Nama pengusaha nasional Haji Isam (Andi Syamsuddin Arsyad) disebut secara langsung dalam film dokumenter Pesta Babi.
Film investigasi karya Dandhy Dwi Laksono dan Cypri Paju Dale tersebut membahas berbagai mega-proyek di Papua Selatan. Dalam film ini, nama Haji Isam disebut dan disorot karena keterlibatannya melalui perusahaannya (Jhonlin Group) dalam proyek cetak sawah jutaan hektare di Merauke, serta jejak bisnisnya di sektor kelapa sawit dan nikel di Tanah Papua.
Saya coba rangkumkan yang saya dapat dari media tentang Haji Isam:
- Haji Isam membangun Jhonlin Group dari bisnis hauling & tambang batu bara di Kalimantan, lalu berkembang jadi salah satu pengusaha paling berpengaruh di Indonesia.
- Dekat dengan elite lintas rezim, dari era Jokowi hingga Prabowo.
- Sering dikaitkan dengan proyek food estate & pembukaan lahan skala besar di Merauke, Papua
- Pernah diperkenalkan langsung oleh Prabowo kepada investor Jepang di Istana
- Pengaruhnya besar di sektor SDA, terutama Kalimantan & Papua
- Sering disebut sebagai salah satu “bohir” politik paling kuat di belakang layar Indonesia saat ini








MEMBEDAH STANDAR GANDA: KAPAN KITA MARAH, KAPAN KITA DIAM?
Mari kita jujur pada nurani. Seringkali, kemarahan kita di media sosial tidak didasarkan pada logika yang konsisten, melainkan pada siapa yang melakukan dan siapa yang diuntungkan.
Ketika pemerintah berupaya membuka 1 juta hektar lahan pertanian di Papua untuk kedaulatan pangan, suara-suara protes begitu nyaring. Film dokumenter dibuat, narasi “kerusakan lingkungan” diteriakkan dengan lantang, seolah-olah itu adalah bencana besar.
Namun, di waktu yang sama, ketika lahan hutan seluas 2,3 juta hektar benar-benar dibabat oleh mafia demi kepentingan segelintir korporasi—yang dampaknya jauh lebih destruktif bagi ekosistem dan masyarakat adat—mengapa seolah ada “kebisuan massal”? Mengapa tidak ada kegaduhan yang sama?
Apakah lingkungan hanya menjadi komoditas untuk menyerang pihak tertentu, sementara kerusakan nyata yang dilakukan mafia justru dibiarkan?
—
Contoh Nyata Ketimpangan Narasi:
1. Isu Food Estate vs. Deforestasi Korporasi:
Proyek strategis pemerintah sering dipantau dengan mikroskop oleh aktivis dan netizen, setiap detail kekurangannya disorot dan di goreng sampe gosong. Namun, aktivitas tambang ilegal atau perluasan lahan korporasi besar yang seringkali dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan merusak hutan secara masif justru jarang mendapatkan porsi perhatian publik yang setara.
2. Standar Ganda “Penyelamat Lingkungan”:
Ada kesan bahwa kritik terhadap pemerintah adalah “aktivisme mulia”, sementara mengabaikan kehancuran hutan oleh oligarki/mafia adalah “kewajaran”. Inilah yang disebut dengan krisis objektivitas. Jika kita peduli pada hutan, bukankah seharusnya kita marah pada siapa pun yang merusaknya—baik itu pemerintah, korporasi, atau mafia?
Di Mana Letak Objektivitas Kita?
Jika kita hanya marah pada satu pihak dan diam pada pihak lain meski kerusakannya berkali-kali lipat, mungkin kita perlu bertanya pada diri sendiri:
* Apakah kita benar-benar peduli pada lingkungan?
* Ataukah kita hanya sedang menjadi “antek” dari narasi yang dipesan oleh pihak tertentu?
Menjadi cerdas di era media sosial bukan berarti menelan mentah-mentah setiap narasi yang muncul di “timeline”. Terkadang, yang paling berbahaya bukanlah musuh nyata, melainkan mereka yang diam-diam menyetir pikiran kita untuk hanya melihat satu arah, agar kepentingan “mafia” yang sebenarnya tetap aman terlindungi di balik bayang-bayang.
Jangan sampai kita menjadi alat bagi mereka yang justru menjadi perusak lingkungan sesungguhnya, hanya karena kita terlalu sibuk memaki pihak yang mungkin sedang mencoba berbenah.
Sudah saatnya kita kritis terhadap semua informasi, bukan sekadar penggembira keributan.
Mengapa isu tertentu begitu mudah viral sementara kehancuran nyata di lapangan justru luput dari perhatian kita?
ya bener nanem padi panen jagung
😂😂😂😂
makanya anda tonton film karya watchdoc documentary yang lain. di film-film dokumenternya Watchdoc documentary maupun Indonesia Baru selalu membawakan isu lingkungan baik itu pelakunya korporasi atau negara. jadi anda salah besar kalau mengatakan narasi dari film pesta babi itu hanya untuk menyudutkan pemerintah. faktanya di film yang lain korporasi swasta pun dikritik dan dikuliti habis-habisan.
Wowo punya berhektar2 tanah di Aceh tau ga lu
di debat pilpres di skak Jokowi ngaku dia
turunan bugis yang seolah jadi penguasa Kalimantan