Rumor Cedera atau Kematian Mojtaba Khamenei Tidak Akan Mengubah Arah Iran
Oleh : Kayhan Valadbaygi
Peneliti di International Institute of Social History
Ketika pengangkatan Mojtaba Khamenei sebagai Pemimpin Tertinggi Iran yang baru diumumkan, banyak pengamat melihatnya terutama sebagai konfirmasi munculnya tatanan garis keras baru di Teheran. Rumor selanjutnya tentang cedera atau bahkan kematiannya—yang dipicu oleh menghilangnya ia dari publik—telah memicu spekulasi tentang apa artinya bagi rezim Iran.
Namun, banyak analisis gagal menyadari bahwa konsolidasi kekuasaan yang sedang berlangsung di Iran bersifat struktural, bukan personal. Apa yang diperkuat oleh perang adalah rezim pemerintahan yang semakin berorientasi pada keamanan, dengan logika yang melampaui siapa pun penerusnya. Proses ini akan terus berlanjut, dengan atau tanpa Mojtaba Khamenei di puncak kekuasaan.
Restrukturisasi ekonomi
Untuk memahami transformasi yang sedang berlangsung di Iran, kita harus melampaui intrik suksesi dan kembali ke ekonomi politik. Setelah berakhirnya perang dengan Irak pada 1989, Iran mengalami fase panjang “restrukturisasi berorientasi pasar”. Di bawah slogan privatisasi dan pembangunan ekonomi, negara tidak sekadar mundur; melainkan direorganisasi.
Aset publik dialihkan ke tangan konglomerat semi-negara, yayasan parastatal, dan institusi yang memiliki koneksi politik. Yang muncul bukanlah berkurangnya peran negara, melainkan konfigurasi kekuasaan negara yang berbeda: lebih tidak akuntabel dan semakin terjalin dengan mekanisme redistribusi ke atas.
Di atas dasar inilah terbentuk apa yang disebut sebagai kompleks militer-bonyad. Setelah amendemen Pasal 44 Konstitusi 1979 yang mengizinkan “entitas publik dan non-pemerintah” menguasai hingga 80 persen saham industri besar negara, periode setelah 2006 menyaksikan transfer besar-besaran aset dari kementerian ke perusahaan yang berafiliasi dengan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) dan yayasan revolusioner keagamaan (bonyad), termasuk Mostazafan Foundation, Setad, Astan Quds Razavi, dan Martyrs’ Foundation.
Dengan demikian, konglomerat yang terkait dengan sektor keamanan menjadi penerima manfaat utama dari restrukturisasi ini. Pada akhir 2000-an, proses ini menghasilkan blok kekuasaan yang menghubungkan institusi koersif dengan modal parastatal—sebuah jaringan yang kemudian mendominasi sektor-sektor utama ekonomi dan memperluas pengaruhnya ke inti negara yang tidak dipilih secara demokratis.
Sanksi dan konsolidasi kekuasaan
Setelah empat putaran sanksi Dewan Keamanan PBB dari 2006 hingga 2010, Amerika Serikat mengubah strateginya dengan menerapkan sanksi sepihak dan ekstrateritorial yang luas terhadap ekspor minyak Iran, sistem keuangan, dan akses ke perbankan internasional. Sanksi kembali diperluas setelah pemerintahan Presiden Donald Trump keluar dari kesepakatan nuklir Iran pada 2018.
Sanksi ini tidak membalikkan transformasi negara; justru memperdalamnya. Berlawanan dengan pandangan umum bahwa sanksi melemahkan negara otoriter dari luar, dampaknya di Iran jauh lebih kompleks dan paradoks.
Sanksi menyebabkan kerusakan besar pada ekonomi secara luas, tetapi secara selektif justru memperkuat aktor-aktor yang paling mampu beroperasi dalam kondisi tidak transparan, koersif, dan mampu menghindari sanksi. Ketika akses ke perdagangan dan keuangan formal menyempit, jaringan bayangan, jalur terlindungi, serta konglomerat dan perantara yang terkait keamanan menjadi semakin bernilai.
