AS dan Israel resmi menandatangani perjanjian sewa tanah di Jerusalem untuk Kedutaan Besar AS, Tanah tersebut milik keluarga Palestina yang dirampas

Amerika Serikat dan Israel secara resmi menandatangani perjanjian sewa senilai $1 untuk tanah yang akan digunakan sebagai kompleks Kedutaan Besar AS yang permanen di Jerusalem.

Perjanjian sewa jangka panjang selama 99 tahun ini ditandatangani pada hari Rabu (1 juli 2026) oleh Duta Besar AS untuk Israel, Mike Huckabee, dan Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Sa’ar. Langkah ini memantapkan keputusan pemindahan kedutaan yang pertama kali diprakarsai oleh Presiden Donald Trump pada masa jabatan pertamanya di tahun 2017.

Detail Utama Perjanjian

• Lokasi: Kompleks Allenby di Jerusalem bagian selatan.
• Biaya Sewa: Nilai simbolis sebesar $1 untuk durasi sewa 99 tahun.
• Tujuan: Membangun kompleks kedutaan besar baru yang permanen guna menggantikan lokasi sementara yang digunakan sejak Mei 2018.

Kecaman dan Kontroversi Hukum

Kesepakatan ini memicu reaksi keras dari berbagai organisasi hak asasi manusia dan komunitas internasional karena status tanah tersebut:

• Tanah yang Disita: Lembaga hak asasi manusia Israel, Adalah, mengungkapkan bahwa lokasi tersebut berada di atas tanah milik keluarga Palestina yang disita secara sepihak oleh Israel di bawah 1950 Absentees’ Property Law.
• Pelanggaran Hukum Internasional: Kelompok hak asasi menyatakan bahwa pembangunan kedutaan di atas tanah sitaan tersebut melanggar Pasal 46 Regulasi Den Haag yang melarang penyitaan properti pribadi di wilayah pendudukan.
• Konsensus PBB: Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tetap memandang Jerusalem Timur sebagai wilayah Palestina yang diduduki dan menyatakan tindakan sepihak apa pun yang mengubah status kota tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Sebagian besar negara di dunia tetap mempertahankan kedutaan mereka di Tel Aviv.