Pemerintah Israel telah menyampaikan keberatan resmi kepada Board of Peace (BoP) bentukan Presiden AS Donald Trump, dengan menegaskan bahwa pasukannya harus mempertahankan kebebasan penuh untuk melancarkan serangan militer di Jalur Gaza.
Langkah ini diambil menanggapi peta jalan perdamaian (roadmap) terbaru yang diumumkan oleh Board of Peace.
Poin Kebatasan Utama Israel
Menurut laporan eksklusif dari Haaretz, pihak Israel mengomunikasikan tiga tuntutan mutlak yang bertentangan dengan rancangan perjanjian saat ini:
- Hak Operasi Militer: Israel menuntut kebebasan penuh untuk menyerang wilayah Gaza yang rencananya akan diserahkan kepada Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF).
- Pemusnahan Senjata: Senjata milik Hamas yang disita selama proses demiliterisasi harus dihancurkan total, bukan hanya disimpan atau didekomisioner di bawah pengawasan eksternal.
- Veto Diplomatik: Israel menolak keras keterlibatan Qatar dan Turki dalam proses verifikasi atau pelaksanaan tahapan perjanjian.
Hambatan Implementasi di Lapangan
Meskipun Presiden Trump mengklaim adanya terobosan terkait kesediaan Hamas untuk menyerahkan senjata, rincian mekanismenya memicu kebuntuan baru:
- Skeptisisme Intelijen: Perwakilan Kantor Perdana Menteri Israel, Doron Spielman, menyatakan intelijen Israel melihat Hamas tetap berkomitmen membangun kembali infrastruktur militernya.
- Perselisihan Urutan Penarikan: Israel menegaskan tidak akan menarik mundur pasukan dari Yellow Line sebelum verifikasi pelucutan senjata selesai. Sebaliknya, pihak Hamas menuntut penarikan penuh IDF terlebih dahulu sebelum proses penyerahan senjata dimulai.
- Sikap Hamas: Perwakilan Hamas, Ghazi Hamad, membantah bahwa mereka menyetujui “pelucutan senjata total” (disarmament) melainkan hanya sepakat memindahkan senjata berat ke fasilitas penyimpanan komite teknokratis Palestina (NCAG).







ada negara yg msh bertahan jd jongos zionist
ayo tebak..