Hasilnya bukan sekadar negara yang lebih lemah, tetapi negara yang lebih berorientasi keamanan. Beban dari sistem ini ditanggung oleh rakyat biasa Iran melalui inflasi, pengangguran, pekerjaan yang tidak stabil, pengurangan subsidi, meningkatnya ketimpangan, dan semakin dalamnya eksklusi politik.
Konteks inilah yang melatarbelakangi gelombang protes selama satu dekade terakhir—dari demonstrasi 2017 dan 2019 hingga gerakan “Perempuan, Kehidupan, Kebebasan” dan kerusuhan Januari 2026 sebelum perang saat ini.
Perang dan penyempitan ruang politik
Seruan pemberontakan yang didorong Washington dan Tel Aviv di awal perang tidak terwujud. Sebaliknya, kepala polisi nasional Iran, Ahmad-Reza Radan, menyatakan bahwa negara kini melihat “semua masalah” melalui lensa perang, dan memperingatkan bahwa siapa pun yang turun ke jalan akan diperlakukan bukan sebagai pengunjuk rasa, melainkan sebagai musuh.
Ketika ia mengatakan bahwa aparat keamanan “memiliki jari di pelatuk”, maknanya jelas: peringatan bahwa setiap perbedaan pendapat domestik akan dihadapi dengan kekuatan bersenjata dalam kondisi perang.
Ini bukan berarti sebelum perang Iran lebih lunak terhadap oposisi. Sebaliknya, rezim telah lama merespons protes dengan kekerasan luar biasa. Dalam satu dekade terakhir, protes menjadi lebih luas secara geografis, lebih beragam secara sosial, dan lebih terang-terangan anti-sistem—dan respons negara pun meningkat.
Yang berubah bukan fakta represi, melainkan logika politik dan bahasa legitimasi di baliknya. Konflik eksternal memberi kerangka baru bagi rezim untuk mengkriminalisasi, memiliterisasi, dan menumpas oposisi domestik. Batas antara musuh luar dan oposisi dalam negeri sengaja dihapus.
Iran dengan atau tanpa Mojtaba Khamenei
Inilah alasan mengapa arti penting terpilihnya Mojtaba Khamenei bukan terletak pada hal baru, melainkan kelanjutan dari tren yang sudah ada. Jika rumor kematiannya benar, arah tersebut kemungkinan besar tidak akan berubah secara mendasar.
Selama pemerintahan ayahnya, Ali Khamenei, kantor Pemimpin Tertinggi berkembang dari sekretariat ulama yang sederhana menjadi pusat komando institusional utama rezim—dengan jangkauan ke sektor keamanan, keuangan, komunikasi, lembaga keagamaan, dan struktur negara yang tidak dipilih.
Ini bukan sekadar ekspansi administratif, tetapi respons terhadap defisit legitimasi. Dibandingkan Pemimpin Tertinggi pertama Iran, Ruhollah Khomeini, Ali Khamenei tidak memiliki tingkat karisma dan otoritas keagamaan yang sama. Ia mengimbanginya dengan membangun institusi di sekelilingnya.
Hasilnya, lembaga tersebut kini lebih penting daripada individu yang menjabat. Jika Mojtaba tidak lagi ada, penggantinya kemungkinan berasal dari jaringan ulama-keamanan yang sama dan tetap selaras dengan kompleks militer-bonyad yang mendominasi inti kekuasaan Iran.
Bahkan jika penerus baru awalnya tidak memiliki posisi politik atau otoritas seperti Mojtaba atau Ali Khamenei, struktur lembaga itu sendiri dirancang untuk mengonsolidasikan kekuasaan seiring waktu. Dimensi keagamaan tetap penting, tetapi semakin menjadi sumber legitimasi bagi sistem yang pusat kekuatannya sebenarnya berada pada aparat keamanan dan institusi di sekitar kantor Pemimpin Tertinggi.
Yang kemungkinan akan muncul di Iran pascaperang bukanlah sistem tanpa kepemimpinan tertinggi, melainkan Republik Islam yang lebih ketat dalam aspek keamanan. Dalam praktiknya, ini berarti tatanan politik yang lebih keras, lebih sempit, dan lebih militeristik dibanding sebelumnya.
(Sumber: Al Jazeera)
