Ansar Allah dan Iran… Sebuah Aliansi yang Disalahpahami

Ansar Allah dan Iran… Sebuah Aliansi yang Disalahpahami

Ada satu poin mendasar yang harus dipahami saat membahas sifat hubungan antara Ansar Allah dan Iran: aliansi ini tidak muncul karena adanya subordinasi sektarian atau ideologis pihak Yaman terhadap Iran. Sebaliknya, hubungan ini terutama berawal dari pendiri gerakan tersebut, Sayyid Hussein Badreddin al-Houthi, dan kekagumannya terhadap model revolusioner Iran—khususnya keinginannya untuk memetik pelajaran dari pengalaman Revolusi Islam yang dipimpin oleh Imam Khomeini pada tahun 1979.

Mereka yang menelaah ceramah dan tulisan Sayyid Hussein al-Houthi—yang secara kolektif dikenal sebagai “Risalah Sayyid Hussein” (Malazim)—akan mendapati bahwa kekagumannya terhadap Iran tidak bersumber dari adopsi Syiah Itsna Asyariyah (Syiah Dua Belas Imam) ataupun keyakinan pada doktrin Velayat-e Faqih (Wilayat al-Faqih). Sebaliknya, hal itu berakar pada apresiasinya terhadap model politik dan revolusioner yang ditawarkan oleh Iran, serta kemampuan negara tersebut dalam menantang hegemoni Amerika dan membangun sistem politik yang independen darinya.

Hal ini terlihat jelas dalam ceramah-ceramahnya pada Hari Quds Internasional, serta dalam seringnya ia merujuk pada Imam Khomeini, Sayyid Hassan Nasrallah, dan Hizbullah sebagai teladan perlawanan dan kemandirian politik. Faktanya, Sayyid Hussein al-Houthi diketahui pernah mengkritik keyakinan-keyakinan tertentu dalam Syiah Itsna Asyariyah (Syiah Dua Belas Imam), seraya menekankan karakteristik khas dari mazhab Zaidiyah. Oleh karena itu, menyederhanakan kekagumannya terhadap Revolusi Iran sebagai sekadar afiliasi sektarian merupakan kesalahpahaman mendasar mengenai karakter dan proyek intelektualnya.

Untuk memahami persoalan ini, seseorang harus terlebih dahulu memahami mazhab Zaidiyah itu sendiri.

Secara historis, Zaidiyah diklasifikasikan sebagai salah satu cabang Syiah; namun, sangat tidak akurat jika menyamakannya dengan Syiah Itsna Asyariyah yang lazim dianut di Iran, Irak, dan Lebanon. Dalam ranah yurisprudensi (fiqh), Zaidiyah sangat dekat dengan mazhab-mazhab Sunni—khususnya mazhab Syafi’i yang tersebar luas di Yaman—dengan berbagi banyak ketentuan hukum dan prinsip penalaran hukum, meskipun tetap terdapat perbedaan-perbedaan yurisprudensi yang nyata di antara keduanya.

Terkait teologi (aqidah), Zaidiyah lebih dekat dengan mazhab Mu’tazilah dibandingkan dengan tradisi teologi Islam lainnya. Secara historis, para ulama terkemuka Zaidiyah dipengaruhi oleh pemikiran Mu’tazilah—terutama mengenai keesaan Tuhan (tauhid), keadilan ilahi, dan kehendak bebas manusia. Dengan demikian, posisi Zaidiyah dalam lanskap teologi Islam secara fundamental berbeda dari posisi Syiah Itsna Asyariyah.

Bahkan konsep Imamah—ciri utama yang membedakan Zaidiyah dari mazhab-mazhab Sunni—berbeda secara radikal dari konsepsi Imamah dalam pandangan Syiah Itsna Asyariyah. Penganut Zaidiyah tidak meyakini adanya dua belas Imam yang maksum (terbebas dari dosa), ataupun konsep “Imam yang Tersembunyi” (al-Imam al-Ghaib). Lebih jauh lagi, mereka tidak berpandangan bahwa Imamah terbatas pada garis keturunan Imam tertentu yang telah ditetapkan secara ilahi—sebuah konsep yang menjadi inti dari Syiah Itsna Asyariyah. Dalam pandangan Zaidiyah, Imamah didasarkan pada kualifikasi kepemimpinan seseorang—yakni pengetahuan, rasa keadilan, dan kesediaan untuk bangkit melawan penguasa yang zalim—dengan syarat tambahan bahwa kandidat tersebut haruslah merupakan keturunan al-Hasan atau al-Husain, putra-putra Ali bin Abi Thalib. Dengan demikian, hal ini merupakan teori keagamaan mengenai legitimasi kepemimpinan politik, yang berbeda dari doktrin kemaksuman (‘isma) dan gaibnya Imam (ghayba) yang menjadi bagian fundamental dari akidah Syiah Itsna Asyariyah (Syiah Dua Belas Imam).

