Di tengah agresi militer brutal yang dilancarkan Amerika Serikat dan rezim Zionis Israel terhadap Republik Islam Iran, pertanyaan mendasar kembali muncul di benak umat Islam dan seluruh bangsa yang cinta keadilan: Apa sebenarnya manfaat NATO dan PBB? Organisasi yang selama ini mengklaim sebagai penjaga perdamaian dan hukum internasional itu seolah-olah menjadi penonton bisu, bahkan cenderung membiarkan kezaliman terjadi.
Pada Februari 2026 lalu, pasukan AS dan Israel melancarkan serangkaian serangan udara massal ke wilayah Iran tanpa mandat Dewan Keamanan PBB. Target bukan hanya fasilitas militer, tetapi juga infrastruktur sipil, pembangkit listrik, dan situs-situs strategis. Korban jiwa sipil terus berjatuhan, termasuk pejabat tinggi Republik Islam. Yang lebih menyakitkan, invasi ini dilakukan atas tuduhan “program senjata nuklir” yang hingga kini belum terbukti secara jelas oleh badan independen mana pun. Iran baru berada pada tahap “tersangka”, belum pernah dinyatakan bersalah di pengadilan internasional, tapi sudah dijatuhi hukuman berat berupa bom dan agresi militer. Ini jelas pelanggaran terang-terangan terhadap Piagam PBB Pasal 2(4) yang melarang penggunaan kekerasan terhadap integritas wilayah negara berdaulat.
Lalu di mana PBB? Dewan Keamanan memang menggelar sidang darurat. Namun hasilnya hanya seruan-seruan lemah “menahan diri” dan “de-eskalasi”. Tidak ada resolusi tegas yang mengecam agresor, apalagi sanksi terhadap AS dan Israel. Bahkan beberapa negara anggota tetap Dewan Keamanan yang biasanya vokal soal “rule-based international order” terlihat setengah hati atau diam seribu bahasa. PBB seolah menjadi alat ketika menekan negara-negara Muslim dan anti-Zionis, tetapi lumpuh ketika kekuatan besar yang melanggar hukum.
Sementara itu NATO, organisasi pertahanan kolektif Barat, juga tidak menunjukkan sikap yang lebih baik. Beberapa anggotanya memang menolak terlibat langsung dalam operasi militer, tetapi secara keseluruhan NATO cenderung memuji atau setidaknya membenarkan aksi “degrading kemampuan Iran”. Mereka tidak pernah sekeras ini ketika Israel yang jelas-jelas memiliki ratusan hulu ledak nuklir tanpa pengawasan IAEA melakukan kejahatan perang di Palestina. Double standard ini semakin terang benderang.
Ayatollah Ali Khamenei, Rahbar Agung Republik Islam Iran (semoga Allah merahmatinya), berulang kali mengingatkan bahwa program nuklir Iran sepenuhnya damai dan sesuai dengan fatwa haramnya senjata nuklir dalam syariat Islam. Iran tidak pernah menyerang negara lain terlebih dahulu. Justru AS dan Israel yang datang dari jauh untuk menumpahkan darah umat Muslim dan melemahkan poros perlawanan yang selama ini membela Masjid Al-Aqsa dan kaum mustadhafin.
Dari sini terlihat jelas PBB dan NATO saat ini lebih berfungsi sebagai pelindung kepentingan hegemoni Barat dan Zionis daripada sebagai penjaga perdamaian sejati. Ketika negara kuat melanggar hukum, mereka diam. Ketika negara yang berdaulat dan berprinsip seperti Iran mempertahankan diri, mereka justru ikut menekan. Ini bukan lagi organisasi netral, melainkan instrumen politik yang bias.
Umat Islam di seluruh dunia harus menyadari hal ini. Kita tidak boleh lagi berharap banyak pada lembaga-lembaga yang didominasi kekuatan zalim. Yang kita butuhkan adalah persatuan umat, penguatan poros perlawanan, dan keteguhan iman sebagaimana diajarkan Rahbar Khamenei. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an: “Dan janganlah kamu merasa lemah, dan jangan pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya, jika kamu orang-orang yang beriman.” (QS. Ali Imran: 139).
Saatnya umat Islam bangkit. Boikot produk-produk pendukung agresi, sebarkan kebenaran, tingkatkan doa dan solidaritas kepada saudara-saudara kita di Iran. Republik Islam Iran bukan hanya negara, tapi benteng perlawanan terhadap kezaliman global. Invasi ilegal ini justru membuktikan bahwa Iran berada di jalur yang benar, sementara PBB dan NATO semakin kehilangan legitimasi di mata umat manusia yang berkeadilan.
Apa manfaat mereka? Di tengah invasi ilegal AS-Israel ke Iran, jawabannya semakin jelas hampir tidak ada. Kecuali bagi yang ingin mempertahankan sistem ketidakadilan global.
