Benarkah Pasokan BBM Kita Aman?

Oleh: Made Supriatma

Kalau Anda mengikuti berita dari negeri2 tetangga akhir-akhir ini, Anda akan mendapat gambaran yang sangat muram. Di Filipina, bensin hilang dari pasaran. Orang jalan kaki ke kantor. Atau naik sepeda. Hal yang sama terjadi di Vietnam, Thailand, bahkan Malaysia.

Kalau di tempat seperti Myanmar atau Kamboja, sudahlah. Bahkan sebelum perang AS-Israel vs. Iran, mereka memang sudah krisis duluan.

Tapi fenomena ini tidak terjadi di negara tetangga saja. Kebanyakan negara-negara Asia mengalami hal yang sama. Di India, butter chicken menghilang dari menu. Di Korea Selatan, Jepang, dan China, pemerintah mengambil langkah-langkah penghematan.

Indonesia agak lain. Di negeri ini, tidak ada krisis. Bahkan orang tidak merasakan krisis. Pompa bensin beroperasi seperti biasa. Kegiatan ekonomi berlangsung seperti biasa.

Ada juga himbauan-himbauan. Seperti Menteri Bahlil yang saban buka mulut bikin orang menganga, sebelum tertawa ketika berubah jadi meme.

Untuk menghemat energi, dia suruh rakyat Indonesia mematikan kompor setelah masak. Lompatan Bahlil itu memang skalanya galaktik: masak pake kayu bakar ke gas. Tentu, pengalaman kayu bakar membekas karena sering api tidak dipadamkan sehabis memasak.

Secara lebih serius, ada pertanyaan saya: Mengapa kita tidak merasa ada krisis? Presiden kita “ngelencer” malah keluar negeri lagi. Sudah lima puluh kali lebih dia ke luar negeri sejak menjabat.
Dia ke Jepang dan nanti lanjut ke Korea Selatan. Semua tampak normal, terkendali, dan stabil.

Kemarin saya ketemu kawan-kawan. Saat itu saya bilang bahwa saya apresiasi pemerintahan ini karena bisa menciptakan stabiitas ditengah situasi yang tidak pasti ini. Paling tidak, kepanikan itu tidak datang. Banyak orang meramalkan akan ada demo besar. Itu tidak terjadi. Dan, ya itu tadi, Presiden bebas dan aktif bepergian.

Saya juga lihat pendukung Prabowo mengatakan bahwa semuanya aman dan stabil. BMM aman. Gas aman. Listrik aman. stok beras aman. Rakyat bersyukur karena pemerintahan berjalan dengan baik.

Benarkah demikian?

Kita tidak tahu. Yang saya tahu dari berita adalah bahwa stok BBM kita cukup untuk kebutuhan 21 hari. Gas yang memang agak labil karena stoknya hanya cukup untuk 12-15 hari. Listrik kita pun lumayan aman karena sebagian besar pembangkit kita memakai batu bara.

Bahkan, kabarnya BBM diesel pun kita aman. Karena kita punya minyak sawit. Bukankah presiden kita sendiri bersyukur karena hidup di tengah-tengah “rayuan pulau sawit” ini?

Harga diesel dari sawit memang sedikit lebih mahal dari diesel yang berasal dari fosil. Mungkin harga juga bisa ditekan. Namun kita belum sampai ke sana.

Sekarang ada juga pikiran untuk membuat reaktor nuklir. Dengan tiba-tiba, ide untuk membuat reaktor nuklir ini menjadi menarik untuk melepaskan diri dari ketergantungan BBM yang sebagian besar berasal dari Timur Tengah itu.

Kalau melihat apa yang diomongkan oleh pemerintah dan orang-orangnya itu, semua tampak menyejukkan. Hanya saja masalahnya, kita tidak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Benarkah pasokan BBM kita aman?

