Presiden Yang Tak Mau Mendengar

𝗣𝗿𝗲𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻 𝗬𝗮𝗻𝗴 𝗧𝗮𝗸 𝗠𝗮𝘂 𝗠𝗲𝗻𝗱𝗲𝗻𝗴𝗮𝗿

Oleh: Ruly Achdiat Santabrata

Sahabat saya kerja di BUMN. Minggu lalu dia WA saya — bukan marah, cuma lelah.

Di kantornya, ada yang mau dipromosikan jadi Dirut. Bukan karena track record. Bukan karena kompetensi. Tapi karena dia punya cantolan — kenalan orang yang tepat di lingkaran yang tepat. Prosesnya ada di atas kertas. Tapi semua orang di dalam ruangan itu sudah tahu hasilnya sebelum proses dimulai.

Saya diam agak lama setelah baca itu.

BLOOMBERG DAN APA YANG MEREKA LIHAT

Hari yang sama, saya baca laporan Bloomberg yang terbit 16 Juni — Inside the Palace: How Prabowo’s Circle Is Unnerving Investors (Di Balik Istana: Bagaimana Orang-orang di Lingkaran Prabowo Membuat Para Investor Gelisah.). Mereka wawancara lebih dari selusin orang dalam pemerintahan. Anonim semua, tapi konsisten dalam satu hal: kebijakan-kebijakan besar lahir dari lingkaran kecil yang tidak dirancang untuk menerima kabar buruk.

Buzzer akan bilang: Bloomberg itu antek asing. Sumber asing. Tidak cinta Indonesia.

Tapi sahabat saya itu bukan Bloomberg. Dia orang Indonesia. Kerja di BUMN negara. Dan dia ngerasain hal yang sama dari dalam.

Itu yang membuat saya menulis esai ini.

TIGA FAKTA YANG TIDAK BUTUH BLOOMBERG UNTUK DIVERIFIKASI

Koperasi Desa Merah Putih muncul April 2025 — tidak ada di janji kampanye. 58% Dana Desa 2026 (Rp 34,57 triliun) dialihkan untuk program ini. Warga desa yang seharusnya menerima uang itu tidak pernah diajak bicara.

Ekspor satu pintu untuk sawit, batubara, ferroalloy — diumumkan Mei 2026 dengan cara yang, menurut Bloomberg, mengejutkan pejabat pemerintah sendiri. Detail teknisnya masih dalam diskusi SETELAH kebijakan berjalan.

16 Juni kemarin — Luis Hutabarat meninggal di area perkebunan Agrinas di Labuhanbatu Utara. Dua oknum TNI aktif yang bertugas sebagai satpam BUMN diduga terlibat. Kantor Agrinas dibakar massa. Ini bukan pertama kali — Februari lalu warga sudah menggeruduk kantor yang sama.

Pola yang sama berulang: keputusan besar, tanpa proses, tanpa konsultasi. Konsekuensinya ditanggung orang-orang yang tidak ada di ruangan ketika keputusan itu dibuat.

YANG SAHABAT SAYA KATAKAN

Di akhir pesannya, dia nulis ini. Saya kutip apa adanya:

“Yang penting buatku adalah justru poin terkait roadmap. Kalau memang Indonesia Emas 2045 itu merupakan roadmap yang akan dicapai, bukan slogan doang — ya ayo bareng-bareng. Indonesia bukan milik segelintir orang elit atau apa. Kan emang kita semua.”

Dia tidak sedang menolak. Dia sedang menagih.

Itu beda yang penting.

Analisis lengkap — termasuk data Agrinas, timeline kebijakan tanpa proses, dan kenapa sistem yang tertutup itu berbahaya bukan hanya buat investor tapi buat semua yang menanggung konsekuensinya — ada di esai lengkapnya.

https://tulis.simei.uk/presiden-yang-tidak-mau-mendengar