Pertanyaan ini kerap muncul sebagai kritik tajam terhadap arah kebijakan sosial negara. Dalam perspektif pemikiran Tan Malaka, terutama melalui konsep Madilog (Materialisme, Dialektika, Logika), hal ini bukan sekadar masalah teknis, melainkan soal politik pengetahuan dan kekuasaan.
Tan Malaka menekankan bahwa berpikir harus dimulai dari realitas material. Kebijakan “memberi makan” memang menyentuh kebutuhan dasar, tetapi sering berhenti di situ. Menurutnya, ini adalah bentuk penyelesaian yang bersifat sementara dan tidak mengubah struktur yang menyebabkan kemiskinan. Rakyat cukup diberi ikan, tanpa diajari memancing, apalagi diajak bertanya mengapa ikan itu sulit didapat.
Lebih dalam lagi, Tan Malaka pernah menulis, “Mereka ingin kita patuh, bukan cerdas. Karena yang cerdas sulit ditipu.” Kalimat ini menggambarkan kecurigaan bahwa kekuasaan sering berkepentingan untuk menjaga kepatuhan, bukan menumbuhkan kecerdasan kritis. Bantuan pangan tanpa pendidikan yang membebaskan dapat menjadi alat untuk melanggengkan ketergantungan dan menghambat kesadaran kritis rakyat.
Padahal, semangat “mencerdaskan kehidupan bangsa” dalam konstitusi kita sejalan dengan filsafat Madilog. Kecerdasan yang dimaksud adalah kemampuan berpikir logis, mendialektikakan masalah, dan memahami akar persoalan materialnya. Tanpa itu, rakyat hanya akan menjadi objek yang pasif, sulit membedakan antara bantuan yang tulus dengan kebijakan yang memperdaya.
Oleh karena itu, pilihan antara memberi makan dan mencerdaskan sebenarnya adalah cerminan dari pilihan politik: apakah negara ingin memelihara rakyat yang patuh, atau membangun bangsa yang mandiri, kritis, dan mampu memperjuangkan keadilan secara sadar? Menurut Tan Malaka, kemerdekaan sejati terletak pada kemampuan berpikir merdeka. Negara yang menghargai rakyatnya harus berani mengedepankan pendidikan yang membebaskan, karena hanya dengan kecerdasan kolektif bangsa ini dapat benar-benar berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan bangsa lain di dunia.
Komentar