Saya membaca berita dan juga posting-posting online tentang kelangkaan BBM di beberapa kota di luar Jawa. Ada antrean BBM panjang di Pontianak. Juga di beberapa kota di Sulawesi. Di Jawa sendiri kelihatannya aman. Ada yang mengatakan bahwa pemerintah memproteksi Jawa karena kalau kelangkaan terjadi di Jawa maka keadaan akan mudah sekali menjadi tidak stabil.

Pemerintah pun bersiap-siap. Di samping menganjurkan mematikan kompor sesudah masakan matang, pejabat-pejabat pemerintah juga mulai mencanangkan kerja dari rumah. Sekolah pun pada awalnya demikian. Namun dibatalkan karena ada MBG yang harus diambil di sekolah. Akhirnya, murid-murid belajar seperti biasa. Entah untuk menyelamatkan murid atau menyelamatkan MBG.

Keamanan BBM itu dikatakan pemerintah sebelum Lebaran. Tentu sekarang keadaan sudah berubah. Ini sudah hampir 14 hari lebih setelah Lebaran. Apakah kita sudah melewati tenggat waktu (deadline) itu?

Sementara perang tidak menunjukkan tanda akan selesai dalam waktu dekat. Bahkan ada kecenderungan melebar dan bahkan tidak terkendali.

Apapun yang terjadi, efek kelangkaan BBM dan gas ini akan panjang. Yang saya tahu, kondisi keuangan pemerintah dan ekonomi Indonesia sudah dalam keadaan tidak baik bahkan sebelum perang terjadi.

Tekanan terhadap keadaan keuangan Indonesia memang sangat besar. Semakin mahal harga minyak mentah, semakin besar subsidi yang ditanggung pemerintah, dan semakin besar pula defisit APBN kita.

Saat ini, defisit anggaran kita sekitar 2,8% dari GDP. Ini masih dalam skala normal karena kita diikat UU yang mengharuskan defisit dibawah 3%. Namun ini tampaknya tidak akan bertahan lama. Sudah ada rencana pemerintah mengeluarkan Perppu untuk memperlebar defisit anggaran di atas 3% bahkan mungkin di atas 4%.

Memperbesar defisit berarti pemerintah harus menambalnya dengan berhutang. Nah membuat hutang baru itu harganya lebih mahal karena kita berhutang dengan mengeluarkan surat hutang. Defisit yang semakin melebar, berarti memperbesar resiko gagal bayar, dan karena resiko meninggi maka bunga akan naik. Dengan demikian, beaya hutang atau borrowing cost pemerintah akan naik.

Saat ini, posisi hutang Indonesia adalah Rp 9,637.9 triliun atau Rp 9.6 kuadrillion. Ini sekitar 38–40% dari GDP. Angka ini masih bagus karena banyak negara punya hutang jauh lebih besar dari GDP. Jepang punya hutang 200% dari GDP.

Untuk APBN 2026, bunga hutang itu saja sudah sebesar Rp 599.4 trillion. Itu memakan 19% dari belanja pemerintah atau 2,5% dari GDP. Tahun 2020, kita hanya membayar bunga sebesar Rp 314 triliun. Jadi berlipat dua dalam enam tahun saja.

Lalu apa hubungannya dengan BBM dan gas? Keadaan sekarang membuat ruang fiskal pemerintah makin sempit. Di satu sisi, pemerintah perlu memberi subsidi karena jika subsidi dicabut maka harga BBM akan naik. Ini yang selalu dihindari pemerintahan mana pun. Karena kenaikan akan mendorong protes dan akan membikin ketidakstabilan.

Jika pemerintah tidak mencabut subsidi maka ia harus mencari pemasukan. Darimana? Ya hutang. Keluarkan surat hutang lagi. Tentu bunganya lebih tinggi karena resiko lebih tinggi. Selain itu, rupiah melemah. Anehnya, rupaih melemah ketika dollar AS juga melemah terhadap mata uang negara-negara yang ekonominya kuat. Artinya, kita memang sedang dalam proses nyungsep.

