Ringkasan artikel Financial Times yang menyebut program MBG gagal total

✍️M. Ridha Intifadha

Saya telah membaca artikel Financial Times yang memberitakan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Indonesia wanted to give children free school meals. How did it go so wrong?” 

(“Indonesia ingin memberikan makanan sekolah gratis kepada anak-anak. Bagaimana bisa hal itu gagal total?”)

Saya coba sarikan 10 poin menariknya:

(1) Program MBG yang digagas Presiden Prabowo Subianto menghadapi krisis berat setelah 18 bulan berjalan. Masalah tata kelola, kasus korupsi, hingga kasus keracunan pun memicu sorotan publik.

(2) Kepercayaan publik merosot tajam. Hasil survei mencatat tingkat kepuasan/persetujuan masyarakat terhadap program ini anjlok dari 62,5% menjadi 34%, dengan 61,6% publik mengaku tidak puas.

(3) Dari sisi BGN, sektor kepemimpinan dan tata kelola terguncang. Kepala BGN Dadan Hindayana ditangkap Kejaksaan Agung atas dugaan korupsi alokasi dapur operasional. Penggantinya sempat mundur karena trauma, sebelum akhirnya diisi oleh Sudaryono.

(4) Keamanan pangan menjadi sorotan utama. JPPI mencatat 40.759 penerima manfaat setidaknya mengalami keracunan makanan. Hal ini memaksa pemerintah menutup permanen setidaknya 833 dapur yang tidak memenuhi standar higienis.

(5) Meskipun insiden terjadi berulang kali, Presiden Prabowo pada Oktober lalu mengatakan bahwa 8.000 kasus keracunan saat itu hanya 0,0007 persen dari total makanan yang telah diberikan. Presiden pun menyebutnya sebagai dalam batas toleransi kesalahan yang manusiawi.

(6) Selain itu, Beban fiskal pun kian berat. Anggaran program MBG terpaksa dipangkas dari rencana awal Rp335 triliun menjadi Rp229 triliun demi menjaga batas defisit anggaran negara.

(7) Masih soal anggaran. Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya memutuskan bahwa anggaran pendidikan tidak boleh dimanfaatkan untuk mendanai program MBG.

(8) MBG Watch menyatakan bahwa program MBG berada dalam situasi krisis yang sistematis. Desainnya sudah cacat sejak awal. Untuk memperbaikinya, akan memerlukan biaya yang sangat tinggi dan kemauan politik yang sangat kuat

(9) Selain kerangka tata kelola pelaksanaan, program MBG juga disoroti dari sisi pengawasan. ICW mencatat puluhan yayasan terkait dapur terafiliasi dengan tokoh-tokoh politik. Pengawasan lemah meningkatkan risiko korupsi.

(10) Pemerintah kini memberlakukan moratorium pembaruan kontrak dapur baru dan berjanji menerapkan zero tolerance terhadap korupsi untuk merestrukturisasi sistem program yang dinilai cacat sejak awal.