Pemerintah yang Budeg

Nyaris tidak ada anak kesulitan makan, yang diperlukan itu peningkatan kualitas hidup setiap keluarga, melalui pekerjaan yang layak, upah yang memadai. Naik kelas dari UMK.

UMK itu standar hidup untuk satu orang, sekarang upah UMK/UMP itu, digunakan untuk kehidupan dua sampai beberapa orang dalam satu keluarga. Anak membiayai ibu bapak dan adik-adiknya. Suami membiayai istri, beberapa anak bahkan dengan orang tua dan mertuanya. Banyak juga yang sebaliknya, istri bekerja suami sudah tidak mampu bekerja.

Jika MBG dikasih uang tunai per anak 15.000, satu keluarga kadang ada 2 sampai 3 anak, satu keluarga perbulan bisa naik kualitas hidupnya dengan tambahan, jika 1 anak sebulan 300.000, 2 anak 600.000, 3 anak 900.000.

Tidak perlu beralasan kalau dijadikan bantuan tunai nanti dipakai buat bayar utang, dipakai judi. Naluri manusia pasti ada saja oknum dan penyimpangan, kalian saja pemerintah; jatah anak 15.000 saja dilegalkan 5000 jadi biaya operasional. 5000 itu lebih dari 30% nya anggaran 335 triliun. Irasional biaya operasional 110 triliun sendiri. Soal judol bisa dilacak bisa diblokir dari penerima jatah.

MBG kan membuka 1 juta lapangan kerja? Kalau sumber gaji dari APBN, bukan dari laba usaha, seperti BUMN, itu bukan lapangan kerja, itu sosial, kalau sosial ya kasih saja satu juta orang itu sampai dapat pekerjaan lain, paling hanya 10-20 triliun. Lebih hemat dari dana MBG 265-335 triliun.

Simulasi seperti ini bukan tidak terbayang di otak pejabat kita di kepala Presiden, tapi memang mereka tahu sulit sekali mengkorupsi dana bantuan tunai itu, berbeda dengan MBG, pintu korupsinya banyak sekali. Ada 1001 pintu korupsi.

Sedih sekali, angka 13.000 dapur ini banyak artinya, bisa sekian ribu kilo meter jalan baru, bisa peluang investasi teknologi tinggi, bisa biaya beasiswa ratusan ribu mahasiswa berprestasi di ITB, UGM, UI, UNIBRAW dan banyak kampus hebat, peluang lain yang sama penting atau lebih penting atau lebih berdampak.

Peluang lain yang tersingkir itu disebut opportunity cost, harga berupa kesempatan lain yang hilang akibat suatu keputusan goblok.

(Ahmad Tsauri)