Ini adalah poin krusial, karena mengategorikan Zaidisme sekadar sebagai versi Yaman dari Syiah Iran merupakan kekeliruan baik secara historis maupun doktrinal; begitu pula, menyederhanakan Ansar Allah hanya sebagai kelompok sekte Zaidiyah adalah sebuah kesalahan.

Meskipun berakar dari lingkungan Zaidiyah di Saada, Ansar Allah tidak berkembang semata-mata sebagai gerakan sektarian yang berupaya memulihkan otoritas Hasimiyah atau menghidupkan kembali kerajaan Hamid al-Din yang runtuh pada tahun 1962. Proyek yang digagas oleh Hussein Badreddin al-Houthi ini berbeda dari—dan jauh lebih luas daripada—konsepsi semacam itu.

Bukti dari hal ini terletak pada fakta bahwa gerakan tersebut tidak bermula sebagai proyek militer ataupun organisasi yang didukung oleh Iran di Yaman. Sayyid Hussein al-Houthi muncul dari lanskap politik dan intelektual yang terbentuk pasca-unifikasi Yaman; ia sempat menjabat sebagai anggota parlemen yang mewakili Partai Al-Haq pada tahun 1993, sebelum secara bertahap beralih ke proyek intelektual yang dikenal sebagai “Gerakan Qurani” (al-Masira al-Qur’aniyya). Proyek ini menemukan bentuknya yang paling jelas melalui ceramahnya pada tahun 2002 yang berjudul “Teriakan di Hadapan Kaum Arogan” (al-Sarkha).

Inti dari proyek ini adalah upaya untuk membangun kembali kesadaran religius dan politik masyarakat berdasarkan Al-Qur’an, melawan hegemoni asing, serta menghidupkan kembali konsep perlawanan dan sikap menentang ketidakadilan—gagasan yang menurut Sayyid Hussein al-Houthi telah berhasil diwujudkan ke dalam realitas politik dan militer oleh Revolusi Iran dan Hizbullah.

Akan tetapi, perbedaan mendasarnya adalah bahwa Ansar Allah tidak bertujuan untuk mengonversi masyarakat Yaman ke dalam paham Syiah Itsna Asyariyah (Syiah Dua Belas Imam); sebaliknya, mereka berupaya membangun gerakan Islam yang mampu menyatukan umat Muslim dari berbagai latar belakang sektarian di bawah agenda politik dan perlawanan yang sama.

Inilah salah satu karakteristik utama yang membedakan gerakan ini dari banyak gerakan Islam lainnya. Meskipun merangkul konsep persatuan Islam, Iran tetap menjadi negara dengan identitas Syiah Itsna Asyariyah (Syiah Dua Belas Imam) yang khas, dan sistem politiknya didasarkan pada doktrin Velayat-e Faqih (Perwalian Ahli Hukum Islam)—sebuah hak prerogatif yang dimilikinya. Sebaliknya, Ansar Allah menyajikan agendanya di bawah panji “Jalan Al-Qur’an” dan “Identitas Keimanan”; mereka mendasarkan upaya mobilisasinya pada kepatuhan terhadap proyek “Perlawanan” serta komitmen terhadap wacana politik dan keagamaan mereka, dengan hanya memberikan penekanan minim pada identitas sektarian.

Narasi ini telah memungkinkan gerakan tersebut untuk berekspansi melampaui basis tradisional mereka di kalangan Zaidiyah dan menarik pendukung dari komunitas Sunni Syafi’i. Hal ini sebagian menjelaskan transformasi mereka dari sebuah gerakan yang bermula di pegunungan Saada menjadi kekuatan politik dan militer yang hadir di berbagai wilayah Yaman—wilayah yang sangat beragam, baik secara sektarian maupun sosial.

Gerakan ini memang berhasil menjalin aliansi dengan kekuatan-kekuatan yang sama sekali tidak memiliki kerangka acuan keagamaan yang sama dengannya; contoh utamanya adalah aliansi dengan Kongres Rakyat Umum (General People’s Congress) serta kelompok-kelompok yang setia kepada mantan Presiden Ali Abdullah Saleh selama fase ekspansinya setelah tahun 2014.

Hal ini bukan berarti gerakan tersebut telah meninggalkan akar Zaydi-nya atau status istimewa yang mereka berikan kepada Ahl al-Bayt (keluarga Nabi) dalam hal kepemimpinan; melainkan menunjukkan bahwa identitas politik dan organisasional gerakan ini melampaui afiliasi sektarian para anggota dan pendukungnya.

