“KDMP” WANGSIT PRABOWO

KETIKA WANGSIT MEMASUKI RUANG KEBIJAKAN PUBLIK

Pernyataan Menteri Koperasi Ferry Juliantono bahwa gagasan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bermula dari wangsit yang diperoleh Presiden Prabowo Subianto, sangat menarik untuk ditelisik secara metafisik sekaligus ilmiah. Bukan semata-mata karena kata wangsit tiba-tiba masuk ke dalam narasi kebijakan publik, melainkan karena pernyataan tersebut telah memicu perdebatan publik mengenai bagaimana sesungguhnya sebuah kebijakan negara dilahirkan.

Dalam tradisi kebijakan publik modern, sebuah kebijakan idealnya lahir dari proses yang relatif dapat ditelusuri: identifikasi masalah, pengumpulan data, kajian akademis, analisis kebutuhan, perumusan alternatif, pengujian risiko, hingga pengambilan keputusan politik.

Namun dalam narasi tentang Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, publik justru diperkenalkan pada sebuah urutan yang agak berbeda: gagasan datang melalui wangsit, kebijakan kemudian dirumuskan, dan penjelasan mengenai landasan historis serta akademisnya hadir belakangan.

Tentu saja, tidak ada yang dapat melarang seorang pemimpin memperoleh inspirasi melalui cara apa pun. Wangsit, intuisi, pengalaman, perenungan, bahkan ilham, semuanya merupakan wilayah personal yang tidak perlu diperdebatkan.

Persoalannya baru menjadi menarik ketika sebuah wangsit pribadi berubah menjadi kebijakan publik berskala nasional, melibatkan puluhan ribu koperasi, menggunakan instrumen negara, dan pada akhirnya bersentuhan dengan anggaran serta risiko keuangan publik.

Di sinilah persoalan metafisik bertemu dengan persoalan administrasi negara.

Sebab, jika wangsit adalah titik awal sebuah gagasan, maka pertanyaan ilmiahnya sederhana:

Di titik mana wangsit itu berhenti menjadi wangsit dan mulai berubah menjadi kebijakan berbasis kajian?

Pertanyaan berikutnya bahkan lebih menarik:

Apakah kajian ilmiah telah mendahului kebijakan, ataukah penjelasan ilmiah baru diperlukan setelah narasi tentang wangsit menjadi viral dan menimbulkan pertanyaan publik?

Sebab pada akhirnya, wangsit boleh datang dari langit, tetapi anggaran negara tetap harus dipertanggungjawabkan di bumi.

DARI WANGSIT MENUJU KEBIJAKAN NEGARA

Dalam politik, seorang pemimpin boleh saja mendapatkan inspirasi dari mana pun. Gagasan besar dalam sejarah manusia sering kali lahir dari intuisi, pengalaman, bahkan perenungan personal.

Tetapi negara modern bekerja dengan mekanisme yang berbeda.

Begitu sebuah gagasan pribadi hendak dijadikan kebijakan publik, ia harus melewati proses transformasi.

Inspirasi pribadi harus berubah menjadi argumentasi publik.

Dan argumentasi publik harus dapat diuji.

Di sinilah letak perbedaan antara gagasan seorang individu dengan kebijakan negara.

Presiden boleh memiliki gagasan untuk membangun koperasi di desa. Itu adalah hak politik dan kepemimpinan. Tetapi ketika gagasan tersebut diterjemahkan menjadi kebijakan nasional dengan target puluhan ribu koperasi, maka pertanyaan yang muncul bukan lagi:

“Dari mana Presiden mendapatkan inspirasinya?”

Pertanyaannya berubah menjadi:

“Apa masalah publik yang hendak diselesaikan?”

“Mengapa koperasi merupakan instrumen terbaik?”

“Mengapa jumlahnya harus puluhan ribu?”

“Mengapa model organisasinya seperti itu?”

“Berapa biaya yang diperlukan?”

“Bagaimana kelayakan bisnisnya?”

“Bagaimana tata kelolanya?”

“Siapa yang bertanggung jawab jika koperasi gagal?”

Pertanyaan-pertanyaan inilah yang seharusnya menjadi pusat pembicaraan kebijakan.

Sebab negara tidak dibangun berdasarkan keyakinan bahwa sebuah gagasan pasti berhasil.

Negara dibangun berdasarkan kemampuan untuk menguji apakah sebuah gagasan layak dijalankan.

(Rudi Sinaba)