JAKARTA – Di tengah gencarnya narasi efisiensi anggaran yang digaungkan pemerintah, muncul sorotan tajam terhadap konsistensi kebijakan tersebut. Presiden Prabowo Subianto memang mendorong penghematan di kementerian dan lembaga (K/L) demi menjaga defisit tetap terkendali, terutama di tengah meningkatnya tensi global seperti konflik Amerika Serikat dan Iran. Namun, di saat berbagai pos anggaran disisir untuk dipangkas, satu program justru tetap utuh tanpa sentuhan: makan bergizi gratis (MBG).
Pemerintah saat ini masih melakukan evaluasi menyeluruh terhadap belanja K/L, termasuk menentukan besaran pemangkasan. Akan tetapi, di tengah upaya tersebut, program MBG dipastikan tidak akan terkena efisiensi, meskipun nilainya sangat besar.
Program MBG menjadi salah satu pos belanja terbesar pada 2026 dengan total anggaran mencapai Rp 355 triliun. Dana ini bersumber dari berbagai sektor, antara lain pendidikan Rp 223 triliun, kesehatan Rp 24,7 triliun, dan sektor ekonomi Rp 19,7 triliun. Besarnya alokasi ini memunculkan pertanyaan, terutama saat sektor lain justru harus bersiap menghadapi pemotongan.
Secara kelembagaan, program ini berada di bawah Badan Gizi Nasional (BGN) yang mengelola anggaran Rp 268 triliun pada 2026. Angka tersebut setara dengan 17,74% dari total anggaran K/L dalam APBN 2026 yang mencapai Rp 1.510,5 triliun, menjadikan BGN sebagai lembaga dengan porsi anggaran terbesar tahun ini.
Sejumlah ekonom pun mulai mempertanyakan rasionalitas kebijakan tersebut. Mereka menilai, besarnya anggaran MBG tidak sebanding dengan dampak ekonomi yang dihasilkan.
Berdasarkan perhitungan Center of Economic and Law Studies (Celios), kontribusi program ini terhadap produk domestik bruto (PDB) hanya sekitar 0,06%, meskipun anggarannya melonjak drastis dari Rp 51,5 triliun pada 2025 menjadi Rp 335 triliun pada 2026.
Ekonom Celios, Nailul Huda, menilai dampak tersebut sangat kecil jika dibandingkan dengan dana yang digelontorkan. Ia menjelaskan bahwa program MBG cenderung hanya menggeser pola konsumsi masyarakat, bukan menciptakan permintaan baru yang mendorong pertumbuhan ekonomi.
Kebutuhan makanan yang sebelumnya dipenuhi secara mandiri kini diambil alih oleh pemerintah, sehingga aktivitas ekonomi tambahan yang tercipta relatif terbatas.
Selain itu, meskipun program ini membuka lapangan kerja melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), ada potensi efek samping berupa berkurangnya peluang usaha di sektor informal, seperti pedagang kantin dan pelaku UMKM.
Pandangan serupa disampaikan ekonom Bright Institute, Awalil Rizky. Ia menekankan pentingnya memperhitungkan biaya dalam setiap kebijakan, terutama karena sebagian besar anggaran MBG berasal dari realokasi sektor lain yang juga memiliki kebutuhan mendesak.
Sementara itu, ekonom Center of Reform on Economics Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai dampak pengganda program ini terhadap penerimaan negara, khususnya pajak, masih sangat terbatas dalam jangka pendek.
Menurutnya, aktivitas ekonomi yang muncul dari program MBG banyak terjadi di sektor dengan tingkat formalitas rendah, sehingga tidak sepenuhnya tercermin dalam peningkatan basis pajak, terutama pajak penghasilan.
Dengan kondisi tersebut, kebijakan mempertahankan anggaran jumbo MBG di tengah tekanan efisiensi justru memunculkan pertanyaan baru: apakah pemerintah benar-benar konsisten menjalankan prinsip penghematan, atau justru tebang pilih dalam menentukan prioritas belanja negara?
terwo hutang mbg, termul hutang infrastruktur
ya nanti dia jgn di pilih lagi