Hak Prerogatif dan Tanggung Jawabnya

Akhir-akhir ini santer isu bahwa Prabowo akan me-reshuffle atau merombak susunan kabinetnya. Isu itu berkali-kali muncul.

Kabinet Prabowo sebenarnya tidak banyak berubah. Menko Polkam diganti setelah kerusuhan Agustus 2025. Menteri Keuangan diganti tapi bukan karena benar-benar diganti. Sri Mulyani mengundurkan diri. Sama seperti Gubernur BI, Perry Warjiyo mengundurkan diri.

Menteri Lingkungan Hidup diganti. Tapi menteri yang lama tidak pergi. Dia hanya ganti posisi ke Wamen Menko. Portofolio tugasnya masih mirip-mirip. Menteri LH yang baru malah tidak berasal dari orang lingkungan. Dia aktivis buruh.

Mengapa aktivis buruh menjadi menteri lingkungan hidup?

Nah, para politisi, pejabat, jurnalis, atau bahkan akademisi punya jawaban klasik untuk pertanyaan ini. Posisi kabinet itu adalah hak prerogatif presiden!

Ya. Hak prerogatif. Ini adalah hak yang melekat pada presiden untuk menentukan siapa yang akan membantunya memerintah negeri ini.

Tentu presiden sendiri yang tahu siapa yang cocok untuk bekerja bersamanya. Orang yang dia tunjuk harus punya ‘chemistry’ atau susunan kimia yang sepadan dengan presiden. Yang mengerti apa mau presiden dan cakap menjalankannya.

Seringkali ini tidak mudah. Sebelum mengangkat seorang menteri, presiden sudah harus melakukan penyelidikan (vetting). Dia menyelidiki pandangan-pandangannya. Dia menyelidiki ideologinya. Dia menyelidiki posisi politiknya. Dia menyelidiki latar belakangnya. Dia menyelidiki kekayaannya. Dan lain sebagainya.

Selain itu, ada berbagai kepentingan yang harus dilayani. Apakah orang ini akan membantu presiden atau malah akan merugikan presiden secara politik? Apakah orang ini benar-benar cakap dalam menjalankan tugas?

Tidak cakap namun bisa menyenangkan hati presiden sebenarnya tidak cukup. Namun seringkali kemampuan menyenangkan hati presiden mendahului kecakapan. Sebagian pemimpin lebih suka mengangkat orang yang mampu menyenangkan hati atau memuaskan ego-nya ketimbang orang yang punya kemampuan. Dan inilah yang seringkali menjadi resep bencana satu pemerintahan.

Ada satu contoh dalam kabinet ini yang sangat penting untuk dilihat dan direfleksikan. Masih ingat Dadan Hindayana? Dia guru besar IPB, ahli serangga, yang diangkat oleh Prabowo menjadi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) pertama. Sebenarnya, desain BGN yang kita kenal sekarang ini awalnya adalah rancangan Dadan.

Di media banyak diceritakan awal mula bagaimana Dadan bertemu dengan Prabowo. Itu berawal dari pohon cemara udang punya Prabowo yang hampir mati. Cemara udang ini letaknya persis di luar jendela kamar Prabowo. Dadan dipanggil untuk menangani cemara udang tersebut. Dan, dia berhasil menyelamatkan cemara udang itu.

Dari situlah perkenalan berlanjut. Mereka banyak berdiskusi. Dadan mendampingi Prabowo dalam membuat banyak rancangan kebijakan (policy proposals). Dan rupanya ada ‘chemistry’ di antara keduanya.

Sehingga, ketika Prabowo menjadi presiden, Dadan Hindayana diangkat menjadi Kepala BGN. Ini posisi yang tidak main-main. Ini adalah lembaga yang mengelola dana APBN terbesar. Dia merupakan proyek ambisius. Dan, Prabowo benar-benar mempercayai Dadan untuk mewujudkan mimpinya tentang memberi makan siang gratis untuk anak-anak sekolah, balita, dan ibu hamil/menyusui.

