HITLER KATOLIK, NAZI KRISTEN: KENAPA CUMA MAMDANI YANG DITUDUH TERORIS?

HITLER KATOLIK, NAZI KRISTEN:
KENAPA CUMA MAMDANI YANG DITUDUH TERORIS?

Tragedi, Politik, dan Ujian Persatuan Amerika Serikat Setelah 25 Tahun

Dua puluh lima tahun lalu, tepatnya pada 11 September 2001, dunia menyaksikan salah satu tragedi kemanusiaan paling kelam. Sembilan belas teroris al-Qaeda membajak empat pesawat komersial di langit Amerika Serikat. Dua di antaranya dihantamkan ke Menara Kembar World Trade Center (WTC) di New York City. Menara setinggi 110 lantai itu terbakar hebat sebelum akhirnya runtuh total, mengubur 2.977 nyawa tak berdosa.

Sejak saat itu, setiap tahunnya Kongres menetapkan hari tersebut sebagai Patriot Day (Hari Patriot). Guna menjaga kesucian Ground Zero dari ego politik, sebuah konsensus sakral lahir pada tahun 2012: tidak ada pejabat politik, termasuk Presiden atau Wali Kota, yang boleh memimpin atau berpidato dalam upacara utama.

Panggung itu sepenuhnya milik keluarga korban. Merekalah yang berdiri di podium, membaca satu per satu nama dari 2.977 jiwa yang gugur. Sementara itu, para pejabat tinggi hadir murni sebagai tamu kehormatan—ikut mengheningkan cipta pada menit-menit krusial saat pesawat menghantam menara, atau meletakkan karangan bunga dalam sunyi.

Peringatan seperempat abad tragedi ini seharusnya menjadi momentum refleksi mendalam, penghormatan bagi para pahlawan penyelamat (first responders), dan penguat tenun persatuan. Namun, yang terjadi kali ini justru sebaliknya. Ground Zero dikotori oleh ketegangan politik dan amunisi kebencian yang memecah belah. Targetnya tunggal: Zohran Mamdani, Wali Kota Muslim pertama dalam sejarah New York City.

ISLAMOFOBIA AKUT

Menjelang upacara, genderang boikot ditabuh keras oleh sejumlah politisi Partai Republik—dipelopori oleh anggota Dewan Kota Vickie Paladino dan mantan Wali Kota Rudy Giuliani. Mereka menggalang petisi dan menuntut agar Wali Kota Mamdani dilarang menginjakkan kaki di Ground Zero. Alasan mereka? Latar belakang agama Mamdani dan, tentunya, kebijakan politiknya yang kritis terhadap Israel.

Dalam aksi unjuk rasa di Lower Manhattan menjelang peringatan tersebut, para demonstran penolak Mamdani terlihat membawa bendera Amerika Serikat bersandingan dengan bendera Israel sambil meneriakkan yel-yel anti-Muslim. Mantan Wali Kota Rudy Giuliani dan anggota Dewan Kota Vickie Paladino dituding menyebarkan Islamofobia akut karena menyamakan keyakinan agama Mamdani dengan para pelaku pembajakan pesawat 25 tahun lalu.

Ini adalah narasi Islamofobia terang-terangan yang mengeksploitasi trauma masa lalu demi panggung politik sesaat. Ironisnya, tuduhan ini diarahkan kepada pemimpin yang justru berbuat nyata. Di bawah pemerintahannya, Wali Kota Mamdani membuka 170.000 halaman dokumen rahasia untuk membantu para penyintas dan petugas penyelamat 9/11 mendapatkan hak layanan kesehatan yang selama ini tersendat.

Untuk menggugat retorika penuh kebencian yang dilemparkan oleh Vickie Paladino di media, kita perlu mengajukan satu pertanyaan kritis: Apakah Paladino adalah bagian dari keluarga korban 9/11?

