari-cari kesalahan penguasa.

      lalat nggak suka good news.

      Lalat adalah pemakan bad news, meskipun hoax, klo bad news, mereka makan dengan lahapnya.

      https://www.facebook.com/reel/1161488636035358

      1. gosah berandai-andai, bahas saja fakta yg ada. MBG dijadikan bancakan anggaran alias korupsi, iya apa iya? padahal sejak awal sudah banyak yg mengingatkan potensi korupsi, tapi apa bowo mau dengar? apa sudah disiapkan mekanisme pencegahan? kalau memang ada mekanisme pencegahan tentu ga bakalan terjadi impor motor listrik puluhan ribu unit!

    1. makanya jangan mau dinina bobokan dangan sistem demokrasi, sistem demokrasi ya begini seperti yg ente inginkan. sistem kerajaan lebih stabil dan membuat sejahtera rakyatnya. sudha terbukti

    1. kalau wowo lengser, yg naik gibran. kalau chaos maka mafia / oligarki nasional dan internasional senang karena kita tetap jadi budak mereka, tdk akan pernah mandiri, Indonesia mundur lagi 30 tahun. Pak Harto lengser kemiskinan naik dari 26 juta jadi 50 juta, IQ awalnya 106 jadi 78 ( IQ ente ), dari mandiri jadi budak asing.

    1. MBG (Makan Bergizi Gratis) dari Tinjauan Syar’i: Manfaat & Madhorot (Maslahat–Mafsadat)

      Setiap program negara yang menyentuh hajat hidup jutaan orang memang layak ditimbang dengan dua timbangan sekaligus: timbangan ekonomi dan timbangan syariat. Dalam kaidah fikih, kebijakan publik bukan sekadar “besar atau kecil anggarannya”, tetapi “seberapa kuat ia membawa maslahat” dan “seberapa terkendali mafsadatnya”.

      Dalam Islam, pemberian makan—terlebih kepada anak-anak dari keluarga prasejahtera—bukan perkara remeh. Ia termasuk amal besar yang bisa menjadi sebab turunnya pertolongan Allah. Namun pada saat yang sama, kebijakan publik juga berpotensi menimbulkan madhorot bila tata kelolanya buruk.

      Dari kacamata syar’i, MBG punya “pintu maslahat yang sangat besar”: menolong dhu’afa, memuliakan penuntut ilmu, menguatkan maqashid, dan menjadi sebab turunnya pertolongan Allah taala. Namun ia juga punya “pintu madhorot” bila tata kelola buruk: israf, korupsi, salah sasaran, mengorbankan prioritas lain, dan problem halal-thayyib.

      Karena itu, posisi yang lebih mendekati kebenaran insyaallah, adalah: mendukung maslahatnya, sekaligus mengunci mafsadatnya. Islam mengajarkan optimisme yang disertai amanah dan profesionalitas.

      https://www.facebook.com/reel/1262578652655279

  2. 🔥 merdeka setelah melawan penjajah, dinikmati oleh…..
    🔥 menumbangkan rezim orba, dinikmati oleh…..

    begundal lagi…. begundal lagi…. jadi penguasa 👊

    1. kalau wowo lengser, yg naik gibran. kalau chaos maka mafia / oligarki nasional dan internasional senang karena kita tetap jadi budak mereka, tdk akan pernah mandiri, Indonesia mundur lagi 30 tahun

  3. Mental dan Kelakuan Warga Konoha

    Uang Negara disalurkan ke Pemerintah daerah, tidak disalurkan dengan program, malah disimpan di Bank Daerah oleh pejabatnya, bunga nya diambil pejabat

    Uang Negara disalurkan ke BUMN, 80 % uangnya malah digunakan rapat sana sini oleh pejabatnya

    Uang Negara disalurkan ke bank, malah hanya dipinjamkan ke pengusaha besar saja, rakyat tetap sulit pinjam untuk usaha

    Uang negara disalurkan dalam bentuk uang / BLT ke tiap keluarga, malah dibuat beli rokok bapaknya.

    yang paling sedikit mudhorotnya dan persentase tersalur ke rakyat 70-90 % adalah program MBG.

    seandainya pemerintah memberikan pendidikan gratis sampai S1 seperti yg mereka ributkan hari ini, niscaya mereka tetap tidak akan pernah mau bersyukur dan akan selalu mencari-cari kesalahan penguasa.

    lalat nggak suka good news.

    Lalat adalah pemakan bad news, meskipun hoax, klo bad news, mereka makan dengan lahapnya.

    https://www.facebook.com/reel/1161488636035358

  4. ~ Wowo lengser, yg naik fufufafa. Akibatnya, prediksi carut marut.
    ~ Wowo GA lengser, kondisi yg terjadi TST

    Nyalahin pihak lain : antek asing, antek oligarki, Antek Anti Patek, Antek Anti Keriting Daun, atau antek² yg lain ga selesai masalah. Justru jadi kerdil karena ga punya tanggungjawab.

    Nunggu 2029 ? Relatif lama tapi relatif juga ga lama. Reformasi jilid 2 ? Masih ragu, berhasil atau gagal. Yg efektif, ikut mencerdaskan wawasan dalam berpolitik bersih disekitar kita masing².

    === TETAP BERISIK ===