Tidak itu saja. Prabowo menganugerahkan dua bintang yang sangat prestisius untuk Dadan. Yang pertama adalah Bintang Mahaputra Utama yang diberikan pada Agustus, 2025. Tidak lama berselang, pada Februari, 2026, Dadan kembali menerima tanda jasa lainnya, Bintang Jasa Utama. Ini sebuah pengharagaan yang luar biasa!

Hanya empat bulan kemudian, keadaan berbalik seratus delapan puluh derajat. Prabowo mencopot Dadan dari jabatannya. Kurang dari 24 jam sesudahnya, Dadan ditahan oleh Kejaksaan Agung atas sangkaan melakukan korupsi. Bersama dia, dua deputi BGN juga diganti. Dadan digantikan oleh Nanik S. Deyang, yang hanya tahan berada dalam jabatan itu selama 45 hari, sebelum digantikan oleh Sudaryono, salah seorang yang amat dekat dengan Prabowo.

Dadan ditahan dengan tuduhan korupsi. Semua jari menunjuk padanya. Dia menjadi pesakitan dalam pengertian yang sebenar-benarnya. Dan, itu pantas.

Yang tidak pernah kita gugat adalah: Mengapa orang yang mengangkat Dadan dan bahkan menganugerahkannya dua tanda jasa paling terhormat di negeri ini tidak pernah kita minta pertanggungjawaban?

Sistem kenegaraan kita memang dibangun dengan sistem presidensial yang kuat. Namun kekuatan itu tidak hanya ada pada kekuasaan untuk menentukan sesuatu, seperti mengangkat orang pada posisi kabinet. Ia juga datang dengan tanggungjawab!

Tanggungjawab inilah yang tidak pernah dipersoalkan. Mengapa ia memilih Dadan dan bukan yang lain? Mengapa dia percaya pada Dadan? Mengapa dia memberikan kemuliaan yang sedemikian tinggi?

Keputusan itu mencerminkan tanggungjawab pembuatnya. Anda memutuskan mengambil kredit walaupun tahu bahwa Anda tidak mampu membayar dan kemudian ketika bangkrut, Anda bertanggungjawab atas keputusan yang Anda ambil itu.

Hak prerogatif itu mencerminkan tanggungjawab atas hak itu. Di negeri-negeri lain, pemimpin yang salah mengangkat menteri bisa menjatuhkan pemerintahannya.

Dengan demikian, tidak bisa dikatakan bahwa presiden punya hak prerogatif namun tanggungjawabnya ada di pihak lain. Dia harus bertanggungjawab atas keputusannya itu.

Tanggungjawab pemerintahan itu berat. Sangat berat. Itulah sebabnya kita memberikan kompensasi yang sangat besar kepada mereka yang memerintah. Kita berikan dia istana. Tidak satu namun beberapa. Kita berikan dia mobil termewah. Bahkan pesawat terbang yang bisa dia pakai sendiri. Kita hormati dan muliakan dia sedemikian rupa.

Orang cenderung melihat kemewahan dan kemegahannya saja. Tidak melihat bagaimana tanggungjawabnya. Bahwa setiap keputusan yang dia bikin akan mempengaruhi ratusan juta orang di negeri ini.

Oleh karena itulah, setiap kali Anda mendengar politisi, pejabat, atau jendral bicara “hak prerogatif presiden,” Anda harus ingat juga bahwa didalam hak itu ada tanggungjawab.

Pertimbangan-pertimbangan buruk (bad judgements) dalam menjalankan hak prerogatif itu mencerminkan baik buruknya seorang pemimpin.

Nah, hanya satu kasus saja, Dadan Hindayana, Anda sudah tahu kualitas pemimpin apa yang Anda dapat untuk mengelola negeri ini.

(✍️Made Supriatma)