Apakah para elit politik tidak membaca situasi yang berbahaya ini?

Media ternama Financial Times nulis judul yang nyakitin buat saya baca sebagai orang Indonesia: “Indonesia wanted to give children free school meals. How did it go so wrong?” (“Indonesia ingin memberikan makanan sekolah gratis kepada anak-anak. Bagaimana bisa hal itu gagal total?”)

Fotonya bapak-bapak gendong anak yang lunglai keracunan MBG, di antara anak sekolah lain yang nunggu giliran diangkut.

Yang bikin saya sedih bukan cuma foto itu. Yang bikin saya sedih, ini bukan pertama kalinya dunia luar bertanya begitu, dan bukan pertama kalinya pertanyaan itu nggak sampai ke tempat yang bisa mengubah sesuatu.

Secara objektif, artikel Financial Times bertajuk “Indonesia wanted to give children free school meals. How did it go so wrong?” menyoroti krisis tata kelola, rentetan kasus keracunan massal, dan pemangkasan anggaran yang tengah membayangi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Media asing cenderung berfokus pada analisis risiko fiskal, transparansi, dan jaminan keselamatan publik dari sudut pandang kritis.

Berikut adalah fakta-fakta objektif yang mendasari analisis kritis media luar terhadap dinamika program MBG saat ini:

1. Krisis Keamanan Pangan & Kasus Keracunan

• Insiden Massal Terbaru: Kasus keracunan besar baru saja terjadi di SMKN 6 Semarang yang berdampak pada 707 siswa dan guru. Investigasi awal menunjukkan bahwa keracunan diduga dipicu oleh proses memasak bahan makanan yang terlalu dini sebelum didistribusikan.
• Akumulasi Korban: Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) dan Kementerian Kesehatan mencatat akumulasi korban diduga keracunan sejak program berjalan dari tahun 2025 hingga pertengahan 2026 telah menembus angka lebih dari 37.000 orang. Hal ini menjadi sorotan tajam karena menyangkut keselamatan anak-anak.

2. Masalah Korupsi & Perombakan Manajemen

• Penangkapan Mantan Kepala BGN: Bulan lalu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) terdahulu, Dadan Hindayana, beserta dua deputinya ditangkap oleh Kejaksaan Agung atas dugaan korupsi terkait anggaran program MBG.
• Pembersihan Massal: Kepala BGN yang baru dilantik, Sudaryono, langsung mengambil tindakan tegas dengan mencopot 137 kepala dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta menutup permanen ratusan dapur yang dinilai melanggar disiplin anggaran atau gagal memenuhi standar higienitas.

3. Tekanan Fiskal dan Putusan Mahkamah Konstitusi

• Larangan Anggaran Pendidikan: Mahkamah Konstitusi (MK) baru saja memutuskan bahwa pemerintah tidak boleh lagi mendanai program MBG menggunakan pos anggaran pendidikan. Dana MBG harus dipisahkan sepenuhnya dari anggaran operasional pendidikan paling lambat pada APBN 2028.
• Pemangkasan Anggaran: Akibat keterbatasan ruang fiskal dan evaluasi efisiensi, pemerintah telah memotong anggaran program MBG tahun 2026 secara signifikan dari pagu awal Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun (berkurang lebih dari $2 miliar USD).

Kritik dari media internasional seperti Financial Times umumnya menggunakan standar pengawasan ketat terhadap penggunaan dana publik berskala besar. Bagi Indonesia, situasi ini menjadi momentum krusial untuk membuktikan bahwa tata kelola logistik dan transparansi program nasional dapat diperbaiki demi keselamatan anak-anak di masa depan.