Jawabannya: Tidak. Ia sama sekali bukan keluarga korban. Ia hanyalah corong politik yang memanfaatkan hari paling mengerikan dalam sejarah Amerika untuk menyebarkan narasi perpecahan.

Zohran Mamdani memang seorang Muslim. Namun, ia sama sekali tidak ada hubungannya dengan al-Qaeda. Saat menara WTC runtuh, ia bahkan baru berusia sembilan tahun kala itu. Melarang seorang Wali Kota New York hadir di acara peringatan kotanya sendiri hanya karena agamanya adalah bentuk xenofobia yang akut dan tidak logis.

LOGIKA YANG CACAT

Mari kita uji argumen Paladino dengan logika sejarah: Adolf Hitler dibaptis dan dibesarkan secara Katolik, dan mesin perang Nazi Jerman sebagian besar digerakkan oleh orang-orang Kristen. Apakah kita kemudian berhak menghadang setiap orang Kristen yang ingin memberikan penghormatan di Memorial Holocaust dan berkata, “Maaf, orang yang seagama dengan Anda melakukan genosida ini, Anda tidak pantas berada di sini”?

Tentu tidak. Logika seperti itu bodoh, diskriminatif, dan dangkal.

Mereka yang menyerang Mamdani tampaknya amnesia terhadap fakta sejarah bahwa warga Muslim Amerika juga menjadi korban tewas pada 11 September 2001. Komunitas Muslim ikut berdarah dan menangis pada hari itu. Namun ironisnya, pasca-tragedi, Muslim yang tidak bersalah justru menjadi sasaran perundungan, kekerasan, dan distigmatisasi sebagai teroris hanya karena tindakan keji 19 pembajak.

Dua puluh lima tahun adalah waktu yang lebih dari cukup untuk belajar. Fokus utama hari ini seharusnya adalah merawat kemanusiaan—memastikan nama para korban terus diingat dan menjamin perawatan medis bagi para first responders yang kini sekarat akibat penyakit pasca-tragedi. Nilai-nilai ini terlalu suci untuk dikorbankan demi syahwat politik elektoral. Mengeksklusi seseorang berdasarkan identitasnya hanya akan memperpanjang rantai kebencian yang dicita-citakan oleh para teroris itu sendiri.

MEMALUKAN

Menjadikan tragedi kemanusiaan sebesar 9/11 sebagai senjata politik untuk menghakimi kelayakan seorang pejabat publik berdasarkan agamanya adalah hal yang memalukan dan sebuah kemunduran besar dalam berdemokrasi. Kehadiran Wali Kota New York di Ground Zero bukanlah panggung pribadi, melainkan representasi resmi dari seluruh warga kota yang ia pimpin—termasuk komunitas Muslim yang ikut menjadi korban, ikut membangun kembali kota ini, dan ikut berduka.

Sungguh aneh bahwa Amerika Serikat yang selama ini menggembar-gemborkan dirinya sebagai kampiun demokrasi tapi pejabatnya justru mempertontonkan sikap yang sama sekali jauh dari apa yang mereka gembar-gemborkan. Fenomena standar ganda dan kontradiksi dalam penerapan nilai-nilai demokrasi oleh Amerika Serikat—baik di dalam negeri maupun dalam politik luar negerinya—memang sering kali menjadi sorotan tajam para analis politik global dan dianggap memalukan.

Syukurlah meskipun gelombang protes yang bermotif politik pro-Israel ini sangat masif di media sosial dan menghasilkan petisi online, mayoritas warga New York City tetap menunjukkan kedewasaan berdemokrasi. Berdasarkan survei terbaru, 74 persen warga kota menyatakan bahwa sebagai pemimpin resmi yang sah, Wali Kota Mamdani tetap harus hadir di Ground Zero untuk mewakili seluruh warga New York tanpa memandang perdebatan politik luar negeri.

Surabaya, 11 September 2026
Satria Dharma

(sumber: fb)