ACAK ADUT

✍🏻Ahmad Tsauri

Era Pak Jokowi rekrutmen ASN beberapa kali di motatorium. Karena anggaran. Saat ini juga di banyak daerah gaji PPPK bermasalah karena daerah tidak mampu menggaji akibat efisiensi.

Sementara itu, program yang belum establis dan proven, MBG, anggaran besar tapi pelaksanaanya carut marut, hampir 30.000 anak keracunan, menu yang jauh dari layak dan tidak sesuai buget anggaran.

Disisi lain KMP juga masih hanya bangunan kosong, dilokasi terpencil, sementara pickup dan dibeberapa kabupaten juga sudah dibagikan truk untuk setiap koperasi.

Sedangkan 32.000 SPPI (sarjana penggerak perekonomian Indonesia) untuk MBG sudah diangkat PPPK. Dan kini Kemhan sudah pasti bakal merekrut 30.000 SPPI lagi.

Alfamart Indomaret saja sudah berhasil dan listing dibursa, mayoritas karyawan kontrak, supaya begitu staf-staf mereka gak perform dan bak aciev, mereka tidak menperpanjang kontrak.

Saya kira di bank swasta ternama juga demikian, jarang yang bisa lanjut kontrak setelah 2 tahun karena mensyaratkan performa tinggi.

Sementara satupun KMP belum ada yang berhasil, tapi pegawainya sudah di “ASN”kan terlebih dahulu. Seperti di MBG apa sangsi untuk SPPI yang sudah jadi ASN itu saat dapur mereka membagikan kelapa butiran, nanas utuh, lele dan tahu mentah, donat-donat berpengawet, bahkan makanan-makanan yang menyebabkan ribuan anak keracunan. Apa sangsi buat mereka?

Tidak perlu di ASNkan. Karena program ini secara nalar sehat mustahil, sekali lagi mustahil, sekali lagi mustahil dari pendekatan manapun berhasil. Gak perlu di ASN kan, kontrak seperti para pendamping desa era SBY. Aman. Program terhenti tidak akan jadi beban anggaran.

Kenapa mustahil jalan? Untuk MBG, sudah pasti setelah Prabowo lengser atau bahkan sebelum lengser MBG pasti berhenti. Presiden tolol mana kelak, yang mau menghamburkan uang secara mubazir, 1.780 triliun per 5 tahun. Hanya untuk ratusan juta ton limbah makanan.

Untuk KMP, presiden tolol mana setelah Prabowo mau mempertahankan koperasi yang saban bulan, selama bertahun-tahun terus merugi.

Dua tahun saja dua program ini dipaksakan, infrastruktur jalan kota desa akan hancur, kecuali Jabar, birokrasi dan layanan publik morat-marit.

Akhirnya 60-70 ribu ASN/PPPK dari SPPI ini yang belum tentu qualifed, akan jadi beban fiskal. Setelah MBG dan KDMP tutup anak-anak muda ASN baru mau dibuang ke lembaga mana?

Gak perlu jauh, lihat IKN, lihat hambalang, lihat KUD orba, kita mau nambah lagi limbah kebijakan pada presiden sebelumnya ; bangunan mangkrak, dan puluhan ribu ASN non job? Dengan beban anggaran puluhan triliun pertahun.(fb)