Amerika Serikat menyampaikan pada pertemuan Dewan Keamanan PBB pada Rabu (28/1/2026) bahwa demiliterisasi Gaza yang mencakup pelucutan senjata Hamas adalah hal mutlak.
Pelucutan itu disebut akan dilakukan melalui proses yang “didukung oleh program pembelian senjata kembali yang didanai secara internasional”.
Reuters melaporkan, Amerika Serikat menyatakan di DK PBB bahwa bersama dengan 26 negara yang sejauh ini telah bergabung dalam Dewan Perdamaian (Board of Peace) dan berkonsultasi dengan Komite Nasional Palestina yang diawasinya – akan memberikan tekanan pada Hamas untuk melucuti senjatanya, menurut .
“Hamas tidak boleh mempunyai peran apa pun dalam pemerintahan Gaza, secara langsung atau tidak langsung, dalam bentuk apapun,” kata Duta Besar AS untuk PBB Mike Waltz pada pertemuan Dewan Keamanan PBB, Rabu (28/1/2026).
“Semua infrastruktur teror dan ofensif militer, termasuk terowongan dan fasilitas produksi senjata, akan dihancurkan dan tidak dibangun kembali,” tandasnya.
“Pemantau independen internasional akan mengawasi proses demiliterisasi Gaza termasuk penempatan senjata secara permanen yang tidak dapat digunakan melalui proses dekomisioning yang disepakati dan didukung oleh program pembelian kembali dan reintegrasi yang didanai secara internasional,” tambahnya.
[VIDEO]
Komentarnya mencerminkan poin 13 dari 20 poin rencana perdamaian Gaza yang dicanangkan Trump. Selain itu, Dewan Perdamaian juga mensyaratkan “iuran” senilai 1 miliar dolar AS atau sekitar Rp 16,7 triliun bagi negara yang bergabung.
Indonesia telah menyatakan kesiapan bergabung dan mengikuti iuran tersebut. Menlu Sugiono mengeklaim, uang saweran itu untuk melakukan rekonstruksi di Gaza, bukan iuran keanggotaan. Sejauh ini belum ada keterangan dari pemerintah dari mana dana itu akan diambil.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Selasa (27/1/2026) mengatakan bahwa proses rekonstruksi Gaza tak terlepas dari pelucutan Hamas. Menurutnya, rekonstruksi hanya boleh dilakukan setelah semua senjata Hamas dilucuti.
Sikap Hamas
Anggota Biro Politik Gerakan Hamas Suhail al-Hindi menegaskan, masalah senjata merupakan keputusan nasional Palestina yang terkait dengan berlanjutnya pendudukan.
Al-Hindi menjelaskan bahwa masalah senjata tidak dapat dipisahkan dari realitas penjajahan. Masalah senjata adalah masalah nasional yang sangat penting dan keputusan tersebut adalah keputusan Palestina yang diambil oleh semua faksi Palestina dan rakyat Palestina.
“Selama masih ada penjajahan di atas tanah Palestina, maka penjajahan tersebut harus dilawan,” kata dia menegaskan.
Al-Hindi menjelaskan, sisa senjata—jika ada—termasuk dalam kategori senjata pribadi untuk pertahanan diri. Bahkan jika ada senjata pribadi, senjata ini bukanlah senjata untuk menyerang, dan senjata ini ada di setiap rumah Arab dan setiap rumah di dunia ini untuk pertahanan diri.
(Sumber: Republika)