Poin ini membawa kita pada persoalan hubungan dengan Iran dan Hizbullah—sebuah topik yang sering kali rentan terhadap distorsi dan penyederhanaan yang berlebihan.

Hubungan antara Ansar Allah dan Iran tidak muncul karena Teheran memutuskan untuk membentuk gerakan Syiah Yaman yang berada di bawah kendalinya. Gerakan ini lahir dari situasi internal Yaman, dan gagasan pendirinya berkembang dalam lingkungan Zaydi di Yaman; kemudian, gerakan ini memandang model Iran dan Hizbullah sebagai pengalaman yang layak untuk ditiru dan dijadikan mitra aliansi.

Hizbullah Lebanon, khususnya, memainkan peran penting dalam membangun hubungan militer dan mentransfer keahlian ke Yaman. Berbagai laporan dan studi militer mengenai perkembangan kapabilitas Ansar Allah menyoroti peran signifikan para penasihat Hizbullah dalam pelatihan, pengorganisasian, serta transfer keahlian tempur dan teknis, di samping dukungan Iran berupa persenjataan dan teknologi militer. Aspek ini sering kali kurang mendapat perhatian yang memadai, padahal Hizbullah bukan sekadar perantara politik antara Sana’a dan Teheran; melainkan aktor kunci yang membantu gerakan tersebut mengembangkan kapabilitas militer serta memanfaatkan keahlian teknis dan organisasional yang diperlukan untuk membangun institusi militer yang lebih canggih—termasuk kapasitas mandiri dalam pengembangan, perakitan, dan pembuatan komponen senjata.

Dengan demikian, kekuatan militer yang muncul di Yaman tidak bisa dipahami sekadar sebagai replika dari Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Iran atau sebagai kekuatan yang didatangkan dari luar negeri. Kekuatan ini merupakan hasil dari proses panjang dan akumulatif dari pengalaman, pertempuran, dan pengorganisasian militer di Yaman; meskipun mendapatkan manfaat dari dukungan, teknologi, dan keahlian pihak Iran maupun Lebanon, gerakan ini berkembang di dalam lingkungan Yaman sendiri dengan mengandalkan sumber daya manusia dan militer lokal. Terdapat perbedaan mendasar antara suatu gerakan yang menerima dukungan dari negara sekutu dengan gerakan yang tidak memiliki agensi politik dan hanya sekadar menjalankan keputusan negara tersebut.

Tidak semua aliansi bersifat ideologis, tidak semua bentuk dukungan militer menandakan sikap tunduk, dan tidak semua kekaguman terhadap suatu model revolusioner menyiratkan keinginan untuk meniru sistem keagamaan maupun sistem politiknya.

Ansar Allah memiliki visi tersendiri mengenai Islam, kepemimpinan, dan perlawanan—sebuah visi yang berakar kuat pada warisan Imam Zayd bin Ali dan Imam al-Hadi ila al-Haqq Yahya bin al-Hussein, serta pemikiran Zaydi Yaman, namun dirumuskan kembali dalam kerangka gerakan politik dan militer modern.

Oleh karena itu, saya memandang Ansar Allah sebagai salah satu gerakan Islam kontemporer yang paling mampu membangun sebuah proyek yang melampaui batas-batas afiliasi sektarian tradisional, sembari tetap mempertahankan kerangka acuan keagamaan Zaydi yang jelas.

Menyamakan asal-usul gerakan Zaydi dengan hakikat proyek politiknya akan menimbulkan kesalahpahaman bahwa Ansar Allah hanyalah gerakan Hashemite yang berupaya memulihkan sistem Imamah, atau sekadar organisasi Syiah yang tunduk kepada Iran.

Tidak satu pun dari penafsiran tersebut mampu menjelaskan secara memadai evolusi gerakan ini, sifat wacananya, luasnya aliansinya, ataupun karakter khusus hubungannya dengan Iran dan Hizbullah.

Ansar Allah adalah gerakan Yaman yang muncul dari lingkungan Zaydi, dipengaruhi oleh model revolusi Iran, dan mengembangkan proyek perlawanan Islam unik yang bertujuan melampaui perpecahan sektarian. Aliansinya dengan Iran tidak mencerminkan identitas doktrinal maupun asimilasi politik; sebaliknya, hubungan ini merupakan pertemuan antara dua proyek—yang memiliki asal-usul sektarian berbeda—namun berhimpit pada tujuan politik dan strategis yang sama.

Siapa pun yang gagal memahami perbedaan ini tidak akan mampu memahami Ansar Allah, terlepas dari seberapa cermat mereka mengikuti berita tentang kelompok tersebut atau mempelajari kemampuan militernya.

(By @Cosmos_politic)