Hari ini Presiden Prabowo bertemu dengan para pemimpin Parpol. Kemudian ia mengadakan jumpa pers. Untuk memperlihatkan persatuan, dia jajarkan para elit parpol termasuk yang tidak ada dalam pemerintahan dibelakangnya.
Apa yang baru dari jumpa pers presiden ini? Tidak ada. Ia hanya litani keluhan lama. “Bangsa yang besar”. “Bangsa yang jadi korban”. “Bangsa yang sial karena diadu domba”. Jumpa pers yang miskin dengan kebijakan kecuali satu. Ia berusaha menginsinuasi bahwa gerakan rakyat sudah mengarah ke makar dan terorisme.
Ada sesuatu yang hilang dari jumpa pers ini. Presiden sama sekali kehilangan realitas. Ia tidak tidak bersentuhan dengan bumi. Dunia adalah rumahnya di Hambalang, beberapa loyalis, sesekali beberapa menteri. Dari gelembungnya yang sempit itu dia mencoba melihat Indonesia dan dunia — tentu lewat informasi yang disaring para loyalisnya.
Presiden sama sekali tidak menyasar apa yang menjadi inti persoalan selama ini. Ia dikelilingi oleh ketua-ketua partai. Tidakkah ia sadar bahwa partai-partai ini adalah salah satu sumber masalahnya? Orang membenci DPR dan secara otomatis membenci partai-partai ini.
Partai-partai ini sumber masalah karena merekrut artis-artis yang tidak paham sama sekali tentang kebijakan menjadi wakil rakyat. Siapa yang percaya bahwa anggota-anggota DPR yang ke Senayan lewat partai ini benar-benar mewakili rakyat? Para anggota DPR ini tampak sama sekali tidak peduli akan rakyat. Tidak peduli!
Kemudian dia meminta DPR menerima perwakilan para demonstran dan mendengarkan tuntutan mereka. Apa yang menjadi tuntutan mereka? Tidakkah dia sadari bahwa tuntutan para demonstran ini adalah pertama-tama kepada pemerintahannya: ganti Kapolri dan kendalikan polisi — dan juga nantinya militer — supaya berhenti bertindak brutal terhadap warga sipil.
Hal yang sebenarnya sama sekali tidak sulit. Institusi Polri itu berada dibawah presiden. Mengapa presiden tidak bisa mengambilalih kepemimpinan Polri? Jika Kapolri sekarang berjasa untuk kemenangan di Pilpres kemarin, dia tinggal bilang baik-baik, “Pak Sigit, kepemimpinan Polri saya ambil alih. Pak Sigit untuk sementara saya parkir. Nanti saya carikan posisi.” Mengapa begitu sulit melakukan ini?
Di tingkat massa sudah beredar kabar bahwa semua pembakaran, penjarahan, dan kerusuhan ini adalah hasil dari konflik antara militer dan polisi, khususnya antara Bais dan Intelkam. Itulah yang beredar di masyarakat. Adakah presiden peduli? Ataukah informasi itu tidak sampai ditelinganya karena ia membentengi dirinya begitu ketat?
Satu hal yang disinggung oleh presiden adalah perusakan fasilitas-fasilitas publik. Ada banyak bukti memperlihatkan bahwa pembakaran-pembakaran ini dilakukan oleh para “profesional” (bukan peserta demo). Provokasi massa dilakukan oleh para ‘spesialis kerusuhan (riot specialists) — meminjam istilah Stanley Stambiah seorang ahli kerusuhan komunal yang mengajar di Harvard.
Juga soal penjarahan. Rakyat tidak bodoh. Ketika ada kesempatan, mereka akan menggunakannya untuk menjarah. Dalam ketiadaan hukum dan keadilan, dalam situasi chaos atau kacau balau, penjarahan itu pasti terjadi. Pasti ada orang-orang yang memanfaatkan kesempatan ini.
Duhai, bukankah para elit ini menggarong dan menjarah negeri ini dalam jumlah ratusan trilyun? Pantaskah seorang anggota DPR yang punya rumah seharga ratusan milyar masih meminta tunjangan rumah 50 juta? Keserakahan macam apa yang sedang kita hadapi sebagai bangsa?
Saya tidak membenarkan penjarahan. Itu tidak bisa dibenarkan atas alasan apapun juga. Namun penjarahan oleh rakyat kecil adalah symptom atau gejala penyakit sosial dan politik yang ada di negeri ini.
Berapa harga satu halte dibanding dengan kekayaan negara yang dijarah? Adilkah menjadikan penjarahan ini sebagai pembenaran untuk membunuh dan menyiksa?
Presiden tetap tidak memperlihatkan kepemimpinannya. Dia tidak melihat bahwa pemerintahannya adalah juga menjadi sumber masalah. Eksperimen-eksperimennya dengan efisiensi — yang kemudian hanya menguntungkan orang-orang di pusaran politiknya saja; program-program mahal yang tidak masuk akal; dan kesenangannya untuk melawat keluar negeri, itu semua masalah yang diperhatikan dengan seksama.
Sekarang ini, tampaknya polisi akan mendapat justifikasi bertindak lebih brutal. Mungkin militer pun akan bertindak yang sama.
Namun, akankah gerakan rakyat ini berhenti? Kemungkinan besar jawabannya adalah: Tidak. Sejak dari demo besar di Pati, gerakan rakyat ini menyasar satu hal: para elit politik. Elit yang mereka anggap sebagai masalah terbesar negeri ini. Elit yang songong dan serakahnya bukan main.
Makar? Jauh dari itu. Yang dimaui oleh rakyat hanyalah sedikit kebebasan ekonomi dan politik sehingga mereka bisa bernapas dalam situasi yang sulit ini.
(✍️Made Supriatma)
