PURBAYA DISIKAT DULUAN

PURBAYA DIBERESIN DULUAN

Oleh: Agustinus Edy Kristianto

Menkeu Suahasil Nazara berkata, selain APBN yang kredibel, ia akan memprioritaskan komunikasi publik yang dapat dipercaya (Kompas, 15/9/2026).

Saya berpikir nakal saja: berarti Menkeu yang lama komunikasi publiknya tidak bisa dipercaya?

Contohnya begini: Purbaya pernah menyatakan bakal mencopot Dirjen Pajak Bimo Wijayanto dan Dirjen Bea Cukai Djaka Budhi Utama jika kinerjanya tak membaik (CNN Indonesia, 27/1/2026). Tapi kenapa sekarang justru Purbaya yang dicopot? Jadi siapa sebenarnya yang tidak bisa dipercaya? Kalau ucapan Purbaya bisa dipercaya, logikanya, kan, seharusnya Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai yang dicopot, bukan?

Kita kesampingkan dulu analisis fiskal dan moneter panjang lebar. Siapa pun Menteri Keuangannya, nyatanya kehidupan rakyat Indonesia juga begini-begini saja: yang kaya makin kaya, yang miskin tambah miskin.

Kita lihat dulu reshuffle Menkeu dari kacamata politik. Sudut pandang orang berebut kekuasaan. Sesuatu yang wajar, karena menteri adalah jabatan politik.

Rekam jejak kisruh internal Kemenkeu adalah rahasia umum yang dicatat media. Setelah ancaman sikat Dirjen Bea Cukai dan Dirjen Pajak, berturut-turut Purbaya diberitakan menyetop Bimo (Dirjen Pajak) untuk mengeluarkan pernyataan publik gara-gara heboh pemeriksaan wajib pajak peserta tax amnesty, kisruh lagi soal restitusi pajak, dan Rp120 triliun dividen Danantara. Puncaknya, pada 10 September 2026, Purbaya melakukan keputusan mutasi dan rotasi besar-besaran di Kemenkeu.

Jelas diberitakan, Bimo dan Djaka tidak hadir dalam pelantikan pejabat hasil perombakan itu. Empat hari kemudian (14/9/2026) Presiden Prabowo Subianto melantik Suahasil Nazara sebagai Menkeu. Uniknya, Bimo dan Djaka tampak hadir di gedung Kemenkeu menyambut pejabat lain setelah Purbaya dicopot.

Saya baca arah pemberitaan media: Bloomberg Technoz langsung turun dengan angle “Purbaya Diganti Usai Rombak Pegawai Internal Kemenkeu” (14/9/2026, Pukul 16.50 WIB) dan Detik Finance dengan “Purbaya Dicopot, Ekonom Nilai Ada Masalah Internal hingga Dividen Rp 120 T” (14/9/2026, Pukul 17.26 WIB). Sementara Koran Kompas pagi hari ini main aman, sama sekali tidak menyinggung konflik internal, begitu juga Koran Tempo.

Saya juga dapat tangkapan layar percakapan grup WhatsApp yang berisi chat dari yang diduga Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai pada 10 September 2026, dalam rentang Pukul 15.50, 15.52, dan 16.55, yang inti pesannya mirip: minta maaf atas kegaduhan di Kemenkeu, tidak akan melaksanakan SK Menkeu 4 September 2026 (hasil perombakan Purbaya), dan menyatakan perombakan dilakukan tidak melalui prosedur yang benar. Penekanannya pada ketiadaan mekanisme Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan), tidak dilibatkannya Dirjen, dan tidak sesuai asas meritokrasi dan good governance.

Kabar berhembus terbatas, katanya, Purbaya ditawari jadi Menko PMK (Pembangunan Manusia dan Kebudayaan) tapi tidak mau dan memilih lebih baik dicopot.

Tapi saya tetap penasaran. Pertanyaan awamnya: apa betul Purbaya dicopot karena ia mau mengganti kedua Dirjen itu? Saya dengar, Purbaya sudah berbicara kepada Presiden mengenai rencana penggantian kedua Dirjen itu dan jawabannya adalah nanti akan dibereskan. Jadilah sekarang ketika semua tahu ternyata justru Purbaya yang ‘diberesin’.

Saya, sih, dalam posisi tidak membela salah satu kubu yang berselisih. Tapi menarik saja melihat dinamika politik yang terekam. Beberapa orang sumber saya kontak untuk menjawab kekuatan apa yang bisa menggusur Purbaya itu, dan benarkah perseteruan dengan kedua Dirjen itu adalah pusat gempanya? Mengapa Purbaya yang dipilih sendiri oleh Prabowo justru yang ‘dibereskan’ oleh Prabowo juga?

Ada satu analisis yang menarik dan membuktikan ‘wajar’ kalau Purbaya tumbang, karena secara peta kekuatan saat ini, Purbaya lemah secara politik. Pencopotannya adalah bukti betapa jaringan alumni Taruna Nusantara (Tarnus/TN) jauh lebih kuat darinya.

Dirjen Pajak Bimo, misalnya, adalah alumnus Taruna Nusantara TN-3 (1995), Mensesneg Prasetyo Hadi TN-6 (1998), Seskab Teddy Indra Wijaya TN-15 (2007). Alumni TN lain yang berposisi strategis saat ini yakni Menlu Sugiono TN-5 (1997) dan Kepala BGN Sudaryono TN-11 (2003). Bahkan Menko Infrastruktur AHY juga TN-5 (1997).

Bimo adalah alumnus paling senior di antara mereka. Sementara secara struktural, Mensesneg dan Seskab berposisi sangat strategis dalam hal pergantian kabinet. Mereka berada langsung di bawah Presiden dan bisa memberi akses informasi paling awal atas keputusan personalia.

Mungkin ada agenda lebih besar yang sedang dijalankan jaringan alumni itu, dan Purbaya adalah orang yang dianggap tidak cocok dengan agenda itu.

Tapi itu hanyalah salah satu analisis berdasarkan relasi kuasa dan kewenangan administrasi-teknis yang masuk akal untuk menjawab mengapa Purbaya tumbang. Pasti ada faktor dan analisis lain (termasuk yang saya dengar soal adanya keluhan terhadap model kepemimpinan personal Purbaya dan cawe-cawe ‘orang luar’ terhadap keputusan birokrasi), dan itu sah-sah saja dalam demokrasi.

Sebab pada ujungnya keputusan merombak kabinet adalah haknya Presiden secara substantif. Kita tak bisa 100% menyelami isi hatinya Presiden.

Sekian dulu. Kali ini tidak ada punchline yang terlalu bagaimana dulu. Saya justru mau dengar apa komentar dan analisis Anda tentang tumbangnya Purbaya.

Salam,
AEK