MENGHITUNG HARI PRABOWO

Ketika suara di Parlemen dikuasai hampir 100 persen, mengapa kepuasan rakyat di lapangan justru merosot tajam hingga 30 persen?

​Merangkul semua partai ke dalam pelukan kekuasaan sering kali dicitrakan sebagai simbol ketangguhan. Namun dalam realitas politik hari ini, menghimpun seluruh kekuatan ke dalam istana justru menjadi pengakuan yang jujur: ketakutan mendalam akan ketidakmampuan memimpin secara mandiri.

Sejak awal, keputusan meraup seluruh parpol ke barisan pemerintah memperlihatkan kalkulasi yang sangat defensif—sebuah pesan tersirat bahwa tanpa perlindungan benteng raksasa di Senayan, roda pemerintahan tak akan sanggup berdiri di atas kakinya sendiri.

​Namun mari kita buka mata lebar-lebar.

​Hasil survei SMRC Juli 2026 mencatat tingkat kepuasan publik (approval rating) Presiden meluncur bebas dari 81,2% di akhir tahun lalu menjadi tinggal 51,1%. Penurunan drastis hanya dalam hitungan sembilan bulan.

Dan jujur saja, angka 51% itu sebenarnya masih angka yang sangat ‘sopan’. Apa yang dirasakan warga di akar rumput—di pasar-pasar yang sepi, di tengah impitan harga pokok, dan kemerosotan penegakan hukum—jauh lebih perih dari sekadar statistik di atas kertas.

​Di sinilah letak ironi mematikan itu: pemerintahan ini dikelilingi koalisi seratus persen, namun disokong oleh kepuasan rakyat yang kian mendekati titik nol.

​Sekarang, mari kita ajukan pertanyaan paling mendasar yang paling dihindari oleh Istana:

Jika dalam kondisi tanpa oposisi—di mana semua undang-undang bisa diketok sekehendak hati dan tidak ada satu pun suara parlemen yang berani menginterupsi—kepercayaan publik sudah ambruk secepat ini, lalu bagaimana jika ada partai oposisi yang kritis dan tangguh?

​Jika tanpa musuh di Senayan saja pemerintah sudah kedodoran menahan gelombang kekecewaan rakyat, apakah rezim seperti ini sanggup bertahan hingga lima tahun menyelesaikan periodenya?

​Sejarah politik republik ini, sejak era Soekarno hingga Jokowi, mengajarkan satu hal mutlak: oposisi formal boleh saja dimatikan di ruang sidang DPR. Tapi ketiadaan oposisi justru menghilangkan katup penyelamat. Tanpa partai oposisi yang dijadikan kambing hitam atas kemacetan politik, tidak ada lagi benteng transit bagi ketidakpuasan warga. Seluruh amarah, kekecewaan ekonomi, dan erosi kepercayaan publik kini mengarah lurus, tanpa penghalang, tepat ke dada sang pemegang komando.

​Kekuasaan yang dibeli dengan borongan partai politik ternyata hanyalah istana pasir di pinggir pantai. Tampak megah dan menakutkan dari jauh, tapi sangat mudah runtuh begitu disapu gelombang perut kosong rakyatnya sendiri.

Pada akhirnya, borong partai tidak pernah menjamin keselamatan, melainkan hanya mempercepat terkuaknya satu rahasia umum: bahwa di balik tameng koalisi yang gemuk itu, ada kepemimpinan yang sebenarnya terlalu kurus untuk menopang beban sebuah bangsa.

(Dina Melinda)