GIBRAN, WAPRES YANG DILUPAKAN

Posisi duduk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang sejajar dengan deretan para menteri—tepatnya di samping Menko Perekonomian Airlangga Hartarto—saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada Senin, 20 Juli 2026, menuai sorotan publik.

Kendati istana Kepresidenan telah memberikan klarifikasi resmi terkait perubahan tata letak tempat duduk hanya soal teknis dan menampik adanya keretakan, namun bahasa smiotik (simbol) dianggap lebih jujur ketimbang bahasa kata.

Karena dalam konteks teknis, posisi Wapres duduk disamping Presiden juga bukan kendala. Bahkan, mengkonfirmasi keakraban dan kekompakan.

Apalagi, sejumlah tayangan media menangkap ekspresi Gibran dengan tatapan kosong. Antara tak tahu apa yang terjadi, tak tahu apa yang musti dilakukan, tak tahu mengapa ada di deret menteri hingga tak tahu apa sebenarnya bahasan substansi rapat.

Mengenai hubungan Prabowo Gibran ini tidak bisa dilepaskan dengan dinamika Kertanegara (Hambalang) dengan Solo (Jokowi). Mantan Sekretaris BUMN Said Didu, mengungkap kondisi terkini sudah pada posisi saling tikam.

Said Didu, menyebut Prabowo saat ini harus mengambil inisiatif ‘membunuh’ kalau tidak ingin ‘dibunuh’. Musuh utama Prabowo bukan hanya Solo, melainkan juga Oligarki dan Partai Cokelat (Polisi). Said Didu sering menyebutnya sebagai geng S.O.P (Solo, Oligarki, Parcok).

Terpisah, penetapan tersangka Ex Jampidsus Febrie Ardiansyah juga dianggap serangan Parcok ke Prabowo. Meski pengungkapan kasus ini juga patut diapresiasi, namun bukan berarti tak ada petinggi Parcok yang tak menyimpan emas berkilo kilo dan uang bermilyar-milyar.

Jokowi sendiri, diungkap oleh Beator Suryadi punya bungker di Solo. Menurut mantan staf di KSP dan anggota DPR RI dari PDIP ini, uang hasil kejahatan korupsi Jokowi disimpan di bungker tersebut. Bahkan, sejak menjadi Gubernur DKI Jakarta, uang hasil korupsi proyek reklamasi pantai Utara Jakarta (Proyek Aguan) disimpan di bungker tersebut.

Kembali ke soal Gibran, posisinya memang menjadi beban Prabowo. Jika Jokowi disoal karena ijazah palsu, Gibran membebani Prabowo karena putusan MK nomor 90 dan status Gibran yang tak lulus SMA.

Surat Keterangan penyetaraan SMA milik Gibran, saat ini digugat di PTUN Jakarta oleh seorang Advokat dan Praktisi Pendidikan, Mercy Sihombing. Sungguh, aib bangsa yang sangat menjijikan, punya Wapres tak lulus SMA.

Terakhir, apakah Gibran yang menjadi beban akan ditanggalkan? Atau Prabowo, mengambil mode untuk melupakan? Anggap Saja Indonesia tak punya Wapres sebagaimana Indonesia tak punya Ibu Negara.

(Oleh: Ahmad Khozinudin)