Pembayaran bunga kita, yang akan makin tinggi kerena mau tidak mau kita harus berhutang lagi, akan memakan ruang fiskal pemerintah. Untuk sekarang, setiap lima rupiah pendapatan pemerintah, satu rupiah untuk bayar bunga!

Keadaan akan tambah memburuk karena akibat perang ini harga minyak mentah naik. Setiap kenaikan $10 akan menambah sekitar Rp 60-100 triliun subsidi. Subsidi BBM kita saat ini sekitar Rp 300 triliun (kurang lebih sama dengan MBG!).

Ada dua pilihan untuk pemerintah. Keduanya ekstrim. Pertama, tetap menjalankan subsidi. Dengan konsekuensi pemerintah harus menambah uang dengan hutang baru. Ini yang paling mudah karena resiko politiknya rendah.

Kedua, pemerintah memangkas subsidi, atau membiarkan subsidi seperti sekarang ini. Artinya, subsidi diberikan dengan asumsi harga minyak US$70 per barrel. Jika harga melonjak menjadi US$120 maka kenaikan harga itu tidak disubsidi. Tentu harga BBM akan mengikuti selisih harga tersebut.

Resiko politik yang kedua ini cukup tinggi. Karena akan meledakkan ketidakpuasan. Pemerintah bisa saja memakai militer dan polisi untuk menindasnya.

Resiko ekonomi keduanya juga cukup signifikan. Jika pilihan pertama yang diambil, beban pemerintah akan sangat tinggi. Resiko negara bangkrut sangat besar dan kebangkrutan pada akhirnya akan membikin ontran-ontran juga. Hanya saja, ini terjadi pada waktu yang lebih lama.

Resiko kebijakan kedua adalah inflasi. Kenaikan harga minyak akan mendorong kenaikan harga-harga sektor ekonomi lainnya. Karena inflasi, banyak orang menjadi semakin miskin. Mereka yang berpenghasilan tetap tidak akan mampu mempertahankan pola konsumsi mereka hari ini.

Sebenarnya ada cara ketiga, yang paling mudah dan mungkin paling populer. Yakni, pemerintahan Prabowo-Gibran harus meninjau ulang skala prioritas mereka. Tentu program yang harus dihilangkan adalah MBG.

Penghapusan MBG itu pasti poluler di kalangan rakyat tapi akan memiliki konsekuensi serius untuk Prabowo. Progam ini tidak hanya sekedar memberi makan siang. Yang lebih penting lagi, program ini adalah program korporatis untuk memelihara koalisi yang mendukung rejim pemerintahan Prabowo-Gibran.

Selain itu, Koperasi Desa Merah Putih itu juga harus dihentikan. Menkeu Purbaya selalu berkilah bahwa program ini tidak membebani keuangan negara karena ini pinjaman dari bank-bank Himbara. Tapi siapa yang membayar hutang itu? Desa! Karena Dana Desa, yang amat diperlukan untuk pembangunan di desa, dirampok. Ujung-ujungnya, keuangan negara juga yang diporoti habis-habisan oleh program yang tidak ada akuntabilitas dan tidak ada pertanggungjawabannya ini.

Lalu mengapa kita sekarang tenang dan tidak panik? Mungkin jawabannya adalah karena kita tidak tahu.

Pikirkan pengandaian ini. Tiba-tiba saja besok Bahlil mengumumkan bahwa cadangan BBM kita habis dan kita harus jalan kaki atau naik sepeda berangkat kerja. “Itu lebih sehat,” katanya. Tidak ada gas untuk masak. Silahkan makan lalapan dan salad, katanya.

Apakah Anda akan terima? Tiba-tiba kita semua jadi sehat karena naik sepeda dan jalan kaki. Dan, makan lalapan! Sementara para elit kita sibuk menggeber Lamborghininya, makan rendang …