MBG dan Harga Pertamax: Mana yang Lebih Pro Rakyat?

✍️Erizeli Jely Bandaro

Jika harga Pertamax tidak dinaikkan, pemerintah diperkirakan harus menanggung beban sekitar Rp36 triliun per tahun. Di sisi lain, program Makan Bergizi Gratis (MBG) menghabiskan hampir Rp1 triliun per hari atau lebih dari Rp300 triliun per tahun. Kedua kebijakan sama-sama bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun dampak ekonominya berbeda.

Subsidi BBM memiliki efek berganda yang luas. Harga energi memengaruhi biaya transportasi, logistik, pangan, industri, hingga jasa. Ketika harga BBM stabil, tekanan inflasi berkurang dan daya beli masyarakat lebih terjaga. Yang paling merasakan manfaatnya adalah kelas menengah, UMKM, petani, nelayan, dan pekerja berpenghasilan tetap.

Sebaliknya, MBG pada dasarnya adalah program konsumsi. Tujuannya baik, yaitu memperbaiki gizi anak. Namun manfaat ekonominya bersifat tidak langsung dan baru dapat diukur dalam jangka panjang. Sementara biaya fiskalnya sangat besar.

Dalam kondisi fiskal yang terbatas, pertanyaan yang muncul adalah: mana yang memberikan manfaat ekonomi lebih luas bagi masyarakat?

Dengan anggaran sekitar Rp36 triliun, pemerintah dapat menahan kenaikan harga energi yang berdampak pada seluruh perekonomian. Sementara untuk MBG, negara harus mengeluarkan lebih dari Rp300 triliun per tahun dengan manfaat ekonomi yang masih diperdebatkan.

Pada akhirnya, kebijakan yang benar-benar pro rakyat bukan sekadar membagikan bantuan. Kebijakan yang pro rakyat adalah kebijakan yang menjaga daya beli, menekan inflasi, memperkuat kelas menengah, dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk hidup dari hasil kerja dan produktivitasnya sendiri.

(*)